SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kelola Laut, Kepri Harus Gandeng Provinsi Kepulauan Lain

  • Reporter:
  • Jumat, 24 Maret 2017 | 11:23
  • Dibaca : 228 kali
Kelola Laut, Kepri Harus Gandeng Provinsi Kepulauan Lain
Foto Arrazy Aditya.

PINANG – Anggota DPRD Kepri Sarafuddin Aluan menyarankan Pemerintah Provinsi Kepri mendesak pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah (PP), untuk memperkuat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk memuluskan itu, Kepri membutuhkan dukungan dari DPR dan DPD, serta provinsi kepulauan lain di Indonesia.

“UU Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya memang memberikan keuntungan bagi provinsi kepulauan, jadi ya harus diperjuangkan,” ujarnya di Kantor DPRD Kepri, Rabu (22/3).

Aluan berharap Gubernur Kepri Nurdin Basirun bisa menjadi pelopor provinsi kepulauan di Indonesia, mendesak pemerintah pusat secepatnya menerbitkan PP itu.

“Akan sia-sia apabila daerah hanya membuat perda, sementara bertentangan dengan regulasi yang dibuat pusat. Kepri harus menggandeng provinsi kepulauan lain,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak ingin Pemprov Kepri segera mengambil alih pengelolaan laut Batam, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Saat ini pengelolaan laut di wilayah kabupaten dan kota masih dilakukan masing-masing pemerintah daerah. Untuk di Kepri peluang yang paling potensial dan besar pemasukannya ada di Batam,” kata dia.

Jumaga mengatakan, di Batam, jasa lego jangkar atau labuh jangkar kapal yang seharusnya dikelola provinsi justru dipungut jasanya oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut dia, BP Batam tidak berhak memungut dan mengelola lautan hingga batas 12 mil.

“Ada peluang besar dalam pengelolaan laut itu. Provinsi Kepri akan mendapatkan pemasukan dan meningkatkan PAD terutama di laut Batam yang selama ini dikelola dan dipungut BP Batam,” katanya.

Saat ini Pemprov dan DPRD Kepri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dirjen Kelautan serta intansi lainnya baik di pusat maupun daerah, untuk memastikan pengelolaan laut dilakukan oleh pihak yang berhak.

Jumaga menegaskan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan secara ekplisit, bahwa apa yang terkandung di dalam dan di permukaan laut dari mulai bibir pantai hingga 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, seluruh yang terkandung seperti tambang berupa galian B dan C yang sebelumnya pengelolaan dan izinnya berada di pemerintah kabupatendan kota telah pindah tangan ke provinsi.

Selain laut, lanjut Jumaga, DPRD dan Pemprov Kepri juga tengah berusaha mendapatkan pemasukan dari sejumlah bandara yang dibangun Pemprov Kepri, seperti Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang. Selama ini, Pemprov Kepri tidak mendapatkan pemasukan dari airport tax.

“Masa kita yang membangun tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini airport tax itu hanya dinikmati pengelola yakni Angkasa Pura. Harus ada pembagian, sama seperti daerah lain,” katanya.

Pemprov dan DPRD Kepri kini tengah mengubah dan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

“Jika sudah ada perdanya, pengelolaan laut, penerimaan pajak dan retribusi daerah bisa dikenakan. Itu akan menjadi sumber PAD Kepri dari sektor pendapatan baru,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com