SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kemendag Tahan Anggaran Pasar Induk Batam

  • Reporter:
  • Minggu, 2 Juli 2017 | 20:17
  • Dibaca : 624 kali
Kemendag Tahan Anggaran Pasar Induk Batam
Kondisi sekarang Pasar Induk Jodoh. / Arrazy Aditya.

BATAM KOTA – Kementerian Perdagangan menahan kucuran dana revitalisasi Pasar Induk untuk Kota Batam imbas dari belum tuntasnya peralihan aset Pasar Induk Jodoh.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan pihaknya sudah bertemu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menyampaikan rencana pengembangan Pasar Induk Jodoh.

Namun Mendag menegaskan kucuran dana untuk pos revitalisasi pasar tidak bisa disalurkan selama administrasi aset Pasar Induk Jodoh tidak jelas.

“Rencana Batam punya Pasar Induk akan lebih lama lagi. Revitalisasi pasar tak mungkin dapat diposting karena serah terima Pasar Induk Jodoh belum jelas,” ungkap Amsakar, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam itu menyatakan Pemko Batam masih menunggu BP Batam menyerahkan aset Pasar Induk Jodoh sebelum bisa dikelola.

Pemko Batam tak bisa mengelola pasar tersebut karena kepemilikkannya masih ada di BP Batam. Dengan berlarutnya proses penyerahan aset ini tentu akan semakin lama pula pasar tersebut bisa difungsikan.

“Kalau tidak jelas, anggaran renovasi dari APBD dan APBN akan masalah. Ini sampai 19 kali rapat tak sudah-sudah,” kata Amsakar.

Sejak 2015

Sebagai gambaran, Pasar Induk Jodoh masih mangkrak akibat belum selesainya proses perhitungan aset antara BP Batam, Pemko Batam dan Pemprov Riau sampai penyerahan aset. Proses ini berlangsung sejak 2015.

Sesuai prosedur, setelah hibah aset telah diberikan kepada Pemprov Riau kemudian ke Pemko Batam maka bisa segera dilakukan penaksiran aset di Pasar Induk Jodoh. Nilai taksiran aset itu merupakan nilai taksir sebagian bangunan pasar yang waktu awal pembangunan dilakukan oleh Pemprov Riau.

Proses penghibahan menjadi salah satu solusi agar pembangunan Pasar Induk bisa segera dilakukan karena hingga saat ini revitalisasi pasar induk terkendala kepemilikan aset.

Ada tiga institusi pemerintah yang tercatat ikut membangun di pasar tersebut yakni BP Batam, Pemko Batam dan Pemprov Riau.

Adapun bila mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 153/2012 , BP Batam hanya bisa memberikan aset daerah seperti pasar induk dalam skema pinjam pakai untuk dikelola Pemko. PMK itu mengatur ketentuan aset-aset BP Batam.

Agar pasar induk itu bisa beroperasi, BP Batam memberikan pengelolaannya kepada Pemko mengingat infrastruktur logistik itu sangat penting untuk menjaga keteserdiaan kebutuhan pokok.

Sementara berdasarkan dokumen kontrak pembangunan pasar induk Jodoh, sumber pendanaan BP Batam di pasar itu sebesar Rp19,165 miliar.

Sedangkan nilai awal sumber pendanaan dari pihak lain yakni Pemko Batam sebesar Rp16,3 miliar, Provinsi Riau Rp7,135 miliar dan Kimpraswil Pusat Rp9,262 miliar. Kemudian erdasarkan penilaian oleh KPKNL Batam tahun 2008 lalu, nilai tanah dan bangunan pasar induk jodoh sebesar Rp36,962 miliar.

Dosen Fakultas Ekonomi Internasional Universitas Putera Batam (UPB) Suyono Saputra menilai Kepri membutuhkan Pasar Induk Jodoh sehingga harus didorong sesegera mungkin karena bisa berimplikasi pada peredaman harga sekaligus menstabilkan inflasi secara jangka panjang. Dengan adanya pasar induk, otoritas akan bisa mendeteksi lebih awal kenaikan harga hingga mengukur pasokan.

“Selama ini kontrol harga tidak mudah. Padahal seharusnya setiap daerah harus memiliki pasar induk. Belum lagi kita butuh neraca kebutuhan pokok,” ungkap Suyono.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com