SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kementerian PUPR Sosialisasi Jasa Kontruksi di Batam

  • Reporter:
  • Sabtu, 1 April 2017 | 17:09
  • Dibaca : 461 kali
Kementerian PUPR Sosialisasi Jasa Kontruksi di Batam
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib . Foto Agung Dedi Lazuardi.

SINDOBATAM – Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi di Hotel Harmoni One Batam Centre.

Kegiatan yang diikuti stakeholder dan pengusaha konstruksi ini bertujuan mewujudkan sektor konstruksi yang kokoh, handal, berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan, peran pemerintah daerah akan banyak melakukan pembinaan jasa konstruksi, karena menjadi ujung tombak peningkatan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi, salah satunya melalui pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi.

“Perlu kita ingat adanya Undang-undang No. 2 tahun 2017, usaha meningkatkan kualitas sektor konstruksi dalam menghadapi persaingan era global lebih terjamin,” katanya, Kamis (29/3/2017) kemarin.

Dia menjelaskan, pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah bukan sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab pusat terhadap pembinaan konstruksi di daerah, tetapi guna memperluas dan mempercepat pelaksanaan pembinaan konstruksi nasional.

Untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi, maka sertifikasi kompetensi kerja bidang jasa konstruksi diwajibkan dalam peraturan itu. Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi Indonesia harus memiliki sertifikat konstruksi terampil atau ahli.

“Untuk mewujudkannya harus melakukan pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan lembaga sertifikasi profesi seperti LPJKN dan BNSP,” ujarnya.

Dalam regulasi itu juga, menyebutkan tenaga kerja asing (TKA) hanya boleh menjabat jabatan tertentu atau tidak boleh menjadi pemimpin penyedia jasa.
Selain itu, TKA juga wajib memiliki Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang sudah teregistrasi Menteri serta wajib melakukan alih pengetahuan dan teknologi atau transfer knowledge.

“Sosialisasi ini dilakukan serentak di beberapa wilayah seperti Balikpapan, Ternate, Surabaya, Palembang dan Makassar,” kata Yusid.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com