SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Keran Ekspor Ikan Napoleon Dibuka, Natuna Ajukan Kuota 30 Ribu

Keran Ekspor Ikan Napoleon Dibuka, Natuna Ajukan Kuota 30 Ribu

NATUNA – Bupati Natuna Hamid Rizal mengajukan jatah ekspor ikan Napoleon sebanyak 30 ribu ekor per tahun ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sejalan dengan dibukanya ekspor ikan itu khusus untuk Natuna dan Anambas.

Dibukanya keran ekspor Napoleon telah memasuki tahap sosialisasi bersama Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Riau di Hotel Allium, Batam, pekan lalu.

KKP sejak tahun ini mencabut moratorium ekspor Napoleon untuk Natuna dan Anambas setelah Pemkab masing-masing daerah memastikan Napoleon tidak langka di daerahnya.

Hanya saja ekspor masih dibatasi lewat penentuan kuota. Aturan kuota telah diterbitkan 5 Mei 2017 lewat SK Dirjen KSDA dan Ekosistem KKP No.181/2017.

“Hasil budidaya Napoleon di Natuna hanya menunggu izin untuk diekspor. Stok di keramba mencapai 114.455 ekor,” ujar Hamid dalam pertemuan di Batam, pekan lalu.

Selain mengajukan kuota ekspor sampai 30.000 ekor pertahun, Hamid juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kapal pengangkut ikan berbendera asing dibolehkan menjemput hasil ikan sampai pelabuhan di Natuna.

Sebab, nelayan dan kapal pengangkut ikan kabupaten ini masih minim sehingga diperkirakan akan sulit mengangkut ikan ke negara tujuan sesuai aturan KKP yang melarang kapal bendera asing mengangkut ikan di dalam perairan Indonesia.

Untuk itu, Hamid memastikan Pemkab Natuna dan Anambas akan mengawasi lalu lintas ekspor sebagai konsekuensi kapal bendera asing dibolehkan mengangkut ikan.

Kelonggaran ini bakal dibatasi waktu tertentu sampai kapal dalam negeri siap beroperasi mengangkut ekspor ikan ke negara tujuan.

“Rumusan dan rekomendasi sudah disepakati. Pemkab Natuna dan Anambas komotmen mengawasi ekspor ikan ini,” ungkap Hamid.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Anambas diperbolehkan mengekspor ikan napoleon sampai 10 ribu ekor pertahun setelah sebelumnya pemerintah membatasi 1.000 ekor. Kuota ini berlaku sejak 5 Mei sampai 31 Desember 2017. Stok di Anambas juga cukup banyak sampai 146.000 ekor yang menunggu izin ekspor.

Selain ekspor dibatasi, pemegang izin budidaya Napoleon wajib melaporkan produksi setiap bulan ke Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau.

Setali tiga uang, Bupati Anambas Abdul Haris juga meminta KKP membolehkan kapan pengangkut ikan berbendera asing sandar di daerahnya untuk menjemput ikan.

“Kapal angkut untuk ekspor ikan hidup di Anambas masih terbatas. Sampai sekarang importir Napoleon di Hongkong masih menjemput ke Anambas. Tapi karena ada larangan, kami koordinasi ke kementerian,” papar Haris.

Sebagai gambaran, sejak 2013 KKP memberlakukan larangan ekspor Napoleon karena ikan jenis ini dalam status langka. Kemudian sejak tahun lalu Natuna dan Anambas mulai bereaksi karena Napoleon di daerah ini melimpah hasil budidaya. Ikan ini dihargai mahal, Rp800 ribu per kilogram. Tujuan ekspor utama ke Hongkong.

sholeh ariyanto/jhon munthe

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com