SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kinerja Pemprov Kepri Perlu Dievaluasi

  • Reporter:
  • Rabu, 26 September 2018 | 11:12
  • Dibaca : 158 kali
Kinerja Pemprov Kepri Perlu Dievaluasi
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanjungpinang-Bintan unjuk rasa di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (25/9). /SUTANA

PINANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanjungpinang-Bintan mendatangi Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (25/9/2018). Mereka menuntut perbaikan kinerja pemerintah baik daerah maupun nasional.

Untuk di tingkat daerah, mahasiswa meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dapat menstabilkan keuangan daerah dari defisit anggaran. Selain itu mahasiswa juga meminta agar Pemprov Kepri lebih proaktif dalam menyikapai dan menanggapi beberapa permasalahan sosial yang menyebabkan hancurnya moral generasi muda penerus bangsa.

Mahasiswa juga meminta gubernur mengevaluasi kinerja Kepala OPD Kepri yang dinilai gagal mewujudkan tamadun maritim di provinsi ini, serta menolak dengan tegas birokrasi bermental korup di lingkup Pemprov Kepri.

“Kami mendesak DPRD Kepri segera mengevaluasi kinerja Pemprov Kepri, dalam rangka refleksi 16 tahun berdirinya Provinsi Kepri,” ujar Ketua BEM Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Abdul Rajab dalam orasinya.

Sementara untuk tuntutan kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat delapan tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Kepri. Tuntutan tersebut yakni meminta agar pemerintah menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi di dalam berbangsa dan bernegara serta sumber dari segala sumber hukum.

Selain itu harus bisa menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan menolak dengan tegas pertemuan Internasional Monetary Fomid (IMF) yang diselenggarakan di Bali pada 28 Oktober, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda,

“Kami juga, mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa terutama kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Kami juga mengecam dan mendesak kepada Presiden Jokowi agar merivisi Perturan Presiden (Perpress) 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing,” tegasnya.

Dalam tuntutan itu mahasiswa meminta Jokowi-JK menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mengecam kebijakan impor oleh pemerintah yang menimbulkan penderitaan bagi petani serta mengecam meningkatnya beban hutang luar negeri yang berdampak terhadap perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan hidup di Tanah Air.

“Kami meminta DPRD Kepri meneruskan tuntutan ini kepada Pemerintah Pusat, terutama Bapak Presiden Jokowi,” katanya.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa. Adapun aksi mahasiswa ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdurahman, Syarafuddin Aluan dan Taba Iskandar juga anggota dewan lainnya.

Mahasiswa dipersilahkan masuk untuk menyampaikan apa yang akan disuaraknnya dan disampaikan ke DPRD Kepri itu. Namun, mahasiswa menolak masuk ke Kantor DPRD untuk berdialog, mahasiswa hanya menyerahkan tuntutan tertulis kepada anggota DPRD yang hadir.

“Kita menerima adik-adik mahasiswa ini dengan senang hati, dan kami juga mempersilahkan mahasiwa ini masuk bila akan menyampaikan usulan dan lainnga. Mereka tidak mau dan hanya menyerahkan berkas tuntutan dan kami akan pelajari dulu,” kata Abdurahman.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com