SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kolaborasi BUMN-Swasta Dorong Perekonomian

  • Reporter:
  • Kamis, 29 Maret 2018 | 15:39
  • Dibaca : 243 kali
Kolaborasi BUMN-Swasta Dorong Perekonomian

JAKARTA– Sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional. Kerja sama tersebut harus dibarengi dengan optimalisasi peran pemerintah daerah agar mampu memacu produktivitas masyarakat.

Saat ini secara makro kondisi ekonomi nasional cukup menjanjikan, terbukti dengan masih tumbuhnya perekonomian secara umum di kisaran 5%. Meski demikian, masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan seperti belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Demikian rangkuman dari rangkaian acara Roundtable Discussion bertema The Power of Collaboration yang digelar KORAN SINDOdan SINDOnews.comdi Hotel The Westin, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan tersebut, hadir sejumlahnarasum berantara lain dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), kepala daerah, direksi BUMN, pengusaha swasta, dan akademisi. Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, Indonesia akan maju lebih cepat apabila regulasi yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Regulasi yang tepat akan memacu BUMN maupun swasta bisa saling bersinergi melengkapi satu sama lain. Akhirnya hal itu yang akan membuat masyarakat semakin sejahtera. ”Pemerintah, BUMN, dan swasta harus saling melengkapi, tidak saling berkompetisi, tapi bersama membangun bangsa,” kata HT.

HT menambahkan, peran pemerintah sebagai regulator dibutuhkan untuk kebijakan-kebijakan kondusif bagi iklim investasi di Indonesia. Sementara BUMN diharapkan bisa memaksimalkan peran nya sebagai agent develop ment untuk kepentingan masyarakat luas, selain fungsi komersialnya.

”Maksimalkan sinergi pemerintah sebagai regulator, BUMN sebagai agent of development, dan swasta terkait investasi agar lebih produktif, lapangan kerja dan pajak meningkat,” ujar HT. Dia menambahkan, ke depan tantangan setiap kepala daerah meningkatkan PAD agar subsidi APBN berkurang dan sebaliknya, Pemda bisa berkontribusi ke pusat.

Dengan mendong krak pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah tidak lagi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, danPari wisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat mengatakan, BUMN sebagai korporasi mem punyai lima tugas yaitu me ning katkan nilai shareholders atau mencatatkan untung, mem berikan kontribusi ke negara dalam bentuk dividen dan pajak, menyalurkan produknya ke seluruh masyarakat, mampu masuk kesektor yang tidak diminati swasta, dan terakhir bisa mendorong pemerata an pembangunan di Tanah Air.

”Program BUMN harus mencakup kelimanya. Ini sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, bagaimana meningkatkan kinerja dan berperan sebagai agen pembangunan dan pemerataan ekonomi. BUMN tidak bisa bekerja sendiritan pada kerjasama pemerintah dan swasta,” ucapEdwin. Peran BUMN dalam pembangunan memang begitu terasa di berbagai bidang. Mulai dari infrastruktur, perumahan, kelistrikan, hingga keuangan.

Sektor-sektor tersebut tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Di bidang perumahan, Direktur Utama Bank Ta bung an Negara (BTN) Maryono mengakui perseroan telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menyukseskan program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

”Dengan kolaborasi bersama 4.000 pengembang ini, kami berhasil menciptakan 667.000 rumah dari 100.000 rumah yang sebagian besar atau 95% merupakan subsidi dari pemerintah,” kata Maryono. Adapun di sektor ke listrik an, Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Amir Rosidin menambahkan, PLN terus berkolaborasi dengan pemda untuk mendukung program pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dan jaringan transmisi sepanjang 46.831 kilometer sirkit (KMS).

Kola borasi dengan pemda yaitu untuk perma salah – anizin dan masalah pembebasan lahan. Dari kerja sama dengan pemda tersebut, rasio elektrifikasi nasional terus meningkat dari 83% menjadi 95% pada Februari 2018. ”Diharapkan, pada 2019 mencapai 99%. Di sini peran pemda menjadi penting dan juga peran swasta untuk membangun 35.000 MW,” ucapnya.

Dari sektor perbankan, peran lembaga keuangan juga diperlihatkan dengan turut sertanya bank-bank BUMN mem biayai proyek infra struktur. Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Achmad Solichin Lutfiyanto mengatakan, BRI kini memiliki portofolio sejumlah proyek infrastruktur yang nilainya mencapai Rp70-72 triliun. Menurutnya, kolaborasi bisa sukses jika pemerintah, swasta, dan BUMN mempunyai tujuan dan visi yang sama.

Di samping itu, harus ada juga per sepsi yang sama agar bisa di sinergikan sehingga dapat me ngelola dan mengatasi masalah disertai dengan monitoring dengan me lihat progres yang ada. Di sektor energi lain, Corporate Secretary Perusahaan Gas Negara (PGN) Rachmat Utama menyatakan, saat ini perseroan membutuhkan dukungan dari pemda maupun pihak swasta dalam menggalakan infra struktur gas untuk rumah tangga.

Dukungan yang dibutuhkan dari pemda yaitu terkait perizinan dan pelaksanaan pembangunan di lokasi, di sisi lain juga menyosialisasikan ke masyarakat. ”Kita juga sudah mem ba ngun infrastruktur di sejumlah kawasan industri di daerah, dengan menggandeng swasta untuk mendorong roda perekonomian,” tutupnya.

Dari kalangan swasta, Manager Stakeholder, Regional Relations, and CSR HM Sampoerna Arief Triastika mengungkapkan, kolaborasi sangat penting agar seluruh pihakbaikitu pemda, industri swasta, maupun BUMN mempunyai fokus yang sama dan tidak tumpang tindih. Untuk itu, inisiatif untuk bisa saling melengkapi dibutuhkan.

”Dengan kolaborasi sejumlah pihak, kami yang berasal dari UKM terus berdiri di usia ke-105 tahun ini, saat ini HM Sampoerna juga fokus menumbuh kembangkan pelaku UKM di sejumlah daerah,” paparnya.

Daerah-Pusat Harus Seragam

Pada diskusi tersebut juga mengemuka bahwa hingga saat ini masih terjadi ketidak seragam an visi dari pusat hingga daerah. Kesamaan visi diperlukan agar dalam pembangunan semua bisa bergerak ke arah yang sama. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebenarnya tidak harus menggunakan instru men belanja negara, tetapi jus tru harus lebih banyak me libat kan swasta dan BUMN.

”Daerah harus juga mem buat penawaran yang bagus, dan apabila berbisnis di wila yah nya, itu menguntungkan. Penawarannya bukan karena kebaikan, tapi karena memiliki prospek bisnis yang bagus,” ujarnya. Wali Kota Makassar (nonaktif) M Ramdhan Pomanto juga menekankan pentingnya konektivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang saat ini belum berjalan secara mak simal.

”Juga perlu kolaborasi baik BUMN maupun swasta duduk bersama menentukan di mana connectingnya, dan saya rasa kalau ini terkoneksi dengan baik, saya percaya Indonesia hebat dari daerah akan tercipta,” ucapnya. Adapun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berpendapat, perlunya ketersediaan infrastruktur yang memadai oleh pemerintah pusat. Kendati de mikian, dia juga menyadari ada keterbatasan anggaran sehingga diperlukan peran swasta dalam pembangunan.

Penghargaan IVL

Bersamaan dengan diskusi bertema The Power of Collaboration, KORAN SINDO dan Sindonews.com kemarin memberikan apresiasi kepada 18 kepala daerah dan seorang politikus dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) 2018. Mereka dianggap berani dalam membuat ide baru untuk kemajuan daerahnya (selengkapnya lihat tabel).

Adapun masa pe nilaian IVL telah dilangsungkan pada November 2017 dan Februari 2018. Pemimpin Redaksi KORAN SINDOPung Purwanto mengatakan, IVL merupakan rangkaian agenda tahunan KORAN SINDO yang digelar sejak 2017 sebagai bagian dari pemberian apresiasi terhadap kepala daerah berprestasi.

Apresiasi tersebut diberikan atas ke beranian para kepala daerah untuk diuji dan menyampaikan gagasannya dalam membangun daerah. ”Untuk itu, kita mengundang mereka mengikuti kom petensi di hadapan juri masing-masing dan sekarang kita berikan apresiasi karena sudah berani diuji dan menyampaikan gagasannya,” kata Pung.

Pung menjelaskan, apresiasi tersebut terdiri atas berbagai kategori yang disesuaikan dengan kemampuan mereka di setiap daerah. Hal itu juga bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. ”Selama ini kadang-kadang tidak nyambung karena itu kita minta para kepala daerah memaparkan visi-misinya seperti apa sebenarnya apakah cocok membangun Indonesia atau hanya misi lokal,” ungkapnya.

heru febrianto/ Sindonews

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com