SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Komnas HAM Nilai Aparat Sudah Terkontaminasi

Komnas HAM Nilai Aparat Sudah Terkontaminasi
ilustrasi

PINANG – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyorot tingginya kasus perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan narkoba di Provinsi Kepri. Hasil pemetaan, ada 28 titik yang menjadi akses masuk dan keluar pelaku penyelundupan di wilayah ini.

“Kami tahu segala permainan gelap ada ada di Kepri, mulai dari trafficking, ilegal fishing, BBM (bahan bakar minyak) dan penyelundupan narkotika,” ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Hotel Comfort Tanjungpinang, Rabu (29/3) malam.

Menurut dia, untuk kasus trafficking dan narkoba, Kepri lebih sering dijadikan sebagai daerah transit. Narkoba itu akan diedarkan ke sejumlah daerah lain di Indonesia. Banyaknya pintu masuk penyelundupan, mempengaruhi proses penegakan hukum.

“Kami menduga, aparat penegak hukum sudah terkontaminasi dengan permainan gelap itu, sehingga sulit untuk menjalankan proses penegakan hukum, mengatasi kejahatan penyelundupan di Kepri ini,” ujarnya.

Natalius mengatakan, ke-28 titik pintu masuk dan keluar penyelundupan manusia dan barang-barang ilegal itu menghubungkan Kepri dengan negara Singapura dan Malaysia. Hal ini wajar mengingat letak Kepri yang berbatasan langsung dengan kedua negara itu.

“Wilayah Kepri yang didominasi lautan sering dimanfaatkan para pelaku penyelundupan untuk menjalankan aksinya,” kata dia, tanpa merincikan lokasi 28 titik tersebut.

Selain soal penyelundupan, lanjut Natalius, kasus lain yang menonjol di Kepri adalah masalah tanah di Kota Batam. Setelah 40 tahun terakhir, masyarakat Batam berkeinginan menghidupkan kembali Kampung Tua, namun terbentur oleh aturan pemerintah.

Kasus lain yang banyak diterima Komnas HAM adalah terkait perburuhan. Ini dipicu kurang disiplinnya pihak perusahaan tentang perjanjian bersama dan serikat pekerjanya. Hubungan industrial di Kepri terutama Batam masih kurang nyaman.

“Kasus kriminal di Kepri termasuk tinggi. Khusus Batam, kasus yang banyak diterima Komnas HAM adalah kasus sengketa tanah dan ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk penegakan hukum, lanjut Natalius, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum banyak berkurang. Banyak laporan yang menyebutkan adanya penetrasi (tekanan) oknum penegakan hukum yang sering memainkan perkara.

Untuk mengatasi banyaknya kasus-kasus di Kepri, Komnas HAM berencana untuk audensi dengan jajaran Pemprov Kepri dan Polda Kepri. Komnas HAM juga berencana membuka kantor perwakilan di Kepri, untuk membantu pemerintah setempat.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com