SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Konsesi Pengelolaan Air Dilelang Pertengahan 2019

  • Reporter:
  • Senin, 16 Juli 2018 | 14:44
  • Dibaca : 114 kali
Konsesi Pengelolaan Air Dilelang Pertengahan 2019
Binsar Tambunan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam

BATAM KOTA – Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadwalkan lelang terbuka pengelolaan air pada 2019 sejalan dengan kontrak konsesi dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) berakhir pada 2020.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan mengungkapkan pihaknya sudah mulai mempersiapkan keperluan lelang yang rencananya dibuka pada pertengahan 2019. Meski belum ada waktu pasti, BP memastikan kontrak konsesi akan dilelang terbuka. “Pasti kami akan tender ulang. Perkiraannya pertengahan 2019,” ujar Binsar, kemarin.

Binsar menyatakan tender tersebut dipastikan mengacu mekanisme dan aturan yang ada. Sejauh ini diperkirakan ada sekitar 22 perusahaan swasta yang sudah menyatakan keinginannya untuk mengikuti tender tersebut dan bersaing dengan ATB, pemegang konsesi.

BP berharap siapapun pemegang konsesi berikutnya harus memberi pelayanan air bersih yang optimal untuk masyarakat.”Siapapun pemenangnya harus lebih baik dari saat ini,” sambung Binsar.

Adapun persiapan BP Batam sejauh ini bersama pemerintah pusat menghitung aset-aset PT ATB. Penghitungan aset tersebut diperkirakan membutuhkan waktu minimal satu tahun. Sehingga proses yang panjang tersebut diperkirakan baru akan selesai sebelum proses tender dibuka. “Aset yang dimiliki ATB saat ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun lebih. Dihitung sejak konsesi air dimulai 1995 lalu hingga saat ini. Bentuk asetnya seperti apa, itu yang sedang kita hitung,” papar Binsar.

Setelah penghitungan nilai aset selesai, selanjutnya aset tersebut akan dikembalikan lagi ke pemerintah. Maka itu sebelum dikembalikan kepada pemerintah, pihaknya menilai perlu memastikan bahwa aset-aset tersebut masih dalam keadaan normal serta masih bisa digunakan. Itu sebabnya penilaian aset membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Seperti orang sewa rumah. Dikembalikan, tapi rumah tetap dalam kondisi baik. Setelah itu kita tender lagi,” kata Binsar.

Peran Pemerintah

Selain penghitungan nilai aset, saat ini juga masih menunggu penetapan dari pemerintah terkait penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK). Apakah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BP Batam. Pihak BP masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Binsar, menjelaskan untuk pengelolaan air ke depan nantinya tak sepenuhnya akan dilakukan swasta dari hulu ke hilirnya. Dua bagian itu akan dipisah. Dari tujuh instalasi pengolahan air yang ada di Batam saat ini, diperkirakan akan dipilih satu atau dua pengelolanya.

“Intinya nanti tak sepenuhnya diserahkan ke swasta. Tapi untuk hulu dan hilir, boleh kerjasama dengan swasta,” ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Minum Kementrian Koordinator Perekonomian, Mohammad Zainal Fatah mengatakan pemerintah menyatakan memiliki kendali sepenuhnya untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Hanya saja saat ini keberadaan swasta masih sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal pembangunan infrastruktur air bersih di Indonesia.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mendasari pemerintah perlu menggandeng kerjasama pihak swasta. untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah sangat mengedepankan kepentingan rakyat, khususnya terkait air.

“Swasta masih tetap dibolehkan terlibat dalam pengelolaan air. Karena untuk mempercepat nfrastruktur di Indonesia, pemerintah masih perlu dukungan pihak swasta,” kata Fatah saat menjadi narasumber pada acara business forum Perpamsi di Aston Batam Hotel & Residences, Senin (9/7).

Dijelaskan bahwa PP 122/2015 tersebut mengatur siapa saja yang berhak mengelola sumber daya air, siapa yang berhak terlibat dalam pengusahaan sumber daya air, apa saja hak dan kewajiban dari pengelola sumber daya air maupun pengelola sistem penyediaan air minum. Sehingga di dalam aturan ini juga sangat jelas bagian mana saja yang boleh melibatkan pihak swasta.

Menurut Fatah dalam pengelolaan air bersih, prioritas utama memang diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hanya saja jika BUMN dan BUMD yang diberikan kewenanangan itu belum mampu mengelola secara keseluruhan, diperbolehkan untuk menjadi kerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan skema kerjasama yang ada.

“Presiden Joko Widodo sendiri juga mendorong keterlibatan swasta atau badan usaha untuk membiayayai infrastruktur di Tanah Air,” jelasnya.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com