SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kos-kosan Mewah Luput dari Pajak

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Maret 2017 | 10:14
  • Dibaca : 678 kali
Kos-kosan Mewah Luput dari Pajak
Ketua DPRD Batam Nuryanto. Foto Tengkubayu.

BATAM KOTA – Pemko Batam sedang gencar mencari potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, beberapa potensi terkadang dibiarkan padahal menjadi potensi besar genjot PAD. Salah satunya usaha rumah kos.

Berjejer gedung menjulang di kawasan Perumahan Golden Land, Batamcenter, sebagian bangunan disulap menjadi kos-kosan. Bahkan, salah satu bangunan bisa dibagi menjadi 75 kamar. KORAN SINDO BATAM mencoba mendatangi salah satunya. Di sebagian kamar terdapat spring bed, televisi, lemari pakaian dan menggunakan air conditioner (AC). Untuk kamar yang masuk kategori mewah itu, setiap bulannya penghuni dikenakan tarif Rp 1,6 juta belum termasuk listrik.

Dari 75 kamar yang ada sebagian menjadi indekos mewah dan sebagian lagi menjadi indekos biasa yang tarifnya tak sampai Rp 1 juta. Jika pemerintah menerapkan pajak rumah kos, khususnya rumah kos mewah tentu akan menjadi potensi besar menambah PAD. “Aturannya sudah kami ketok,” kata Ketua DPRD Batam Nuryanto di Kantor Walikota Batam, Senin (20/3).

Dalam peraturan daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sambungnya, jelas kos-kosan mewah dikenakan pajak 10 persen sama seperti pajak hotel. Hal ini tentu menjadi tugas Pemko Batam untuk menjalankan aturan tersebut. “Coba tanya Pak Wali, sudah diterapkan belum,” ujarnya.

Nuryanto menjelaskan, dalam aturan itu, rumah kos yang jumlahnya lebih dari 10 pintu akan dikenakan pajak, begitu juga bagi rumah kos yang tarifnya di atas Rp1 juta.
“Tinggal Pemko kapan menerapkannya,” katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, penerapan pajak kos sudah pernah diterapkan namun beberapa pihak menolak karena dianggap akan berdampak kebutuhan hidup layak bagi pekerja di Batam. “Sudah sempat kami terapkan. Kalau untuk tahun ini coba tanya ke Pak Azmansyah (Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam),” kata Rudi.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Azmansyah mengaku pihaknya belum menjalankan amanah Perda tersebut dengan pertimbangan perlu disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. “Belum kami terapkan, masih perlu disosialisasikan juga perlu Perwako (Peraturan Walikota),” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com