SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPID Kepri Ancam Pidanakan Pengusaha Media

  • Reporter:
  • Rabu, 24 Mei 2017 | 10:48
  • Dibaca : 566 kali
KPID Kepri Ancam Pidanakan Pengusaha Media
Ketua KPID Kepri Azwardi meneken MoU dengan Polres Bintan terkait penanganan kasus pidana pelanggaran penyiaran, di Mapolres Bintan, Senin (22/5).novel m sinaga

BINTAN – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri memperketat pengawasan terhadap bidang penyiaran, baik televisi dan radio. Pengusaha bidang media, bisa diancam dan terjerat pidana jika tidak mengindahkan aturan berlaku sesuai Undang-Undang Penyiaran.

Ketua KPID Kepri Azwardi mengatakan, dugaan tindak pidana bidang penyiaran yang selama ini ditemui, di antaranya siaran tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

“Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran jelas menyebutkan, sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin,” ujar Azwardi usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPID Kepri dengan Polres Bintan terkait penanganan kasus pidana pelanggaran penyiaran, di Mapolres Bintan, Senin (22/5).

Menurut dia, apabila hal ini dilanggar atau tidak dipatuhi maka ada ancaman pidana sebagaimana pasal 58. Pegusaha bersangkutan dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar untuk penyiaran televisi. Sedangkan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), kata dia, kebanyakan pada isi program siaran, baik televisi maupun radio.

“Dengan adanya MoU ini, pelaku pelanggaran bidang penyiaran dapat ditindak. Tujuannya agar tidak ada lagi pelanggaran bidang penyiaran di wilayah Kepri, khusunya di Kabupaten Bintan,” terangnya.

Terkait Nota Kesepahaman yang ditandatangani pihaknya bersama dengan Polres Bintan, KPID Kepri dalam penanganan kasus tidak lagi hanya berpatokan pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, P3SPS serta peraturan perundang-undangan turunannya.

“Tetapi akan ada penerapan ancaman pidana yang penanganannya akan dikoordinasikan bersama dengan Polres Bintan,” katanya.

Azwardi mengatakan, MoU ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang tiga bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman.

Dalam MoU tersebut, penandatanganan dilakukan Kasat Reskrim AKP Adi Kuasa Tarigan mewakili Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto. Sedangkan dari KPID Kepri dihadiri Azwardi didampingi Koordinator Bidang Kelembagaan James Papilaya, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Muhith Marzuki serta anggota Bidang Hukum Dan Perizinan Sahat Saragi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com