SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPK Sita Rp666 Juta dari Rumah Nurdin

  • Reporter:
  • Jumat, 12 Juli 2019 | 09:46
  • Dibaca : 133 kali
KPK Sita Rp666 Juta dari Rumah Nurdin

JAKARTA – Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditetapkan tersangka kasus dugaan suap izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi. Dia bersama dua anak buahnya diduga menerima uang sebesar Rp825 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang sebagai tersangka, kemarin malam, setelah operasi tangkap tangan di Tanjungpinang sehari sebelumnya. Empat orang itu adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan pihak swasta Abu Bakar (ABK). Nurdin dijerat pasal suap dan gratifikasi. Tiga lain hanya dijerat pasal suap.

Nurdin terbelit kasus dugaan suap  izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi dalam ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

               Kepastian status Nurdin disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan pemeriksaan di Polres Tanjungpinang dan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Berdasar hasil pemeriksaan, KPK memutuskan menaikkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pengurusan pengajuan izin reklamasi di Tanjung Piayu, Kota Batam, untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal kawasan itu termasuk kawasan budidaya dan hutan lindung.

“NBA, Gubernur Kepulauan Riau kemudian memerintahkan BUH dan EDS untuk membantu ABK supaya izin yang diajukan ABK segera disetujui,” kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Menurut Basaria, untuk mengakali hal tersebut, Budi Hartono memberitahu Abu Bakar cara agar izinnya disetujui. Yakni dengan menyebut bahwa Abu Bakar akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya.

“Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya,” kata Basaria.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy Sofyan untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data dukung yang dibuat Edy Sofyan pun asal-asalan agar cepat selesai persyaratannya.

Atas bantuan Nurdin Basirun itu, Abu Bakar pun kerap memberikan suap kepada Nurdin, baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan. Tercatat Nurdin beberapa kali menerima suap dari Abu Bakar.

Pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar SGD 5000, dan Rp 45 juta. Kemudian esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10,2 hektare. Lalu pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6 ribu kepada Nurdin melalui Budi.

             “Dalam proses pemeriksaan, para pihak menyampaikan juga alasan investasi. Hal ini kami pandang lebih buruk lagi jika alasan investasi digunakan sebagai pembenar melakukan korupsi. Apalagi kita memahami, investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan lingkungan jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan good governance. Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan merusak lingkungan,” ujar Basaria.

OTT Nurdin berawal dari laporan masyarakat tentang adanya indikasi transaksional atas izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di  Kepri beberapa waktu sebelumnya. Setelah melakukan proses penyelidikan secara tertutup, kemudian tim KPK diturunkan ke lapangan.

Tim KPK juga telah menerima informasi akan terjadi serah-terima uang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri pada Rabu (10/7). Tim kemudian bergerak cepat menangkap tujuh orang. Mereka adalah Gubernur Kepri periode 2016–2021 Nurdin Basirun, Edy Sofyan, Budi Hartono, Abu Bakar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kepri berinisial NWN, dan dua staf Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri.

Namun dilepas sebagian lantaran dianggap belum masuk kategori tersangka. Basaria memastikan sejauh ini mereka akan dijadikan saksi pada pengusutan kasus itu.

Setelah penerimaan suap termin pertama terjadi, kemudian pada 31 Mei 2019 Pemprov Kepri menerbitkan izin reklamasi untuk Abu Bakar seluas 10,2 hektare. Basaria melanjutkan, dalam proses pemeriksaan juga ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) lain yang dilakukan Nurdin, yakni dalam delik penerimaan gratifikasi. “Uang-uang dalam tas yang kami sita dari rumah dinas gubernur saat tim mengamankan NBA (Nurdin) itu merupakan uang gratifikasi yang diterimanya. Karena tidak hanya ABK yang mengajukan izin reklamasi,” tegas Basaria.

Sementara itu, Pemprov Kepri menunjuk kuasa hukum Andi Muhammad Asrun untuk mendampingi Nurdin selama proses hukum. “Saya sudah dihubungi Pak Sekda Kepri Tengku Arif Fadillah diminta untuk mendampingi proses hukum yang menjerat gubernur di KPK,” kata Andi melalui sambungan telpon di Tanjungpinang, Kamis (11/7) siang atau sebelum penetapan tersangka Nurdin.

Ia menambahkan, penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum gubernur Nurdin ini sudah melekat, sebab dia pengacara Pemprov Kepri. Ia menyarankan dalam menghadapi proses hukum di KPK, Nurdin harus buka-bukaan, jangan sampai menutup-nutupinya yang justru akan menyulitkan dan memberatkan proses hukumnya. “Ya kalau menutup-nutupi terkait kasus ini resikonya berat. Sebab KPK tentunya sudah memiliki bukti-bukti,” ujarnya. 

Ruang Gubernur Disegel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rabu malam. Penyidik KPK juga menyita sejumlah tas dari ruang tersebut.

Sekitar lima orang penyidik KPK menyambangi ruang kerja Gubernur Kepri di lantai empat gedung Pemprov Kepri di Tanjungpinang, Rabu (10/7) sekitar pukul 23.00. Mereka menyegel ruangan itu sampai pintu darurat dan lift khusus yang persis berada di samping ruangan kerja Gubernur. Penyelegelan ini yang kedua, setelah beberapa jam sebelumnya KPK juga menyegel rumah dinas Gubernur di Tepi Laut, Tanjungpinang.

Menurut anggota Satpol PP yang menjaga kantor Gubernur, dia menyaksikan lima orang dari KPK membawa sejumlah tas dari ruang kerja Gubernur usai disegel. “Mereka pakai masker,” ujar dia, kemarin.

Di ruang lainnya, tampak lengang, seperti Asisten I, Asisten II dan Asisten III. Sementara Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah berada di Jakarta sejak kemarin. Di dinas lainnya, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Humas dan Protokoler, pegawai masih melakukan kegiatan seperti biasa. Di Dinas PUPR Kepri dan Dinas Lingkungan Hidup Kepri juga tampak lengang.

Sementara di Gedung Daerah Tanjungpinang tidak tampak ada aktivitas, meski di pintu masuk dijaga oleh anggota Satpol Pamong Praja. Sejumlah ASN mengatakan KPK menggeledah kediaman Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Gedung Daerah. Petugas membawa sejumlah dokumen.

“Semalam, waktu penggeledahan situasi menyeramkan,” kata salah seorang ASN.

Sedangkan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri dan Dinas Pekerjaan Umum tidak disegel KPK. Dua kantor ini berada dalam satu kompleks perkantoran Gubernur.

Ruang kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan juga tidak disegel tapi terkunci. “Dari pagi belum ada yang masuk,” sebut seorang pegawai di kantor tersebut.

Di kantor Dinas Pekerjaan Umum tampak lengang dan juga tidak disegel. “Kantor sepi karena ada acara akikahan pegawai. Banyak pegawai keluar,” sebut anggota Satpol PP di gerbang kantor Dinas PU Kepri. 

Isdianto Jenguk Nurdin

Kamis (11/7) pagi, Wakil Gubernur Kepri Isdianto menjenguk Nurdin di Polres Tanjungpinang. Isdianto tiba di sana pukul 7.23.  Dia didampingi anggota DPRD Kepri dan politikus Partai Golkar Asmin Patros, keduanya menggunakan mobil berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8 IR. Begitu tiba, Isdianto dan Asmin Patros langsung bergegas masuk ke dalam kantor Polres Tanjingpjnang dan menuju ke ruangan Kapolres Tanjungpinang.  “Bapak dari Pelantar 1 itu langsung meluncur ke Polres Tanjungpinang, untuk menjenguk pak gubernur tidak ke kantor dulu di Dompak,” kata salah satu ajudan Wagub Kepri Ardi, Kamis (11/7).

Ditemui usai menjenguk, Isdianto meneteskan air mata usai melihat kondisi Nurdin yang ditahan untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kondisi kesehatan Pak Gubernur dalam keadaan baik-baik saja,” kata Isdianto. Isdianto mengungkapkan Gubernur sempat memberikan nasehat agar dirinya dapat menjalankan amanah dan bekerja dengan benar dan baik. “Ya pak gubernur berpesan seperti itu, agar saya bekerja dengan baik,” ujarnya.  Ia juga mengatakan saat menjenguk gubernur di Polres Tanjungpinang dirinya juga bertemu dengan pejabat lainnya yang diperiksa KPK.  “Mereka semua sehat saja,” katanya. 

Usai diperiksa semalaman di Mapolres, Nurdin diterbangkan ke Jakarta bersama enam orang lainnya dan seorang penyidik KPK. Mereka, berdasarkan nama pada tiket pesawat yakni Nurdin Basirun, Abu Bakar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Andreas Sampurno,  Retno S, Aulia Rahman, Budi Hartono, dan Muhammad Shalihin. 

Mereka diterbangkan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta lewat Bandara Raja Haji Fisabillah (RHF) Tanjungpinang, Kamis (11/7).  Di bandara, Nurdin awalnya hendak masuk lewat Gedung VVIP Pemerintah Provinsi Kepri. Namun, karena banyak wartawan yang menunggu sehingga petugas mengalihkan Nurdin masuk lewat kargo. Sementara yang lain masuk lewat VVIP. 

“Mohon koordinasinya kawan-kawan, ini bukan wilayah kita (KPK) ini wilayah pihak Angkasa Pura,” kata petugas KPK kepada wartawan.  Nurdin Basirun yang mengenakan baju dan celana hitam diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat ekonomi Lion Air JT 0621 dengan jadwal penerbangan 10.35.  Setibanya di bandara Edy Sofyan dan Retno masuk bandara lewat VVIP hanya diam saja saat dimintai tanggapannya. Tidak ada satu kata pun yang keluar terkait penangkapannya. Edy Sofyan masuk ke dalam bandara Sementara Nurdin tak bisa diwawancarai karena lewat kargo. 

Copot Nurdin Basirun

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mencopot Nurdin Basirun dari jabatan Ketua DPW Nasdem Kepri. Nurdin Dicopot lantaran terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sudah dibebastugaskan. Ketua Umum (Surya Paloh) dan saya sudah menandatangani surat keputusan DPP,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate, kemarin.

Nurdin tak lagi menjabat Ketua Nasdem Kepri sejak Kamis (11/7) atau sehari setelah OTT di Tanjungpinang. Nasdem lalu menunjuk Willy Aditya sebagai Pelaksana Tugas DPW Nasdem Kepri. Willy juga menjabat Ketua Bidang DPP Nasdem.

Selain mencopot Nurdin, Nasdem juga menyelidiki OTT tersebut agar terang benderang dengan mengirim tim ke Kepri. Tim ditugasi mengumpulkan informasi seputar kasus dugaan suap yang menjerat Nurdin. Johnny mempertanyakan barang bukti OTT sebesar SGD6.000 atau setara Rp60 juta. Menurut Johnny, uang sebesar itu hal yang lumrah di Batam karena orang Batam sering keluar-masuk Singapura untuk berbelanja. Apakah itu hanya gratifikasi atau kasus lain.  

“Rp60 juta itu apa itu gratifikasi atau suap atau apa, untuk seorang pejabat daerah tentu berbeda reaksi kami, kalau besarnya Rp1 miliar, Rp2 miliar atau Rp3 miliar ya itu tentu (responsnya) berbeda. Tapi kalau Rp60 juta kami harus melakukan penyelidikan dulu yaitu mengumpulkan informasi yang benar. Apalagi ini terkait dengan seorang pejabat tinggi di daerah seorang gubernur ya,” ujar Johnny.

Anggota Komisi XI ini menjelaskan, tim bertugas mengumpulkan infomasi dan melakukan semacam investigasi untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di Kepri. Karena, beritanya cukup simpang siur dan menjadi tidak jelas bagi DPP Nasdem. Menurut dia, sebelum mengambil keputusan dengan cepat, Nasdem harus mengumpulkan informasi yang lengkap terlebih dulu agar tidak salah. Dan pencopotan ini dalam rangka dukungan Nasdem terhadap pemberantasan korupsi.

“Kami mengambil langkah dalam bentuk pemberhentian sementara tugas, pembebas tugasan itu yang kami lakukan. Tapi biasanya pada saat ditetapkan sebagai tersangka kami lalu memberhentikan. Tapi dalam kasus yang ini karena sampai saat ini masih belum jelas apalagi terkait dengan seorang tokoh gubernur itu satu tokoh yang penting di daerah. Tentu harus berhati-hati juga,” paparnya.

Ditanya apakah NasDem tidak percaya KPK karena membentuk tim investigasi, Dia berdalih bahwa tim ini dibentuk karena sampai kemarin sore belum ada infomasi dari KPK dan KPK belum melakukan konferensi pers terkait OTT ini. “Tindak lanjutnya kan belum tahu dan kami tidak bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Sama sekali belum bisa dapat infomasi masa kami mengambil keputusan dengan informasi yang sangat terbatas itu tidak prudent (bijak) juga,” kilahnya. 

Sedangkan Walikota Batam Muhammad Rudi yang juga Sekretaris DPW Nasdem Kepri menolak berkomentar soal penangkapan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang tak lain Ketua Nasdem Kepri. 

“Saya tidak (mau berkomentar, red),” kata Rudi sembari mengangkat dua telapak tangannya, saat ditemui usai acara Pengukuhan F-PAUDI Kota Batam di Golden View Hotel Bengkong, Kamis (11/7).

Begitu juga ketika disinggung tentang kepengurusan DPW Partai Nasdem Kepri yang menaungi keduanya pasca adanya OTT. Lagi-lagi, Rudi menepis untuk berkomentar.

“Was-salammu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,” jawabnya sembari berlalu. sutana/sabir laluhu/reni hikmalia/m bunga ashab

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com