SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPK Soroti Hibah Aset BP-Pemko Batam

  • Reporter:
  • Selasa, 23 Juli 2019 | 14:49
  • Dibaca : 96 kali
KPK Soroti Hibah Aset BP-Pemko Batam
Warga berolahraga di Dataran Engku Putri, belum lama ini. Dataran Engku Putri salah satu dari enam aset yang dihibahkan pengelolaannya dari BP Batam ke Pemko Batam. f teguh prihatna

BATAMKOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian gencar melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kepulauan Riau (Kepri). Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun beberapa waktu lalu, KPK berharap kasus korupsi di Kepri tak terjadi lagi, sehingga bisa mewujudkan sistem pemerintahan yang good corporate governance (tata kelola yang baik).

Koordinator II Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abdul Haris mengatakan, banyak pesoalan yang saat ini menjadi perhatian di Kepri. Menurut dia, KPK tak hanya memiliki tugas penindakakan tindak pidana korupsi, tapi juga memiliki fungsi untuk pencegahan agar korupsi tersebut tidak dilakukan oleh para pejabat-pejabat pemerintah.

“KAMI mendorong BP Batam, Pemprov Kepri atau semua Pemda di Kepri untuk menjalankan pemerintahan yang good corporate governance,” ujranya di Gedung Marketing BP Batam, Senin (22/7).

Kedatangannya ke BP Batam sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi atau memediasi beberapa persoalan yang terjadi di Batam. Salah satunya adalah terkait dengan proses hibah aset yang saat ini dikelola BP Batam dan akan diserahkan kepada Pemko Batam untuk dikelola guna kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja pihaknya saat ini masih menggali informasi awal dari BP Batam. Sehingga jika ada hal yang nantinya bisa difasilitasi oleh KPK, maka akan mencoba bagaimana proses hibah aset bisa dilakukan dengan baik. Ia mencontohkan, proses hibah aset diakuinya memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Misal karena proses lama di Kemenkeu, tentu kami nantinya bisa panggil Departemen Keuangan kendalannya di mana. Pada intinya kami membantu untuk koordinasai antar lembaga ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Sebab, koordinasi antara lembaga pemerintahan ini memang mudah diucapkan oleh siapapun, hanya saja kenyataannya sulit dilaksanakan. Hal ini menurut dia juga menjadi salah satu tugas pihaknya untuk memfasilitasi antar lembaga di pemerintahan.

“Kami datang ke sini tentu tak diundang, karena ini sudah menjadi tugas KPK untuk memperbaiki sistem baik di BP Batam atau Pemda,” katanya.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar menyambut baik kedatangan tim dari KPK yang datang ke BP Batam. Tentu tujuannya, kata dia, sangat baik untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman beberapa hal di Batam dan Kepri, termasuk juga hibah aset yang dilakukan BP Batam ke Pemko Batam.

BP Batam sejauh ini sudah menerima enam surat pemohonan hibah aset yang diajukan oleh Pemko Batam. Surat pertama untuk hibah aset tahap pertama sudah selesai dilakukan, sedangkan yang lainnya saat ini masih dalam proses di Kemekeu.

“Karena hibah aset ini memang tak sepenuhnya di BP Batam, harus persetujuan pusat. Tapi pada intinya BP Batam sudah melakukan apa yang menjadi kewenangannya,” kata Dendi.

Dendi mengaku juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada KPK, tentunya diharapkan sebagai informasi bagi KPK untuk memfasilitasi kepada instansi pemerintah lainnya. BP Batam juga menunggu perkembangan dan arahan dari pemerintah pusat, baik itu Kementerian Koodintor Perekonomian ataupun Kemenku. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com