SINDOBatam

Feature+

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPK Temukan Objek Suap Lain di Kepri

  • Reporter:
  • Senin, 30 September 2019 | 13:02
  • Dibaca : 576 kali
KPK Temukan Objek Suap Lain di Kepri
Nurdin Basirun memakai rompi tahanan KPK.

JAKARTA – Kasus suap memuluskan perizinan reklamasi di Kepri tak hanya di Tanjungpiayu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan jejak suap untuk beberapa lokasi lain yang menjadi objek suap dari swasta ke pejabat Pemprov Kepri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK masih menangani penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pengajuan izin prinsip reklamasi di Tanjungpiayu, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 16,4 hektare serta penerimaan gratifikasi sehubungan dengan jabatan Gubernur Kepri.

Selama sekitar dua bulan penyidikan berlangsung, ada sejumlah hasil signifikan yang ditemukan penyidik. Satu di antaranya, lokasi pengajuan perizinan yang diurus bukan semata reklamasi di Tanjungpiayu, Kota Batam.

“KPK menemukan pengurusan perizinan untuk sejumlah lokasi. Jadi KPK sekarang sedang mendalami bagaimana izin prinsip dan izin lokasi di beberapa lokasi, di beberapa titik lainnya terkait reklamasi yang dilakukan di Kepulauan Riau. Jadi perizinan tidak hanya di Tanjungpiayu. Saat ini kami belum bisa sampaikan lokasi-lokasinya di mana saja.” ujar Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (29/9).

Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini membeberkan, penyidik juga menemukan ada pihak-pihak lain dari unsur pengusaha yang diduga telah memberikan uang selain dua tersangka pemberi suap. Dua tersangka pemberi suap tersebut, tutur Febri, yakni pengusaha sekaligus makelar izin Abu Bakar dan pengusaha Kock Meng.

Febri menjelaskan, Abu Bakar dan Kock Meng secara spesifik berhubungan dengan dua aspek. Pertama, pengajuan izin prinsip reklamasi atas Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Piayu, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 16,2 hektare. Kedua, pengurusan Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

“Karena itu saat ini kami dalami juga dugaan aliran dana dari pihak swasta lainnya untuk pengurusan izin prinsip dan izin lokasi reklamasi kepada NBA (Nurdin Basirun), Gubernur Kepri yang menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi,” tegasnya.

Febri mengungkapkan, sepanjang satu pekan mulai Senin (23/9) hingga Jumat (27/9) ada puluhan pihak swasta dan pengusaha sejumlah perusahaan baik level pegawai, direktur, hingga direktur utama yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurdin Basirun. Menurut dia, dalam pemeriksaan para saksi tersebut penyidik mendalami sedikitnya tiga materi utama. Masing-masing lokasi-lokasi izin prinsip dan izin lokasi reklamasi, bagaimana proses perizinan, dan bagaimana pengetahuan mereka terkait dugaan pemberian uang kepada tersangka Nurdin.

“Prinsip dasarnya begini, KPK mendalami peristiwa-peristiwa terkait dengan dugaan penerimaan suap. Kalau dugaan penerimaan suap kan di awal disangkakankan untuk di satu lokasi ya, kemudian kami mengidentifikasi ada penerimaan-penerimaan lain juga,” ungkapnya.

Dia memaparkan, dugaan penerimaan-penerimaan lain tersebut ada yang terkait dengan pengurusan izin reklamasi lokasi-lokasi lain dan setoran dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Khusus untuk setoran dari SKPD atau OPD, dugaannya beber Febri, terkait dengan penerimaan gratifikasi tersangka Nurdin Basirun.

“Jumlah keseluruhan penerimaan suap dan gratifikasi tersangka NBA (Nurdin Basirun) sedang kami pastikan,” imbuhnya.

Febri menambahkan, dalam pengembangan penyidikan maka penyidik akan mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi terkait baik dari unsur Pemprov Kepri maupun pengusaha atau swasta. Khusus rencana pemeriksaan Wakil Gubernur sekaligus Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto sebagai saksi untuk tersangka Nurdin, menurut Febri, hal tersebut bisa dimungkinkan dilakukan penyidik.

“Nanti saksi-saksi yang relevan tentu akan kami panggil. Tentu semua bergantung pada kebutuhan penyidik di tahap penyidikan ini,” ucapnya. sabir laluhu

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com