SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tersangka

  • Reporter:
  • Kamis, 11 Juli 2019 | 21:28
  • Dibaca : 514 kali
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tersangka
Gubernur Nurdin Basirun saat mengambilalih kemudi perahu.

SINDOBATAM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka, Kamis (11/7/2019). Selain Nurdin KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono dan pengusaha Abu Bakar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, para tersangka dijerat kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di Batam.

Dalam pemaparannya, Nurdin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara Edy dan Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kemudian Abu Bakar  disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sebelumnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di Tanjungpinang, Rabu (10/7) petang. Bersama Nurdin, KPK juga membawa sejumlah pejabat Kepri dan pengusaha.

“Iya, ada kegiatan tim penindakan di Kepri malam ini (Rabu, 10/7),” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat tadi malam.

Febri belum merinci detail operasi tangkap tangan. OTT ini terkait izin lokasi reklamasi dan enam orang diamankan. KPK juga menemukan ada uang dalam pecahan dolar Singapura senilai SGD6.000. Menurut KPK, uang itu diduga bukan penerimaan pertama. 

“Terkait izin lokasi rencana reklamasi,” ujar dia. 

Seorang kepala daerah diperiksa dalam operasi di Kepri itu yang mengarah pada Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Lima lain terdiri dari kepala dinas dan swasta. KPK belum menerangkan identitas mereka. “Ada unsur kepala daerah,” sambung dia. 

Hingga tadi malam, tim KPK masih berada di Tanjungpinang. Pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan.

Sementara itu, usai tangkap tangan, KPK menggiring sejumlah orang ke Mapolres Tanjungpinang untuk menjalani pemeriksaan, Rabu (10/7) malam.

Hingga pukul 24.00, Mapolres Tanjungpinang dijaga ketat oleh personel polisi. Pintu gerbang sempat ditutup petugas, namun tak lama kemudian pintu gerbang kembali dibuka. Tak lama, dua mobil Avanza keluar dari dalam Mapolres Tanjungpinang. Menurut informasi, dua orang sedang diperiksa saat itu.

Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie membenarkan ada kegiatan KPK di Mapolres Tanjungpinang, tepatnya berada di ruangan Unit Reskrim. Namun, Alie tak mau membeberkan siapa orang yang diperiksa KPK tersebut. “Saya jelaskan memang ada pemeriksaan tim dari Jakarta di bawah (ruang reskrim). Yang melakukan pemeriksaan itu KPK,” kata Alie. 

Disinggung apakah yang diperiksa KPK itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ali menuturkan, tidak ada kapasitasnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dia meminta agar tetap bersabar sampai ada keterangan resmi dari pihak KPK. 

“Soal pemeriksaanya, siapa saja yang diperiksa, berapa orang yang diperiksa, dalam rangka apa bukan kapasitas saya menjawabnya. Mohon pengertiannya tim (KPK) sedang bekerja,” ujar Alie.

Tak Percaya Nurdin Terjerat OTT

Pelaksana tugas Humas dan Protokol Pemprov Kepri Zulkifli, tidak percaya kabar penangkapan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Zulkifli ikut bersama Nurdin dari Batam menuju Tanjungpinang dengan kapal laut sehabis magrib.

“Kami sama-sama naik kapal dari Batam  sekitar pukul 17.00 dan sampai di Pelantar II Tanjungpinang selepas Magrib,” katanya. 

Menurut dia, saat Nurdin sampai di rumah dinas telah ditunggu oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan. “Karena ada kaitannya dengan Gubernur maka Gubernur juga dibawa KPK,” kata dia. 

Zulkifli ragu Nurdin ditangkap KPK. “Saya belum tahu dan belum bisa memastikan kalau Pak Gubernur juga dibawa KPK. Saat menghubungi HP sopir pribadi gubernur juga tidak diangkat-angkat walau teleponnya aktif,” ujarnya. 

Belum terang menyebut kasusnya, KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kepri berkaitan rencana reklamasi. Sedangkan informasi yang dihimpun selama operasi tangkap tangan, dugaan penangkapan Kepala DKP Kepri dan Gubernur berkaitan dengan proses pertambangan pasir laut dan pasir timah di Batam dan Karimun. 

Perlu diketahui saat ini DKP Kepri tengah membahas dengan DPRD Kepri terkait Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini masih dibahas di DPRD Provisni Kepri dan belum final. 

Pemerintah Provinsi Kepri akan menetapkan kawasan pertambangan laut di dua daerah yakni Batam dan Karimun, sebagai daerah yang sangat potensial untuk pertambangan pasir laut dan timah. 

Perencanana kawasan tambang tersebut dituangkan dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini masih dibahas di DPRD Provinsi Kepri.

Belum selesainnya Ranperda karena ada tarik ulur pembahasan. Sebab, ada beberapa persoalan yang belum selesai. Yakni, mengenai adanya sejumlah daerah di Kepri yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Sebelumnya, akibat belum mendapatkan Persetujuan Subtansi (Persub) dari Kemeneterian Keluatan dan Perikanan (KKP) mengakibatkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dipastikan tidak bisa di sahkan tahun 2018 ini. 

Menurutnya, belum keluarnya persub ini, karena adanya pengajuan surat keberatan yang dilayangkan Walikota Batam Muhammad Rudi ke KKP di saat pembahasan ranperda tersebut. 

Ada tiga item keberatan yang diajukan Rudi tambahnya, yakni Pemko Batam tidak menyetuji di wilayahnya ada pertambangan pasir (Reklamasi), menolak adanya pengelolaan laut Batam dijadikan sebagai area labuh jangkar, dan menolak di wilayahnya dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Pepvinsi Kepri Edi Sofyan mengaku dari keseluruhan tahapan perencanaan sejak awal pembahasan dan tahapan Perda RZWP3K ini tidak ada masalah, sudah sesuai prosedur. 

“Bahkan untuk teknis subtansi dari awal sudah berproses dengan benar, sesuai yang diatur dalam Permen KP 23 tahun 2016. Dimana ada 11 tahapan yang telah dilalui sesuai pasal-pasalnya,” terangnya.

Edi menambahkan, terkait adanya surat yang diajukan Walikota Batam ke KKP itu bukan surat keberatan, namun hanya untuk meminta pertimbangan dari KKP atas masih adanya tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

“Saya sudah jelaskan kepada KKP bahwa dengan adanya Perda RZWP3K ini akan mengatur kewenangan itu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lagi yang memang sejak dulu selalu terjadi di Batam,” tegasnya.

Terancam Dipecat NasDem

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan partainya akan memecat Nurdin jika OTT tersebut terbukti. Nurdin adalah Ketua DPW Partai Nasdem Kepri yang berpeluang kuat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Kepri dalam Pilkada 2020.

“Kami sedang mengecek kebenaran beritanya, berapa besar duitnya, apakah dalam Rupiah apakah dalam mata uang asing kami belum tahu. Kalau benar maka pemecatan itu perintah langsung ketua umum, kita pecat,” kata dia.

Johnny mengatakan NasDem tidak menolerir tiga jenis kejahatan yakni korupsi, narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak. Untuk kasus Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Johnny menyebut partai segera mengambil tindakan pemecatan setelah semuanya jelas.

“Ini bukan untuk kasus ini saja. Supaya kader kami yang lain memahami betul bahwa kami tidak main-main, kami sungguh-sungguh menciptakan kader dan kaderisasi yang betul-betul integritasnya terjaga dengan baik,” jelas Johnny.

Saat ini, Nurdin merupakan calon terkuat untuk kembali menjadi gubernur dalam Pilkada Kepri 2020 mendatang. Sebelumnya, Nurdin mengaku akan mengikuti arahan NasDem terkait langkahnya di Pilgub 2020.

“Kalau ada parpol yang mau minang saya, ya terimakasih. Tapi itu tadi, yang memutuskan bukan saya sendiri tetapi terpulang ke partai yang menentukan nantinya,” ujar Nurdin, bulan lalu.

Namun, jika Nurdin benar-benar menjadi tersangka dalam kasus OTT KPK kemarin, langkah Nurdin akan terhenti karena akan dipecat NasDem dan ditahan KPK.

Rumah Nurdin Sepi

Usai penggeledahan, rumah dinas Gubernur Kepri di Tepi Laut tampak sepi dan lengang. Terlihat rumah dinas hanya dijaga oleh sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di pos. Juga terlihat dua anggota kepolisian dari Polres Tanjungpinang yang berjaga dengan duduk-duduk di teras rumah. 

“Kami hanya ditugaskan oleh pimpinan berjaga di rumah dinas ini,” kata salah satu anggota polisi yang tengah berjaga dengan menggunakan pakaian bebas, namun mengalungkan identitas diri bertuliskan Kepolisian Tanjungpinang. 

Sementara itu salah seorang Satpol PP menggelengkan kepala saat ditanya penggeledahan rumah dinas oleh KPK. Dia juga tidak tahu KPK membawa Gubernur dan sejumlah orang usai penggeledahan.

“Saya hanya jaga di Pos Jaga di bagian depan. Tapi saya tahu bila ada mobil yang masuk dan keluar ke arah rumah dinas gubernur. Saya juga melihat mobil gubernur masuk ke arah rumah dinas selepas magrib,” katanya.

tim koran sindo batam

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com