SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kuatkan Peran Camat di Daerah Perbatasan

  • Reporter:
  • Jumat, 6 Juli 2018 | 10:25
  • Dibaca : 60 kali
Kuatkan Peran Camat di Daerah Perbatasan
Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat Kawasan Perbatasan Negara di ballroom Hotel Mercure, Jakarta Utara, Kamis (5/7). f humas pemkab bintan

BINTAN – Kabupaten Bintan satu dari sekian daerah perbatasan Indonesia yang terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sebagai daerah perbatasan, ada sejumlah kebijakan ataupun program yang digulirkan pemerintah pusat kepada pemangku kebijakan di daerah perbatasan.

Salah satunya adalah penguatan peran para camat di daerah perbatasan yang diberikan kewenangan berbeda dengan peran camat pada umumnya. Untuk itu, penguatan peran camat pun dilakukan pemerintah pusat.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan kewenangan berbeda kepada camat-camat yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) BNPP Hadi Prabowo mengatakan, penguatan peran camat perbatasan sangat penting dilakukan dikarenakan daerah perbatasan memiliki ragam persoalan mulai dari keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan pengawasan lalu lintas orang serta barang ilegal.

Beberapa peran camat perbatasan yang harus dilakukan meliputi saling koordinasi bersama instansi terkait guna meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan penegakan hukum dalam prespektif keamanan dan ketertiban. Hadi menambahkan, peredaran ilegal narkotika dan obat terlarang, terorisme dan infiltrasi radikalisme melalui kawasan perbatasan negara juga harus mendapat perhatian.

“Lalu melakukan pengawasan lalu lintas orang dan barang-barang ilegal, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mendukung penyelesaian administrasi kependudukan. khususnya di kawasan perbatasan negara,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat Kawasan Perbatasan Negara di ballroom Hotel Mercure, Jakarta Utara, Kamis (5/7).

Hadi menyebutkan, tahun 2015 hingga 2019 sudah ada beberapa sasaran dan target lokasi pengelolaan perbatasan meliputi 10 Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) sebagai kosentrasi pengembangan termasuk 16 PKSN masih dalam tahap persiapan pengembangan. Selain itu, 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi dan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

“Kesemuanya sudah rampung pengerjaannya,” kata Hadi.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam mengakui pentingnya pemberian kewenangan berbeda bagi camat perbatasan adalah agar para camat dapat lebih leluasa bekerja mengatasi masalah berskala nasional yang selama ini terjadi.

Seperti peredaran ilegal narkotika dan obat terlarang, terorisme dan infiltrasi radikalisme melalui kawasan perbatasan negara, lalu melakukan pengawasan lalu lintas orang dan barang-barang ilegal.

“Pemerintah daerah yang ada di daerah perbatasan akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat, karena dengan saling mendukung dan saling berkoordinasi permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi akan dapat segera diatasi,” katanya. novel m sinaga

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com