SINDOBatam

Feature+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kuota Batam 400 Juta Batang

Kuota Batam 400 Juta Batang
ilustrasi

:: Rokok Noncukai Rawan Beredar di Luar FTZ

BATAM – Badan Pengusahaan Batam memberi kuota 400 juta batang rokok noncukai untuk kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) Batam. Kuota itu akan dibagikan kepada 30 perusahaan rokok untuk jangka waktu enam bulan.

“Ini berlaku untu 6 bulan dulu. Perusahaannya ada yang dari Batam ada yang dari luar Batam,” ujar Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianto Putra, Senin (20/3).

BP Batam telah memastikan bahwa perusahaan rokok yang diberikannya kuota punya track record bersih. BP Batam mengaku melakukan survei keberadaan pabrik rokok, untuk menghindari adanya perusahaan bodong yang ingin ikut mendapat kuota.
BP Batam tak mau lagi kecolongan memberikan kuota rokok non cukai kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Karena itu, setiap persyaratan yang dibebankan kepada perusahaan akan diperiksa secara teliti.

BP Batam juga akan berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk melihat rekam jejak perusahaan yang mengajukan permohonan kuota. Rekam jejak tersebut akan menjadi pertimbangan utama BP Batam dalam memberikan kuota.
“Kita minta data dari Beca Cukai terkait kepatuhan. Rapornya masing-masing perusahaan itu akan menjadi pertimbangan utama,” ungkapnya.

Kontribusi perusahaan kepada negara melalui cukai rokok dari penjualan di daerah pabean juga menjadi pertimbangan. Jika kontribusi perusahaan tersebut cukup signifikan, maka BP Batam akan mempertimbangkan memberikan kuota lebih besar.
“Kalau kontribusinya ke negara besar, ya wajar kalau diberi kuopta lebih besar,” paparnya.

Namun pengawasan distribusi di lapangan bukan lagi menjadi tanggungjawab BP Batam Menurut dia, Bea Cukai dan Disperindag Kota Batam yang bertugas mengawasi distribusi dan mencegah kebocoran di lapangan.
“Kita hanya memberikan kuota,” tuturnya.

Dalam setahun kebutuhan rokok di Batam sekitar 6 miliar batang. Kebutuhan itu dipenuhi oleh 80 persen rokok cukai dan 20 persen rokok noncukai. Jumlah rokok noncukai berkisar antara antara 900 juta hingga 1,1 miliar batang per tahun.

Sebelumnya Deputi pelayanan umum BP Batam Gusmardi Bustamin mengatakanbahwa Batam keburu dapat citra negatif terkait peredaran rokok noncukai. Karena itu, kontrol yang tegas terhadap perusahaan yang mendapat kuota rokok noncukai juga harus diperketat.

Dia menganggap, peredaran rokok noncukai sudah kebablasan. Walaupun sejak Maret 2015, BP Batam tidak mengeluarkan izin masuk untuk rokok noncukai, namun rokok noncukai masih bebas beredar di pasar.

“Banyak komplain dari Bea Cukai. Karena terjadi perembesan rokok yang masuk ke sini atau keluar ke daerah lain, padahal BP Batam sudah tak keluarkan izin lagi,” ujarnya.

Gusmardi mengakui sudah melaporkan masalah ini ke Menteri Perekonomian dan Menteri Perdagangan, begitu juga dengan Polri untuk mengusut sindikat perdagangan rokok dan minuman keras ilegal ini.

“Kami sudah lakukan tiga kali pembahasan dan akan segera berikan formulasi yang transparan. Tak kan ada lagi kebijakan yang suka atau tidak suka, harus dijalankan,” tegasnya.

Rokok FTZ Tanjungpinang Berlebih
Setelah BC Tanjungpinang menganggap kuota rokok noncukai di kawasan FTZ Tanjungpinang berlebih, giliran anggota DPRD Tanjungpinang yang berpendapat sama. Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang Reni, menilai BP Tanjungpinang rancu dalam menetapkan kuota penjualan rokok khusus kawasan bebas untuk dua perusahaan pada tahun 2016 dan enam perusahaan pada 2017.

“Jumlah kuota rokok yang ditetapkan melebihi jumlah penduduk yang tinggal di kawasan bebas. Bahkan kalau dihitung lebih terperinci, bayi pun masuk dalam hitungan sebagai orang yang merokok,” ujarnya di Tanjungpinang, kemarin.

Reni mengatakan kawasan FTZ di Tanjungpinang tidak berlaku menyeluruh. Di Kelurahan Dompak, tepat di Tanjung Moco, ditetapkan sebagai FTZ tetapi tidak memiliki penduduk. Sedangkan di Senggarang juga di kawasan yang terbatas, namun diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di kelurahan itu tidak mencapai 10 ribu orang.

BP Tanjungpinang tahun 2016 memberi kuota rokok untuk PT Bintan Aroma Sejahtera sebanyak 8.250 dus, terdiri dari untuk merek rokok S Super Merah 6.610 dus dan S Super Hijau 1.640 dus.

Sementara PT Cahaya Terang Mitra Utama yang bekerja sama dengan BUMD Tanjungpinang mendapat kuota 7.200 dus, terdiri dari rokok merek UN 4.000 dus, Gudang Rezeki 1.200 dus dan rokok merek Swiss Internasional 2.000.

“Kami sudah konsoltasi ke BP Batam terkait permasalahan rokok bebas cukai ini. Ternyata penetapan kuota itu berdasarkan perhitungan, jumlah penduduk usia merokok dan yang sudah merokok. Sehari warga dapat menghabiskan berapa bungkus rokok, itu juga masuk dalam rumus penetapan kuota,” ujarnya, yang diusung Partai Hati Nurani Rakyat.

Jika dihitung kebutuhan rokok berlogo khusus kawasan bebas di kawasan bebas di Tanjungpinang, maka penetapan kuota itu tidak masuk diakal.

“Satu dus itu ada berapa ‘slop’ rokok, dan satu slop berisi berapa kotak rokok? Satu kotak berisi berapa batang rokok? Makanya, saya pertanyakan apakah bayi, anak-anak dan perempuan masuk dalam hitungan sebagai orang yang merokok sehingga kuota yang ditetapkan begitu banyak,” katanya.

Kemarin, Komisi II DPRD Tanjungpinang sedianya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan BP Tanjungpinang pimpinan Den Yealta. Namun, kemarin Den dinas ke luar kota.

“Senin pekan depan rapatnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BP Tanjungpinang Den Yealta mengatakan perusahaan yang menerima kuota rokok tahun ini yakni CV Three Star Bintan, PT Bintan Aroma Sejahtera, PT Sarana Dompak Jaya, PT Pratama Dompak Karya, PT Bintan Adikarya Jaya dan PT Megatama Pinang Abadi.

CV Three Star Bintan mendapat kuota untuk menjual rokok merek Luffman Classics Mild sebanyak 100 dus, M-Mind 900 dus, Surry Super 200 dus dan Amos Internasional 200 dus.

PT Bintan Aroma Sejahtera mendapatkan izin menjual rokok berlogo khusus kawasan bebas merek S Super Merah 8.200 dus, S Super Hijau 200 dus, S Super 16 sebanyak 500 dus dan Absolut A100 500 dus.

Sedangkan PT Sarana Dompak Jaya mendapat izin menjual rokok merek Harmoni Premium 16 sebanyak 500 dus, RMX Biru 50 dus dan RMX Hitam 50 dus.

PT Pratama Dompak Karya mendapat kuota menjual rokok merek S Super Merah sebanyak 1.044 dus, S Super Hijau 200 dus, S Super 16 dan rokok merek Absolut A 100 masing-masing sebanyak 250 dus. PT Bintan Adikarya Jaya mendapat kuota menjual rokok merek Harmoni Premium 16 sebanyak 300 dus, RMX Biru 50 dus dan merek RMX Hitam 50 dus.

Terakhir, PT Megatama Pinang Abadi mendapat kuota menjual rokok merek UN sebanyak 4.800 dus, Gudang Rezeki 300 dus dan Strong 200 dus.

Kebutuhan rokok itu, katanya, ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang melibatkan pihak perguruan tinggi dan masukkan dari berbagai institusi yang berkompeten.

“Berapa kebutuhan rokok di Tanjungpinang itu ditetapkan sesuai kebutuhan, namun tidak dipungkiri masih ada yang melanggar izin. Kami berikan sanksi berupa pengurangan kuota atau pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran,” ujar Den Yealta.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com