SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Labuh Jangkar Belum Tuntas

  • Reporter:
  • Senin, 19 November 2018 | 09:09
  • Dibaca : 86 kali
Labuh Jangkar Belum Tuntas
Warga menggunakan pompong saat melintas di dekat deretan kapal yang sedang labuh jangkar di perairan Batam, belum lama ini. /ARRAZY ADITYA

PINANG – Wewenang pengelolaan labuh jangkar di Kepri belum tuntas. Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah memenangkan sengketa terkait peraturan pengelolaan ruang laut 0-12 mil melalui jalur non litigasi, nyatanya Pemprov Kepri belum berani memasukkan sektor ini sebagai pendapatan daerah.

“Saya belum berani menentukan berapa besaran pemasukan PAD dari jasa labuh jangkar ini. Apalagi memasukannya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, kemarin.

Pihaknya beralasan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengelolaan ruang laut Kepri belum dikeluarkan. Arif mengatakan, sebagai payung hukum yang kuat dalam pengelolaan ruang laut tersebut termasuk dalam menetapkan PAD bagi Kepri ini. Ia menyebutkan, terkait PP ini pihaknya sudah beberapa kali diundang Kementerian Hukum dan HAM untuk membahasanya. Namun, belum ada keputusan.

“Sebelum ada PP ini, maka Pemprov Kepri untuk sementara tidak akan memasukan dalam capaian target PAD apalagi dimasukkan ke APBD 2019,” ujarnya.

Namun kata mantan Sekda Karimun ini, apabila dalam perjalanannya di APBD 2019 nanti sudah ada kepastian dan sudah keluar PP, maka akan disesuaikan dengan APBD Perubahan di tahun 2019.

“Kita ketahui, sebelumnya telah menargetkan PAD dari jasa labuh jangkar tahun 2018 ini sebesar Rp60 miliar. Namun kenyataannya tidak tercapai, tentunya lebih baik menunggu kepastian baru kita sesuaikan,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah mendesak Pemprov Kepri mengawal keputusan hasil sidang penyelesaian sengketa tersebut. “Bila tidak didesak dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengeluarkan PP dan keputusan atas dikabulkannya gugatan non litigasi tentang pengelolaan ruang laut, maka dikhawatirkan akan diabaikan oleh mereka,” kata .

Sebab tegasnya, dalam pengelolaan ruang laut di perairan Kepri yang selama ini dikelola Kemenhub menpendapatkan pungutan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) begitu besar.

Penerimaan atau pungutan yang dilakukan Kemenhub itu mulai dari jasa labuh jangkar dan juga pungutan jasa-jasa lainnya dalam mengelola rung laut selama ini yang seharunya menjadi haknya Pemprov sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Pendapatan dari jasa labuh jangkar kapal dan jasa-jasa kelautan lainnya di seputaran laut Kepri bisa mencapai ratusan miliar lebih per tahunnya. Bayangkan, bila ini masuk ke kas daerah Kepri, maka sudah pasti masyarakat akan sejahtera dan pembangunan akan lebih baik,” katanya.

Dengan telah dikabulkannya gugatan non litigasi ini, maka harusnya ke depan kegaiatan pengelolaan dan pamanfaatan ruang laut Kepri dari mulai bibir pantai hingga 12 mil laut jadi kewenangan pemprov.

“Saya yakin dengam dikelola sendiri laut ini, maka akan memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri yang signifikan. Dan akan memberikan perubahan dan Kepri bisa lebih percaya diri juga tidak tergantung lagi ke pusat dalam menentikan APBD-nya,” sebutnya.

Untuk itu DPRD Kepri jelasnya, meminta Pemprov Kepri agar terus berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaan ruang laut sendiri dengan mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan apakah itu PP atau lainnya. PP itu untuk menegaskan atas hasil keputusan atas dikabulkannya gugatan non litigasi tentang pengelolaan ruang laut. Sehinhga semua jasa pungutan yang selama ini dikelola Kemenhub di perairan wilayah Kepri dialihkan ke provinsi.

“Kami selalu mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kepri dalam hal ini. Bahkan DPRD Kepri sejak dulu selalu mendorong Dishub Kepri agar berusaha memperoleh jasa pungutan di laut Kepri, ” katanya lagi.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com