SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Lahan Hutan Lindung Dibabat Jadi Kaveling

  • Reporter:
  • Rabu, 10 Juli 2019 | 14:43
  • Dibaca : 174 kali
Lahan Hutan Lindung Dibabat Jadi Kaveling
Lahan hutan lindung yang dibabat oleh PT PMB menjadi Kaveling Siap Bangun di kawasan Punggur, Selasa (9/7). f agung dedi lazuardi

NONGSA – Hutan lindung di kawasan Nongsa serta hutan yang dimanfaatkan sabagai lokasi serapan air untuk Dam Duriangkang di Punggur dijadikan Kaveling Siap Bangun (KSB) oleh perusahaan pengembang PT Prima Makmur Batam (PMB). Padahal Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktur Lahan, Imam Bachroni menegaskan, sejak tahun 2016 silam BP Batam sudah tidak mengalokasikan lagi lahannya untuk difungsikan sebagai KSB, apalagi diperjualbelikan ke warga dalam bentuk kaveling.

Mengaku sudah mengantongi izin peruntukan lahan dari BP Batam, PT PMB dengan leluasa meratakan lahan hutan lindung seluas puluhan hektare, tepatnya hutan bakau serta hutan yang difungsikan untuk daerah tangkapan air.

Tak itu saja, lahan yang sudah dilakukan pematangan lahan atau perataan lahan menggunakan ekskavator dikaveling-kaveling dan diperjualbelikan bebas ke masyarakat, baik dalam bentuk kaveling atau pun sudah terbangun dalam bentuk rumah dan kios.

Pantauan KORAN SINDO BATAM di lapangan, salah satu perusahaan pengembang yang membuka kantor pemasarannya di tempat yang cukup tersembunyi, yakni di Bintang Kaveling Punggur, tak jauh dari Bumi Perkemahan. Sebelumnya KORAN SINDO BATAM telah menelusuri kantor yang berada Ruko CNN Blok C5 Nomor 15, kemudian melalui Whatsapp yang tertera di brosur, admin perusahaan mengarahkan ke lokasi tersembunyi tersebut.

Di lokasi itu, PT PMB secara terang-terangan memasarkan dan menjual lahan yang belum dialokasikan oleh BP Batam ke masyarakat.

Bahkan untuk memasarkannya, mereka menunjukan lahan yang dikaveling-kaveling lengkap beserta denah lahan yang diakui milik perusahaan dan sudah mendapatkan surat peruntukan lahan kaveling dari BP Batam.

Pada gambar denah lahan berupa foto kopian yang diperjualbelikan per kaveling tersebut, tampak terdapat dua warna, yakni warna putih yang diakuinya sudah laku terjual atau terbeli masyarakat, dan warna merah yang belum terjual.

Bahkan dari pihak perusahaan pengembang, melalui salah satu adminnya berani mengeluarkan brosur yang dibagikan kepada warga yang datang ke kantor pemasaran yang bangunannya di kawasan Kaveling Punggur.

Kantor pemasaran tersebut tak tampak plakat yang mengatasnamakan perusahan PT PMB. Hanya ada tertempel bebera lembar kertas putih lis biru tercetak tulisan kantor pemasaran.

Brosur yang didapat awak media di kantor pemasaran perusahaan tersebut tertulis daftar harga per kaveling ukuran rumah standar dibanderol dengan harga mencapai Rp43 juta. Harga tersebut hanya harga satu kaveling saja, belum termasuk pengurusan surat-menyurat.

“Kalau ingin sekaligus kaveling itu keluar SHBG, bapak bayar lagi Rp35 juta, dan itu bisa diangsur selama sekitar 3 tahunan. Untuk uang muka bayar saja untuk tanah kavelingnya Rp5 juta ditambah uang muka surat menyurat Rp2,5 juta. Nanti semua surat-menyurat itu legal dan keluar SHGB, pokoknya kami lah yang menguruskan semuanya. Kalau bersih totalnya seharga Rp78 juta sudah sah keluar SHGB,” ujar salah satu karyawan perempuan sebagai admin PT PMB.

Sedangkan angsuran per bulannya, pihak PT PMB tak menargetkan harus bayar sekian, tapi fleksibel, berapa ada uang, bisa dibayarkan terlebih dahulu hingga lunas.

“Angsuran kami fleksibel kok pak, kalau ada uang Rp1 juta lebih per bulan, bisa dibayarkan langsung untuk angsuran. Tapi kalau ada hanya separuhnya saja bisa juga disetorkan. Kami tak terapkan konsumen harus bayar angsuran sekian, berapa punya duit, itu bisa disetor,” jelasya.

Sementara brosur yang dibagikan ke calon pembeli, tercetak logo BP Batam yang didalamnya juga tertera tulisan Kasubdit pemanfaatan aset BP Batam serta Direktur pemanfaatan aset.

Lahan hutang lindung yang masih belum dialokasikan BP Batam dan saat ini diperjualbelikan dalam bentuk kaveling oleh PT PMB yang kantornya berada di Ruko CNN Blok C5 Nomor 15 Kabil yang membuka kantor pemasarannya di Bintang Kaveling Punggur lokasinya berada tak jauh dari Taman Wisata Mangrove AVJ, atau tepatnya depan Perumahan BCL.

Tak satu saja, mereka juga mengkaveling-kaveling lahan BP Batam yang berada di belakang Perumahan Purna Yudha Kabil Punggur yang notabene merupakan hutan tangkapan air Dam Duriangkang.

Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni menegaskan BP Batam sudah lama tak lagi memberikan izin peruntukan lahan kaveling, apalagi sampai diperjualbelikan ke masyarakat. “Saya tegaskan bahwa BP Batam tak pernah mengalokasikan lahan ke pihak lain misalnya perusahaan pengembang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Terlebih lahan yang statusnya kawasan hutan lindung, seperti yang dijual di belakang Perumahan Purna Yudha dan di kawasan Nongsa yang disebutnya Kaveling Bukit Indah Nongsa IV. “Saya tegaskan itu penipuan yang mau mengeruk keuntungan. Itu lahan statusnya masih milik negara. Saya sudah dapat info itu yang menjual dan mengaku-ngaku dari PT PMB,” tegasnya.

Bila ada perusahaan yang mengklaim lahan itu legal diperjualbelikan ke publik dalam bentuk kaveling, Imam Bachroni menegaskan itu merupakan penipuan perusahaan ke masyarakat demi mengeruk keuntungan finansial.

“Kalau sudah dibeli, lahan tersebut mau dibangun tak akan bisa. Karena memang tak dialokasikan, mengingat statusnya masih hutan lindung. Kalaupun dipaksakan, kasihan nanti yang rugi adalah masyarakat yang sudah membeli lahan itu,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan, Budi Mardianto juga angkat bicara terkait penjualan lahan kaveling ke masyarakat yang sebenarnya statusnya belum dialokasikan BP Batam dan masih berstatus hutan lindung.

“Sesegera mungkin akan kami panggil ke DPRD Batam, akan kami RDP-kan agar masyarakat tak semakin banyak jadi korban penipuan penjualan lahan kavling,” ujarnya. agung dedi lazuardi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com