SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Lahan Hutan Lindung Diperjualbelikan

  • Reporter:
  • Sabtu, 1 April 2017 | 17:29
  • Dibaca : 1202 kali
Lahan Hutan Lindung Diperjualbelikan
ilustrasi

BINTAN – Kondisi hutan lindung di Bintan kian mengkhawatirkan. Bukan hanya maraknya pembalakan liar, di sejumlah kawasan, lahan hutan lindung justru diperjualbelikan.

Di wilayah Sungai Pulai, Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, misalnya. Praktik pembalakan/perambahan hutan sudah menjadi rahasia umum. Namun hingga kini belum mendapat respon cepat dari pemerintah dan aparat berwenang. Selain itu, sebagian besar lahan dalam kawasan hutan lindung juga telah beralih fungsi menjadi lahan bercocok tanam oleh warga.

Lahan untuk bercocok tanam itu, ternyata hasil jual-beli dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sejumlah warga pemakai lahan yang ditemui mengaku mendapatkan lahan itu setelah memberi sejumlah uang.

“Saya bayar uang ganti rugi uang tebas. Misalnya, saya minta satu hektare, nanti mereka yang tebas pohonnya. Itulah yang harus saya bayar,” kata seorang warga pengelola lahan di kawasan hutan lindung Sungai Pulai, Jumat (31/3).

Menurutnya, karena sudah membayar, maka ia berhak memakai lahan tersebut dan menanaminya dengan berbagai tanaman produktif. Meski tak jauh dari lahan tempatnya berkebun terdapat plang larangan dan pemberitahuan sanksi bagi pihak yang melanggar kawasan hutan lindung, ia tetap yakin tak bersalah.

“Saya hanya memanfaatkan lahan tidur, tak ada salahnya, kan,” kata dia.

Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegak Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kepri Said Abdul Kadir ditemui yang ditemui di ruang kerjanya, mengaku belum mendapat laporan soal kondisi hutan lindung di Sungai Pulai tersebut, termasuk praktik jual-beli lahan.

Menurut dia, meski penanganan kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten dan kota di Kepri sudah diserahkan ke pemerintah provinsi sejak Januari 2017, namun sampai sekarang pihaknya belum bisa melakukan tindakan.

“Belum ada dasar hukumnya, seperti SK dari Gubernur untuk pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di sana (daerah),” katanya.

Said mengatakan, penangangan terhadap para pelanggar di kawasan hutan lindung Sungai Pulai terhambat di antaranya, status personel polisi hutan (polhut) di pos jaga dan sara-prasarana berupa aset kantor pos jaga. Dalam tenaga pengawas, kewenangan pemerintah provinsi baru sebatas keberadaan personel pos jaga. Sementara aset pos belum dialihkan ke provinsi.

“Penyerahan orangnya (polhut) sudah kami terima, namun posnya masih milik pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemkab Bintan,” katanya.

Menurut dia, salah satu aset penting yang harus dialihkan adalah pos komando polhut di kawasan hutan lindung. Dengan demikian, pihaknya dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi-lokasi yang rawan terjadi pelanggaran.

“Tapi bukan berarti kami juga santai. Pak Kadis (Dinas Kehutanan) sudah mencoba berbicara dengan Pak Gubernur, agar SK pembentukan UPT-UPT di kabupaten dan kota segera direalisasikan. Termasuk teknis operasional dan anggrannya,” kata Said.

Terkait praktik jual beli lahan hutan lindung dengan modus ganti rugi uang tebas, Said berjanji akan segera menurunkan personel ke lapangan untuk menggali informasi tersebut.

“Nanti akan ketahuan, apakah yang bermain itu polhut atau bukan. Kalau polhut, bisa langsung ditindak karena di bawah bidang kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Lurah Gunung Lengkuas Ivan Golar Riady mengatakan, hutan lindung di daerah itu memang sudah lama dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, praktik pembalakan liar marak karena kurangnya pengawasan dan tindakan dari pemerintah, terutama petugas di lapangan.

Ivan juga mengakui adanya praktik jual beli lahan hutan lindung untuk alih fungsi menjadi areal perkebunan warga.

“Kami sudah pernah menegur, tapi tidak digubris,” katanya.

Menurut Ivan, masalah ini juga sudah dilaporkan ke Mapolres Bintan. Ia pun telah memberi keterangan di Polres Bintan terkait praktik ilegal di kawasan hutan lindung Sungai Pulai.

“Kami berharap, pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan agar kerusakan hutan lindung tidak semakin luas,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com