SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Laka Tunggal Ditanggung BPJS Kesehatan

  • Reporter:
  • Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:50
  • Dibaca : 94 kali
Laka Tunggal Ditanggung BPJS Kesehatan
Suasana pelayanan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjungpinang, kemarin. f muhammad bunga ashab

SEIBEDUK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Polri melakukan sosialisasi sekaligus memperkuat sinergi dalam pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Hotel Best Western Premier (BWP) Panbil, Selasa (20/8).

Langkah ini dilakukan, sebagai upaya tindaklanjut penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan pusat dan Korps Kepolisian Lalu Lintas RI yang sebelumnya telah dilakukan pada 21 Agustus 2018 lalu.

“Salah satunya itu tentang kecelakaan tunggal, ada biaya perawatan dari BPJS Kesehatan. Dulu tak ada. Ini disosialisasikan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Untuk Jambi, Sumbar, Riau, Kepri, dikumpulkan di sini. Supaya saudara kita yang kecelakaan tunggal bisa dibiayai,” kata Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Pujiyono.

Ia mengatakan, untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi korban kecelakaan tunggal ini tetap memerlukan laporan polisi. Laporan kepolisian ini untuk sekuriti bagi BPJS Kesehatan juga. Manfaatnya adalah guna memastikan bahwa pasien tersebut memang korban kecelakaan tunggal.

“Bisa saja jatuh dari pohon atau apa, bilangnya kecelakaan,” katanya.

Kepolisian, sambung Pujiyono, tidak memberikan batas waktu untuk pelaporan kecelakaan. Ada toleransi bagi korban atau keluarganya untuk mengurus laporan ini.

“Tapi tak mungkin juga sampai 1 tahun kan. Di bawah 6 bulan masih bisa lah. Karena menyangkut pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) juga,” ujarnya.

Sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan atau lebih, PT Jasa Raharja tetap menjadi sebagai penjamin utama. Namun dengan plafon pembiayaan tertentu. Apabila biaya perawatan melebihi batas, selanjutnya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

Ketentuan koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dan didukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Guna mempermudah penjaminan kecelakaan lalu lintas, maka dilakukan sinergi antara BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan Kepolisian RI. Sinergitas dituangkan dalam bentuk sistem digitalisasi yang dikenal dengan nama Insiden (Integrated System for Traffic Accident).

Manfaat dari sistem elektronik ini bagi korban kecelakaan lalu lintas adalah mempermudah pengurusan administrasi penjaminan. Sedangkan bagi rumah sakit mendapatkan informasi secara real time dan lebih transparan.

“Jadi kita integrasikan sistem baik dengan Jasa Raharja maupun kepolisian. Tujuannya memudahkan, memperlancar, dan ketepatan penjaminan masing-masing,” katanya.

Ia mengatakan, untuk kecelakaan ganda, BPJS Kesehatan akan menjamin biaya peserta JKN-KIS yang limit pembiayaannya di atas Rp20 juta. Di bawah itu, kata dia, maka penjaminan masih akan ditanggung oleh Jasa Raharja.

“Sedangkan untuk laka tunggal, maka biaya sepenuhnya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com