SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Larangan Parkir, Dikeluhkan Pemilik Toko, DPRD Minta Dishub Tinjau Ulang

  • Reporter:
  • Rabu, 10 Oktober 2018 | 10:40
  • Dibaca : 114 kali
Larangan Parkir, Dikeluhkan Pemilik Toko, DPRD Minta Dishub Tinjau Ulang
Rambu larangan parkir di depan Kompleks Bumi Indah Nagoya, kemarin. Rambu ini dikeluhkan pemilik toko karena pengunjung tak bisa parkir kendaraan mereka. f arrazy aditya

LUBUKBAJA – DPRD Batam meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk meninjau ulang dan memindahkan rambu larangan parkir di Kompleks Bumi Indah Nagoya. Keberadaan plang tersebut meresahkan pengusaha dan pemilik toko karena menghambat perekonomian.

Anggota DPRD Batam Lik Khai mengatakan, Dishub Kota Batam harus meninjau ulang pemasangan rambu larangan parkir tersebut karena meresahkan pemilik toko dan pengunjung yang ingin belanja karena tidak tersedia tempat parkir.

“Apakah dengan adanya tanda larangan parkir itu PAD (pendapatan asli daerah) kita bertambah, tidak kan. Justru ekonomi yang semakin menurun,” ujarnya di DPRD Kota Batam, Selasa (9/10).

Seharusnya, kata dia, sebelum memasang plang harus ada sosialisasi dari pemerintah daerah kepada pemilik toko. Karena jalan di Kompleks Bumi Indah Nagoya bukan jalan protokoler yang bisa seenaknya diletakkan rambu-rambu lalu lintas.

“Kalau jalan protokoler mungkin tidak ada masalah. Kompleks itu sudah puluhan tahun. Di bawah tempat usaha dan di atas untuk tempat tinggal,” katanya.

Jika Dishub tidak juga mengindahkan keluhan ini, pihaknya akan memanggil Dishub, pemilik toko dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Batam.

“Dishub kalau kerja itu dipikirkan dulu. Jangan asal-asalan saja. Pak Wali bilang mau mempercantik kawasan Nagoya, tapi apa,” jelas politisi Nasdem ini.

Lik Khai juga menyayangkan komentar Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Batam, Edward Purba yang menyebutkan bahwa ketersediaan lahan parkir bukan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Mungkin dia belum lahir saja sudah ada jalan itu di sana. Derek-derek mobil itu juga hanya mencari sensasi saja. Retribusi parkir masih 48 persen. Seharusnya itu yang harus dipikirkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemilik toko di Kompleks Bumi Indah Nagoya mengeluhkan rambu larangan parkir di kawasan tersebut. Rambu larangan ini membuat pengunjung tak bisa memarkirkan kendaraan saat berbelanja. Imbasnya omzet pedagang kini mulai berkurang.

Pantauan SINDO BATAM di Jalan Imam Bonjol, tepatnya dekat lampu merah Simpang Martabak HAR rambu-rambu larangan parkir yang dipasang Dinas Perhubungan (Dishub) berada di sisi kiri dan kanan jalan. Di mana sisi kiri dan kanan jalan berjejer ruko yang menjual barang-barang dagangan.

Dishub Derek Dua Mobil Parkir Sembarangan

Petugas Dishub Batam menderek dua mobil yang kedapatan parkir sembarangan, Selasa (9/10). Petugas melakukan penderekan di dua tempat, satu kendaraan roda empat diamankan depan BCA Jodoh dan satu di pintu selatan alun-alun Engku Putri, Batam Centre.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Batam, Edward Purba mengatakan, pihaknya akan menempelkan stiker kepada kendaraan roda empat dan roda dua yang parkir sembarangan di trotoar jalan. Penempelan stiker itu dilakukan sebagai bentuk penertiban parkir yang kendaraannya tidak ada pemilik.

“Kami akan menempelkan stiker kepada kendaraan yang tidak ada pemiliknya, dan juga akan langsung membawa kendaraan ke kantor,” ujarnya.

Edward menjelaskan, pihaknya terus bekerja sesuai dengan Perda Parkir Nomor 3 tahun 2018, dan akan melakukan penertiban kendaraan roda empat dan roda empat yang memarkirkan kendaraan sembarangan dengan melanggar rambu larangan parkir.

“Kami tidak akan tebang pilih. Siapapun yang parkir sembarangan akan kami derek,” ungkap Edward.

Menurut dia, jika ada pemilik kendaraan yang tidak suka dengan Perda tersebut, bisa langsung mengeluh ke Wali Kota Batam. Pasalnya, yang menerbitkan Perda tersebut adalah Pemko Batam. “Kami hanya sebagai pelaksana tugas,” katanya.

Ia mengatakan, sejak diberlakukan Perda Parkir ini memang banyak pemilik kendaraan yang mengeluh. Pasalnya, tidak adanya lahan parkir di Batam yang menjadi polemik bagi pemilik kendaraan.

“Kami hanya menjalankan tugas saja. Kalau untuk masalah tempat parkir itu bukan wewenang kami,” ujar Edward. iwan sahputra/romi kurniawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com