SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Laut Jadi Lumbung PAD Kepri

  • Reporter:
  • Selasa, 6 November 2018 | 09:05
  • Dibaca : 234 kali
Laut Jadi Lumbung PAD Kepri
Nelayan melintas di antara kapal saat labuh jangkar di Perairan Batam, belum lama ini. Pemprov Kepri memiliki wewenang mengelola laut 0-12 mil, diharapkan akan menambah pendapatan daerah, salah satunya dari labuh jangkar. /TEGUH PRIHATNA

PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta mendesak Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti hasil sidang penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, terkiat pengelolaan ruang laut dari bibir pantai hingga 12 mil laut.

“Bila tidak didesak dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dikhawatirkan akan diabaikan oleh mereka,” kata Anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah di Tanjungpinang, Senin (5/11).

Sebab tegasnya, dalam pengelolaan ruang laut di perairan Kepri yang selama ini dikelola Kemenhub menpendapatkan pungutan berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) begitu besar. Penerimaan atau pungutan yang dilakukan Kemenhub itu mulai dari jasa labuh jangkar dan juga pungutan jasa-jasa lainnya dalam mengelola rung laut selama ini yang seharunya menjadi lumbung pendapatan daerah sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Pendapatan dari jasa labuh jangkar kapal dan jasa-jasa kelautan lainnya di seputaran laut Kepri bisa mencapai ratusan miliar lebih per tahunnya. Bayangkan, bila ini masuk ke kas daerah Kepri, maka sudah pasti masyarakat akan sejahtera dan pembangunan akan lebih baik,” katanya.

Dengan telah dikabulkannya pengajuan gugatan non litigasi ini, maka harusnya ke depan kegaiatan pengelolaan dan panfaatan ruang laut Kepri dari mulai bibir pantai hingga 12 mil laut jadi kewenangan pemprov.

“Saya yakin dengam dikelola sendiri laut ini, maka akan memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri yang signifikan,” sebutnya.

Untuk itu DPRD Kepri jelasnya, meminta Pemprov Kepri agar terus berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaan ruang laut sendiri dengan mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan apakah itu peraturan pemerintah (PP) atau lainnya.

PP itu untuk menegaskan atas hasil keputusan atas dikabulkannya gugatan non litigasi tentang pengelolaan ruang laut. Sehingga semua jasa pungutan yang selama ini dikelola Kemenhub di perairan wilayah Kepri dialihkan ke provinsi.

“Kami selalu mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kepri dalam hal ini. Bahkan DPRD Kepri sejak dulu selalu mendorong Dishub Kepri agar berusaha memperoleh jasa pungutan di laut Kepri,” katanya lagi.

Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho yang ikut menghadiri sidang lanjutan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi mengaku gembira atas hasil keputusan tersebut.

“Hasil ini menunjukkan upaya maksimal kita berhasil. Semua ini tak lepas dari koordinasi kita semua yang baik,” katanya.

Widiastadi yang turut serta mendukung keberhasilan ini juga menegaskan, bahwa semua perolehan yang dituai saat ini adalah hasil dari koordinasi yang baik. Untuk itu, ia meminta ke depan, koordinasi dalam penerapannya harus dipelihara agar nantinya hasil yang diharapkan dapat lebih maksimal.

“Ini awal yang baik. Ke depan, harus kita tingkatkan untuk tujuan yang baik juga. Komisi III akan mendukung penuh hal ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai pemohon dinyatakan berwenang memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Yang mana selama ini pemanfaatan ruang laut Kepri dipungut oleh Kemenhub atas dasar Peraturan Pemerintah 15/2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Namun, ke depan Pemprov Kepri telah berhak memungut retribusi jasa kepelabuhanan sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 135 ayat (1) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Dinshub Kepri Jamhur Ismail mengatakan, untuk langkah selanjutnya dalam pengelolaan dan operasional wilayah laut Kepri ini. Pemprov Kepri sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga tinggal menjalankan saja.

“Nantinya saya akan menghadap Dirjen Hubla untuk hal ini dan Gubernur akan menyurati Menteri Perhubungan untuk meminta dukungan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut. Kita usahakan dalam waktu dekat ini selesai. Dengan keputusan ini, maka tidak ada kewenangan lagi Kemenhub menarik jasa dan retribusi di laut Kepri,” katanya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com