SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Listrik Padam di Malam Pencoblosan

  • Reporter:
  • Rabu, 17 April 2019 | 10:41
  • Dibaca : 161 kali
Listrik Padam di Malam Pencoblosan
ilustrasi

BATUAMPAR – Pemadaman listrik menjadi kebiasaan rutin yang dirasakan masyarakat. Tak hanya di siang hari, pemadaman listrik juga terjadi pada malam jelang Pemilu 2019 di sejumlah kawasan di Batam, Selasa (16/4).

Padahal sebelumnya PLN Batam menjamin tak akan ada pemadaman listrik pada H-7 hingga H+7 pelaksanaan pemilu. Bukannya komitmen dengan janjinya, PLN Batam terus membohongi masyarakat dengan terus melakukan pemadaman listrik bergilir. Masalah pembangkit rusak yang mengakibatkan cadangan listrik menipis terus menjadi alasan PLN Batam selama ini.

“Kenapa harus mati lampu terus. Apalagi ini malam jelang pencoblosan, pasti banyak yang harus dikerjakan petugas TPS. Gimana PLN Batam dengan komitmennya selama ini,” kata Aditya, warga Tanjungsengkuang.

Pemadaman listrik ini juga dirasakan warga Tiban Lama, Patam Lestari, Kaveling Lama Sagulung, Kampung Melayu Batubesar dan Bengkong Kodim pada siang harinya. Pemadaman listrik berdurasi antara satu hingga dua jam.

“Kalau sering mati lampu gini masyarakat yang dirugikan. PLN tahunya tagihan listrik harus tetap dibayar, mana ada kompensasi kalau ada pemadaman,” gerutu Daffa, warga Bengkong Kodim.

Senada dengan Daffa, Agustian warga Tiban Lama juga merasakan kecewa yang sama terhadap PLN Batam. Di tempat tinggalnya Tiban Lama listrik bisa dibilang setiap hari padam dengan durasi setengah jam hingga satu jam. “Lama-lama rusak barang-barang elektronik di rumah. Listrik setiap hari padam,” katanya.

Anggota DPRD Batam Hendra Asman mengatakan, kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan. Ia meminta PLN Batam untuk bertanggung jawab dan mencari solusi segera agar pemadaman bergilir itu cepat berakhir.

“Sudah tak bisa didiamkan. Ini persoalan serius, dan PLN perlu carikan solusi. Karena telah mengganggu aktivitas warga,” katanya.

Anggota DPRD Batam Lik Khai juga menyoroti hal yang sama. “Warga sudah gerah dengan pemadaman listrik terus menerus yang dilakukan PLN Batam ini,” katanya.

Ia mengatakan, pemadaman bergilir ini telah membuat warga tak nyaman. Ia menilai pelayanan PLN Batam sangat jelek dan tak sesuai dengan standar layanan yang dijanjikan mereka. “PLN harus bertanggung jawab,” ujar Lik Khai.

Menurut dia, padamnya listrik seperti ini tidak hanya merugikan warga tapi juga pelaku usaha. Sementara kompensasi atas kondisi tersebut tidak pernah ada. “Justru sebaliknya jika warga telat melakukan pembayaran langsung diputus. Di sini letak ketidakadilan itu,” katanya.

DPRD Kepri Sidak PLN Batam

Permasalahan pemadaman listrik di Batam menjadi atensi dan keprihatinan serius Komisi III DPRD Provinsi Kepri. Perhatian DPRD Kepri ini dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN Batam.

Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho saat rapat dengar pendapat dengan pihak PLN Batam mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik.

“Kami selaku wakil rakyat meminta kepada PLN Batam agar mau terbuka kepada kami, apa yang menjadi persoalan sehingga listrik di Batam kerap padam,” ujarnya Kantor PLN Batam, Senin (16/4).

Selain itu, ia meminta jika memang ada persoalan yang menyebabkan listrik padam, harus segera diselesaikan. Sebab, selain keluhan dari masyarakat, Dewan meminta kepada PLN Batam agar fokus menjelang dilaksanakannya pemungutan suara 17 April.

“Persoalan pemadaman listrik ini harus diantisipasi, ketika KPU sedang melakukan perhitungan suara karena mereka menggunakan komputer dalam proses perhitungan suaranya, kalau sempat listrik padam perhitungannya bisa kacau,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution menyampaikan agar PLN Batam mau terus terang dan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik tersebut.

Ia mengungkapkan dari beberapa keluhan masyarakat yang ia tampung, rata-rata pemadaman terjadi antara 30 menit hingga tiga jam. “Jika memang kurang pasokan energinya silahkan disampaikan, nanti kita cari solusinya bersama,” katanya.

Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan, PLN Batam seharusnya bisa mengirimkan surat pemberitahuan sebelum dilaksanakannya pemadaman. “Hal ini agar kami sebagai wakil rakyat khususnya komisi III yang membidangi kelistrikan bisa menjelaskan jika terjadi pemadaman, apa penyebabnya, sampai berapa lama pemadamannya dan lain-lain,” ujar Irwansyah.

Sampai hari ini (kemarin), menurut Irwansyah, pihaknya mengetahui adanya pemadaman listrik setelah adanya keluhan dari masyarakat dan pemberitaan di media massa.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa kenapa harus melayangkan surat pemberitahuan kepada DPRD, karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa ketika sering terjadi pemadaman, maka pasti akan ada kenaikan tarif dan DPRD adalah yang membahas mengenai kenaikan tarif dasar listrik PLN.

“Inilah yang kami harapkan, PLN ini harus ada koordinasi dengan DPRD selain dengan pemerintah, sebab permasalahan juga akan dilimpahkan juga ke DPRD oleh pemerintah apalagi terkait kenaikan tarif,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama PLN Batam Dadan Kurniadipura meminta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan PLN Batam. Ia menjelaskan dari sisi perencanaan PLN Batam memiliki daya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan dan Tanjungpinang.

“Namun ada beberapa kendala yakni kerusakan mesin di beberapa pembangkit kami jadi mau tidak mau kami harus melakukan pemadaman bergilir,” jelasnya.

Secara detail ia juga membeberkan sejumlah kerusakan tersebut yakni kerusakan di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran yang mengakibatkan tidak bisa optimal menghasilkan daya listrik.

“Dari dua pembangkit tersebut saat ini hanya menghasilkan daya setengah dari kemampuan di saat normal yakni 60 MW di Uncang dan DEB Panaran hanya 40 MW,” terang Dadan.

Selain kerusakan di kedua pembangkit tersebut, PLTU Tanjung Kasam saat ini hanya mampu menghasilkan daya sebesar 100 MW yang pada saat normal mampu menghasilkan daya hingga 120 MW. “Untuk Kasam memang ada kendala satu mesin trip atau tidak beroperasi,” ungkapnya.

Dari beberapa kendala di pembangkit tersebut saat ini PLN Batam hanya mampu menghasilkan daya total 454 MW, sedangkan kebutuhan pada beban puncak mencapai 465 MW.

Selain rapat dengan PLN Batam, Komisi III juga meninjau sejumlah pembangkit yang mengalami kerusakan yakni di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran. dicky sigit rakasiwi/sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com