SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Masa Tenang, Stop Kampanye

  • Reporter:
  • Senin, 15 April 2019 | 11:12
  • Dibaca : 107 kali
Masa Tenang, Stop Kampanye
Ilustrasi foto SUTANA

PINANG – Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini mengingatkan peserta pemilu agar tidak lagi melakukan kegiatan kampanye selama masa tenang, 14-16 April. Tidak hanya berkampanye melalui media cetak, TV, radio, termasuk kampanye melalui media sosial.

Dalam penguatan pengawasan, Bawaslu menggerakkan semua Panwaslu Kecamatan, Kelurahan, serta 567 Pengawas TPS, serta Pamantau Pemilu, Relawan, dan masyarakat. “Bagi masyarakat yang menemui adanya kegiatan kampanye dan dugaan politik uang, segera laporkan ke jajaran pengawas untuk ditindaklanjuti, dalam penanganan dugaan pelanggaran,” katanya, Minggu (14/4).

Oleh karena itu, di hari tenang dan malam jelang pemungutan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang dan jajaran pengawas akan melakukan patroli pengawasan. Untuk memantau langsung kondisi dan situasi di lapangan. “Tujuannya untuk memastikan tidak ada pelanggaran, serta mencari berbagai informasi,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta untuk menghentikan kampanye, dan tidak melakukan politik uang, jika ada yang terbukti melakukan politik uang, ada saksi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp48 Juta yang siap menanti, bahkan didiskualifikasi sebagai calon. Larangan tersebut diatur di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, dan PKPU 23/2018 tentang Kampenye.

“Jika ada peserta pemilu yang melakukannya, maka Bawaslu akan melakukan proses penindakan dugaan pelanggaran. Diharapkan warga dapat melaporkannya jika ada indikasi kampanye dan politik uang di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ingatkan Lembaga Penyiaran

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di daerah untuk mematuhi Surat Edaran KPI nomor 1/2019. Surat edaran tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Lembaga Penyiaran pada saat masa tenang kampanye selama tiga hari, 14-16 April.

Ketua KPID Privinsi Kepri Henky Mohari mengatakan, aturan pada masa tenang Pemilu 2019 tersebut meliputi larangan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu atau dalam bentuk lain yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

KPID juga tegasnya melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan kembali debat terbuka peserta pemilu, kegiatan kampanye peserta pemilu, hasil jajak pendapat tentang peserta pemilu dan tidak menyiarkan iklan yang dibuat atau diperankan oleh peserta dan atau pelaksana kampanye pemilu.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran di Kepri mematuhi aturan ini agar kondisi dan suasana damai di masyarakat pada saat masa tenang tidak terganggu,” katanya di Tanjungpinang.

Ia menambahkan dengan mematuhi aturan penyiaran terkait Pemilu, terutama pada masa tenang berarti lembaga penyiaran sudah memberikan ruang kepada masyarakat atau publik untuk berpikir dengan tenang dan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa tekanan dan pengaruh dari manapun.

“Tiga hari masa tenang merupakan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menimbang atau menentukan pilihan mereka sesuai hati nurani tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun termasuk pengaruh dari lembaga penyiaran,” ujarnya.

Selain masa tenang tambahnya, KPID Kepri juga mengingatkan seluruh lembaga penyiaran agar menaati aturan pada saat Hari Pemungutan Suara 17 April nanti, sesuai edaran KPI yang sudah disebar ke lembaga penyiaran di Kepri jauh hari sebelumnya.

“Lembaga penyiaran dapat menyiarkan hasil hitungan cepat, namun dengan memperhatikan ketentuan yaitu disiarkan dua jam setelah penghitungan suara wilayah Indonesia Barat, lembaga yang melakukan hitungan cepat terdaftar di KPU dan disampaikan bahwa itu bukan hasil resmi penyelenggara Pemilu,” harapnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com