SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Menkeu Dinilai Tak Berpihak Pengusaha Shipyard

  • Reporter:
  • Selasa, 12 Februari 2019 | 10:50
  • Dibaca : 231 kali
Menkeu Dinilai Tak Berpihak Pengusaha Shipyard
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

PINANG –  Menteti Keuangan RI Sri Mulyani dinilai tidak berpihak kepada pengusaha perkapalan karena menerapkan bea masuk anti dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) yang berlaku bagi tiga negara yakni Tiongkok, Singpura, dan Ukraina.

Hal itu disuarakan pengusaha Shipyard Provinsi Kepri, Hengky Suryawan. Ia mengatakan, penerapan bea masuk anti dumping impor produk HRP tersebut akan mengancam hidup perusahaan shipyard yang ada di Provinsi Kepri.

“Saya sangat kaget dengan keputusan Menkeu yang mengeluarkan nota dinas untuk penerapan PMK terhitung 25 Januari 2019 lalu. Sebab selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi tentang PMK Nomor 50 Tahun 2016 tentang bea masuk tersebut,” ujar Hengky di Tanjungpinang, Senin (11/2/2019).

Ia juga mempertanyakan kebijakan tersebut  hanya berlaku bagi tiga negara. Sementara jika barang itu masuk dari negara-negara di luar itu tidak dikenakan biaya. Hengky menegaskan kondisi ini tentunya akan membuat pengusaha lokal dan juga investor asing yang bergerak di bidang shipyard akan lari ke negara lain.

Tentunya dengan kondisi seperti ini tambahnya, maka akan ada konsekuensi besar yang akan dihadapi selain akan berprngaruh kepada pengusaha juga kepada pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya.

“Selain mengancam perusahaan shipyard karena beratnya beban  produksi, kami bisa gulung tikar, juga akan menimbulkan banyaknya angka pengangguran,” tegasnya.

Hengky menjelaskan, sesuai dengan PMK Nomor 50 Tahun 2016 tersebut, di mana besar bea masuk anti dumping dari Republik Rakyat Tiongkok sebesar 10,47 persen. Dari Singapura sebesar 12,50 persen dan dari Ukraina sebesar 12,33 persen.

“Bukan itu saja yang akan ditanggung pengusaha, sebab nantinya setiap bahan baku yang masuk dari tiga negara tersebut akan dikenakan bea masuk tambahan sebesar 15 persen. Tentunya ini akan sangat memberatkan pengusaha. Apakah pemerintah dalam hal ini Kemenkeu tidak memikirkan dampaknya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, dengan dampak ini pengusaha tidak bisa mengirim kapal yang sudah jadi, sebab tentunya terganjal dengan rencana penerapan PMK tersebut. Jadi menurutnya lagi untuk bea masuk bahan baku pembuatan kapal dengan ukuran 300 fit, pengusaha harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar lebih.

“Dengan begitu maka diprediksi akan timbul perbuatan melanggar hukum oleh pengusahan. Sebab bisa saja pengusaha ini memesan kapal dari Malaysia yang tidak terkena dampak peraturan ini lalu dibawa masuk ke Batam selanjutnya tinggal mengirim kapal kepada pemesan,” tuturnya.

Perlu diketahui ungkapnya, bahwa usaha di sektor ini di Kepri menyokong pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 60 persen. Sebab di Kepri ada sebanyak lebih dari 110 perusahaan Shipyard itu pun sudah ada yang tidak produktif lagi.

“Untuk di Kepri sektor Shipyard ini merupakan yang terbesar di Indonesia, di mana hampir mencapai 70 persen. Bila PMK ini diterapkan tanpa ada sosialisasi jelas akan memberatkan pengusaha. Untuk itu kami meminta kepada Gubernur Nurdin Basirun agar bisa menyampaikan keberatan ke Kemenkeu dan meminta untuk ditinjau ulang PMK tersebut,” harapnya. Sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com