SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Menyederhanakan dan Mengefektifkan Tata Kelola Kewenangan Pemerintahan untuk Membangun Batam ke Depan

  • Reporter:
  • Minggu, 20 Januari 2019 | 21:37
  • Dibaca : 337 kali
Menyederhanakan dan Mengefektifkan Tata Kelola Kewenangan Pemerintahan untuk Membangun Batam ke Depan
AmpuanSitumeang,Peneliti/Praktisi Hukum. Foto FADHIL

SEKARANG ini sedang diadakan upaya yang serius dalam menyedahanakan dan mengefektifkan fungsi-fungsi dan struktur kewenangan pemerintahan dalam membangun Batam ke depan, namun terkesan masih terjadi kegamangan akibat dari disharmonisasi dan ketidakselarasan regulasi yang mengatur Batam yang selama ini belum dibenahi, kalau tidak mau disebut dibiarkan atau diabaikan.

Masalah harmonisasi dan penyelarasan, adalah dua istilah yang sangat penting dan belum dapat rumus atau cara yang baik dan sistematis dalam menyelenggarakannya, Batam yang sejak ditetapkan menjadi daerah industri sejak tahun 1973, dengan data regulasi yang sangat banyak, semua menunjukkan betapa pemerintah tidak pernah konsisten dengan kebijakan yang sudah ditetapkan melalui konsensus nasional sekalipun, aneh, tapi itulah realitas pelaksanaan birokrasi pemerintahan kita, akibatnya susah koordinasi, apalagi koperatif, yang di kedepankan hanya “ego sektroral”, merasa paling berwenang, sok kuasa, arogan, otoriter, kolutif dan koruptif, hanya memikirkan kelompok primodialnya, partainya, timsesnya, dan lain sebagainya yang semua berujung kepada ketidakefektifan penatakelolaan kewenangan pemerintahan, kedepan inilah dirubah secara sitematis. Menyatukan dan atau memaduserasikan tata kelola kewenangan, dapat di lakukan dengan beberapa cara untuk mengefektifkan tugas-tugas pemeritahan dalam membangun Batam kedepan, tidak perlu memaksakan regulasi yang patut dipredisikan tidak harmonis dan selaras dengan bebagai peraturan perundangan lainnya.

Pemerintah Pusat tidak menyadari tindakannya selama hampir 20 tahun tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 53 tahun 1999 yang menetapkan Batam sebagai Pemerintah Kota ( otonomi daerah ), yang berbunyi sebagai berikut : Ayat (1) Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Ayat (3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diterbitkan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam.

Ada yang mengatakan pasal itu sudah tidak relevan lagi, atau hangus, atau sudah beda konteks karena sekarang OB (Otorita Batam) sudah tidak ada lagi, yang ada sudah BP (Badan Pengusahaan) Batam dengan PP 46 tahun 2007. Padahal, dapat ditasirkan bahwa OB itu adalah BP Batam tidak ada yang berbeda, semua aset, struktur kelembagaan, dan juga mitra kejanya Komisi VI DPR-RI. Artinya, yang berbeda hanya namanya saja yaitu OB menjadi BP Batam dan logonyapun menjadi kepala burung, dalam istilah di PP46/2007 pasal 3 dan 4 adalah “beralih”, bukan bubar OBnya tapi beralih menjadi BP Batam.

Lengkapnya bunyi pasal 3 dimaksud adalah sebagai berikut; ayat (1) Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sehingga kalau ada yang berpendapat tidak “relevan lagi” melaksanakan pasal 21 UU 53/1999 tersebut diatas, maka itu adalah merupakan perbedaan penafsiran, belum tentu dapat diterima sebagai kebenaran bersama. Karena UU 23/2014 tentang Pemda pasal 360 ayat (1) dan, ayat (2) huruf (a), serta ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut, ayat (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/ kota. Ayat (2) huruf (a) menyebutkan, kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas; ayat (4) Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap daerah mempunyai kewenangan daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari bunyi pasal 21 UU 53/1999 jo PP 46/2007, jo UU 23/2014, tersebut diatas, nyata jelas Peraturan Pemerintah yang mengatur tata kelola kewenangan pemerintahan di Batam yang diatur tersendiri sebagai amanat UU tersebut sangat relevan harmonis serta selaras, akan tetapi jika merubah untuk keduakalinya PP 46/2007 justru tidak selaras dengan UU yang diuraikan di atas. Maka, sebaiknyalah kementerian terkait dapat melakukan jaring aspirasi sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No 12 tahun 2011, pasal 96, aspirasi yang di maksud termasuk dari pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pengembangan Batam kedepan, tidak memaksakan ego sektor yang merasa paling benar dan berwenang untuk merumuskan regulasi yang berkaitan dengan Batam.

Sekarang ini kedudukan dan aturan mekanisme Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPDBPBB) Batam patut dipertanyakan, dulu waktu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang menjabat sebabai ketua merangkap anggota, ada beberapa peraturan yang di terbitkansebagai prosedur tata cara kerjanya, termasuk mekanis pengangkatan Pimpinan BP Batam yang melalui fit and profer test, namun sekarang kopsuratnya Dewan Kawasan sendiri hanya memakai kop surat Menko Perekonomian, begitu juga nomor surat yang digunakan, dengan demikan kelihatan dengan jelas ketidakadaan standar opersional prosedur kerja DKPDBPBB Batam. Mulai dari pemberhentian Pimpinan/ Kepala BP Batam Ir. Mustofa Wijaya, juga pemberhentian Pimpinan/Kepala BP Batam Hartanto, kemudian pemberhentian Pimpinan/Kepala BP Batam Dr. Lukita, semua tidak transparan, gelap gulita, tidak jelas mekanismenya, terkesan dilakukan dengan “sewenang-wenang” mengabaikan Asas-asas Umum Pelaksanaan Pemeritahan yang Baik (AUPPB).

Ada baiknya, terlebih dahulu dirumuskan regulasi mengenai tata cara gubernur dan DPRD dalam mengusulkan personalitas struktur kepengurusan DKPDBPBB Batam dengan Peraturan Presiden (Perpres), dan juga penting sekaligus mengatur mekanisme kerja dan atau Standard Operasional Prosedure (SOP) juga dalam Perpres yang sama. Agar struktur kepengurusan DKPDBPBB Batam bekerja terukur dan terbuka sehingga dapat di baca oleh publik. Setelah Perpres itu diterbikan barulah dilakukan penataan pengefektipan kewengan pemerintahan untuk mebangun Batam kedepan, yang memberikan kepastian hukum bagi investor yang selama ini sudah menjalankan usahanya di Batam, juga sekaligus kepada masyarakat pengusaha dan pekerja yang ada di Batam. Urusan penataan kewengan Pemerintahan di Batam memang sangat bergantung kepada Pemerintahan di pusat dengan mengikutsertakan daerah baik itu BP Batam selaku Operator dari Dewan Kawasan dan Pemko Batam selaku Pemerintah Daerah.

Sekarang ini sangat tidak mungkin membicarakan pemerkaran derah atau Otonomi Khusus, karena telah ada “moratorium” yang dilakukan untuk itu, kecuali Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang),sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah menerbitkan regulasi yang mampu mengefektifkan pengelolaan pemerintahan di Batam, caranya yang paling kondusif adalah menerbitkan regulasi yang harmonis dan selaras dengan peratuan perundangan lainnya, seperti yang diuraikan di atas, hindari kebijakan dan pernyataan pemerintah/ birokrasi yang dapat dinyatakan “blunder” dan mengacaukan situasi dan kondisi, atau menimbulkan ”pro dan kontra”, sehingga dapat membingungkan investor/pengusaha.

 

oleh : Ampuan JM Situmeang
Ketua Dewan Pakar KADIN Batam
Peneliti/PraktisiHukum, berdomisili di Batam

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com