SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Moda Transportasi Pulau Laut Terbatas

  • Reporter:
  • Kamis, 16 Mei 2019 | 10:06
  • Dibaca : 123 kali
Moda Transportasi Pulau Laut Terbatas
Pekerja membawa ikan menuju Cold Storage Unit Pengolahan Ikan Perum Perindo, Selat Lampa, Kabupaten Natuna, beberapa waktu lalu. /antara/m agung rajasa

NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau berharap pemerintah pusat segera merealisasikan rencana pengembangan Pelabuhan Selat Lampah di Kabupaten Natuna menjadi pelabuhan internasional. Masyarakat sudah sangat membutuhkan pengembangan infrastruktur itu demi menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Natuna Iskandar mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) ke Kementerian Perhubungan terkait rencana pembangunan itu. Dia berharap pemerintah pusat pun segera mewujudkan rencana itu.

“Kami sudah menyerahkan RIP awal tahun ini. Pihak Kemenhub pun sudah melakukan survei ke tempat kami. Jadi, prosesnya sebetulnya tinggal penganggaran. Semoga saja pengembangan pelabuhan itu bisa dimulai awal tahun depan,” ujar Iskandar kemarin.

Iskandar mengungkapkan, saat ini bangunan Pelabuhan Selat Lampah hanya sekitar 60 meter yang berada di areal sekitar 4 hektare (ha). Dia berharap setelah pengembangan nanti, pelabuhan itu bisa menjadi lebih besar, yakni seluas 10 ha.

Jika Natuna memiliki pelabuhan internasional seperti Selat Lampah, Iskandar memprediksi pertumbuhan ekonomi di kawasan itu akan meningkat tajam. Pelabuhan itu akan menjadi pintu masuk kapal-kapal domestik dan kapal dari berbagai negara. Dengan begitu, kegiatan ekonomi masyarakat pun dipastikan akan semakin meningkat. Termasuk, semakin mempermudah arus transportasi masyarakat.

Tokoh masyarakat Natuna, Haji Saheh menambahkan, masyarakat Natuna memang sangat mengharapkan dermaga Pelabuhan Selat Lampah itu segera dilakukan perluasan dan ditingkatkan statusnya sebagai pelabuhan internasional. Apalagi, rencana pengembangan dermaga itu sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kepulauan Riau 2019 yang disusun Direktorat Pemanfaatan Ruang Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurutnya, peningkatan status itu akan mampu mengubah Natuna menjadi kawasan yang berkembang.

Dia juga menegaskan, dengan perluasan dermaga itu, Pelabuhan Selat Lampah bukan hanya akan menjadi pelabuhan petikemas, juga pelabuhan samudera yang lebih memadai. Termasuk, juga menjadi pelabuhan masyarakat yang akan membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup.

“Karena itu, kami berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat peningkatan status dan pembangunan Pelabuhan Selat Lampah. Apalagi, kami mengajukan proposal itu sudah cukup lama,” ucap Haji Saheh.

Tokoh masyarakat Natuna lainnya, Aspar Lani, juga menyatakan hal yang sama. Dia berharap Presiden bisa segera mewujudkan keinginan masyarakat Natuna memiliki pelabuhan internasional dan bandara sipil.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa mempercepat proses pembangunan dermaga Selat Lampah dan bandara sipil. Kami sudah tidak sabar untuk itu. Kami optimistis Presiden akan segera membangunnya. Apalagi, beliau (Presiden) sudah tiga kali datang ke Natuna,” ujar Aspar saat bertandang ke Jakarta beberapa waktu lalu.

Keberadaan transportasi laut antar pulau di Natuna belum sepenuhnya mampu mengakomodir keinginan masyarakat. Bahkan saat ini kapal penyeberangan yang melayani rute Kecamatan kepulauan masih terbatas.

Salah satu kecamatan kepulauan yang belum menikmati transportasi memadai adalah Kecamatan Pulau Laut. Namun demikian masyarakat di pulau paling utara NKRI itu tidak menuntut lebih selama kebutuhan pangan tercukupi.

Sekretaris Kecamatan Pulau Laut, Bambang menegaskan, selama bulan ramdhan, kebutuhan pangan di daerahnya dalam posisi aman.

“Arus barang ke Pulau Laut pada bulan ramadhan ini lancar. Sehingga pasokan pangan aman,” kata Bambang di kantor Bupati Natuna, kemarin.

Hanya saja sambung Bambang, yang menjadi persoalan saat ini adalah, jangka waktu tranportasi dari dan ke Pulau Laut masih sangat lama.

“Transportasi regular seperti kapal Sabuk ada setiap 15 hari sekali. Dan ini menjadi harapan besar bagi masyarakat agar jarak rute kembali berlayar ada setiap satu minggu sekali, dengan begitu arus penyeberangan orang dan barang lebih cepat,” ungkap Bambang.

Namun demikian kata Bambang, persoalan transportasi laut tersebut hanya sebuah harapan besar warga kepulauan. Kebijakan sepenuhnya berada di pemerintah pusat yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan menambah armada kapal penumpang lintas pulau.

“Kami sifatnya hanya memohon yang terbaik. Ini adalah ungkapan masyarakat di pulau perbatasan yang ingin menikmati transportasi laut secara maksimal,” tutupnya. sholeh ariyanto/m ridwan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com