SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

MPP Kota Batam, Layani Bayar Denda hingga Fasilitasi Nikah Gratis

  • Reporter:
  • Kamis, 22 Februari 2018 | 16:33
  • Dibaca : 376 kali
MPP Kota Batam, Layani Bayar Denda hingga Fasilitasi Nikah Gratis
Mal Pelayanan Publik sudah siap dilakukan uji coba. /AGUNG DEDI LAZUARDI

Pemilik kendaraan yang ditilang polisi bisa membayar denda di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. Mereka yang ingin menikah gratis juga difasilitasi layaknya menikah di KUA.

IWAN SAHPUTRA, Batam

Bismar Ritonga (45), terlihat bingung usai mendapatkan penjelasan dari petugas e-tilang Kejari Batam di MPP Kota Batam, Rabu (21/2/2018). Dahinya berkerut sambil mengulang-ulang pertanyaan yang sama dan meminta petugas untuk kembali menjelaskan jadwal melakukan pembayaran denda tilang. Setelah tiga kali diberikan penjelasan, barulah ia mulai paham dan bergegas meninggalkan konter bernomor 20 itu.

“Katanya saya belum bisa bayar denda. Karena jadwal saya tanggal 23 nanti,” kata Bismar.

Dia mengakui masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara pembayaran denda tilang di MPP Kota Batam. Menurut dia, pemerintah melalui Kejari Batam harus melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat, agar sistem pembayaran secara elektronik dapat diketahui. “Di sini tulisannya e-tilang. Tapi saya lihat masih manual juga pembayarannya,” ujarnya.

Petugas e-tilang Kejari Kota Batam, Nadia Pertiwi mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pembayaran denda tilang bisa dilakukan di MPP Kota Batam. Namun pembayaran dapat dilakukan setelah mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) setiap hari Jumat. Setelah mengikuti sidang, masyarakat diberikan waktu dari Senin sampai Kamis untuk melakukan pembayaran denda.

“Misalkan jadwal sidang tanggal 9 di hari Jumat, pembayaran tilang tidak bisa dilakukan di bawah tanggal 9. Kemudian setelah ikut sidang, baru bisa bayar sampai tanggal 15. Karena di tanggal 16 itu hari Jumat, sudah jadwal orang lain,” kata Nadia.

Dia juga menegaskan warga juga tidak dibebani denda tambahan jika tidak segera membayar denda tilang. Karena selama ini, informasi yang beredar bahwa jika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal, akan dikenakan denda. “Itu tidak benar sama sekali. Tidak ada denda seperti denda pajak motor,” ujar dia.

Masyarakat yang telah mengikuti sidang bisa langsung mendatangi konter pelayanan e-tilang di MPP Kota Batam. Kemudian membayar denda melalui setor tunai ke Bank BRI yang berada di lantai dua dan kembali ke konter untuk menerima barang bukti yang disita oleh kepolisian.

“Biasanya hari Jumat juga ada jaksa yang mendampingi pembayaran denda tilang di konter ini,” imbuh Nadia.

Petugas e-tilang Kejari Kota Batam, Vinawati menambahkan, sejak Januari sampai Februari sudah ada 390 denda tilang yang masuk ke konter dari PN Batam. Namun ia mengaku tak memiliki data berapa orang yang sudah membayarkan denda.

“Sistem kita belum online. Masih disempurnakan. Sementara kita catat manual baru lapor ke kantor (kejari),” kata Vina.

Selain itu, Kemenag Kota Batam juga turut mengisi dua stan layanan di MPP. Masing-masing adalah stan layanan nikah gratis dan layanan haji. Bahkan, Kemenag Kota Batam sekaligus menyediakan balai untuk prosesi pernikahan. Meski berada di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, tak hanya masyarakat di kecamatan itu saja yang bisa menikmati layanan nikah gratis. Masyarakat dari daerah lain pun bisa melaksanakan pernikahan di MPP.

Syaratnya, mempelai harus membawa surat rekomendasi dari KUA wilayah asal. “Kalau ada rekomendasi dari KUA asal, masyarakat bisa nikah di sana,” kata Mulyadi, petugas Kemenag Kota Batam di MPP.

Saat ini, fasilitas yang ada baru sebatas pelayanan untuk informasi dan konsultasi terkait persyaratan nikah. Untuk prosesi pernikahan, pihak KUA masih menunggu MPP diresmikan. “Kami sediakan balai untuk nikahnya. Tapi saat ini masih menunggu peresmiannya dulu,” ujar dia.

Sejak dibuka beberapa waktu lalu, memang sudah banyak masyarakat yang memanfaat fasilitas layanan dari Kemenag Kota Batam. Namun hanya sebatas layanan konsultasi saja. Belum ada masyarakat yang mendaftar untuk nikah gratis.

Masyarakat memang terkesan belum begitu merespons adanya layanan nikah gratis. Mungkin karena MPP belum diresmikan. “Mungkin saat ini masyarakat Batam masih malu-malu. Nanti kami tunggu saja kalau (MPP) sudah diresmikan,” kata Mulyadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP) Kota Batam, Gustian Riau menyiapkan ruangan khusus yang dinamakan Balai Nikah di Mal Pelayanan Publik (MPP). Penyediaan ini menyikapi tingginya biaya perkawinan saat ini.

“Sebenarnya Kementerian Agama (Kememag) ini ada dua yang pertama di bidang umrah, yang kedua di bidang pernikahan ini. Maka di sini diadakanlah pernikahan itu secara gratis,” ujar Gustian.

Gustian menambahkan adanya KUA dan Balai Nikah di MPP untuk mempermudah masyarakat melangsungkan pernikahan. Dengan dilandaskan pembiayaan tidak ada namun niat dan ketulusan ada untuk menikah. “Maka kita siapkanlah Balai Nikah gratis,”ujarnya.

Dia mengatakan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan d isini persyaratannya tidak rumit. Hanya saja calon pengantin cukup mendaftar saja ke KUA MPP, kemudian langsung minta jadwalnya berlangsungnya pernikahan supaya tidak bentrok dengan yang lain. “Benar-benar gratis, terbuka untuk umum dan siapa saja boleh,” tuturnya di sela-sela kunjungan Kadin tersebut.

Tetapi sebelum peresmian MPP, Balai Nikah ini belum dibuka. Bahkan Gustian mengatakan ada juga yang rela ditunda pernikahannya demi disaksikan oleh Presiden RI. “Kita menunggu seusai diresmikan saja. Supaya nanti pak Presiden yang resmikan biar lebih sah,” ujarnya.

Gustian menambahkan meski belum diresmikan, namun masyarakat di wilayah Batam dan sekitarnya sudah dapat merasakan manfaat serta pelayanan dari MPP. Pemko Batam telah memulai sekaligus menguji coba pelayanan perizinan yang ada di MPP Batam.

“Meski masih ada perbaikan di beberapa titik, pelayanan di MPP sudah mulai berjalan mulai hari ini. Upaya ini sekaligus sebagai uji coba yang nantinya dapat dipergunakan sebagai evaluasi menuju pelayanan yang lebih prima,” kata Gustian.

Saat ini ada puluhan instansi yang membuka kantor layanan di MPP seperti, Pemko Batam, BP Batam, Pemprov Kepri, Samsat Kepri, Kepolisian, Imigrasi, Bea dan Cukai, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kadin, REI, Ikatan Arsitek Indonesia, ATB dan Bright PLN Batam.

“Ada sekitar 413 layanan perizinan dan nonperizinan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat serta dunia usaha,” jelas Gustian.

Kehadiran MPP Batam sejalan dengan komitmen kuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur yang ingin mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, murah, adil, transparan.

Melalui MPP diharapkan nantinya masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai pelayanan yang dibutuhkan, mulai dari perizinan hingga pelayanan nikah cukup dilakukan di sebuah gedung.

Pembangunan MPP merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik seiring makin meningkatnya tuntutan masyarakat.

Berdirinya MPP di Kota Batam diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif dan kemudahan bagi masyarakat, serta menghilangkan praktik pungli yang selama ini masih sering dilakukan oleh oknum penyelenggara pelayanan publik.

“Selain layanan perizinan, masyarakat pun dapat mencoba berbagai fasilitas yang tersedia, seperti restoran, taman bermain untuk anak, serta ruangan untuk ibu menyusui dan lainnya,” kata Gustian.

MPP ini juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dengan menyediakan loket khusus.

“Semua lapisan masyarakat bisa mengurus di sini. Dan kita sudah siapkan juga loket bagi penyandang disabilitas,” kata Gustian.

Loket khusus disabilitas berada di stan utama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan pihaknya juga menyediakan pegawai khusus yang melayani, mulai masuk MPP sampai seluruh urusan selesai. Menurut dia, setiap penyandang disabilitas wajib menerima pelayanan publik yang sama dengan yang lainnya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

“Ini sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Batam serta bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lainnya,” kata dia.

Gustian menjelaskan, mal pelayanan ini adalah satu-satunya MPP terlengkap di Indonesia karena ada 30 instansi terlibat dalam mal ini yang terdiri dari 170 petugas dan 413 layanan.

DPM PTSP Kota Batam, sambungnya, juga telah menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Batam. Kerjasama ini mensyaratkan perusahaan yang ingin mengajukan izin baru atau perpanjangan untuk mengurus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal dan Kepala DPMPTSP, Gustian Riau di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, Senin (20/2).

Pelaku usaha nantinya akan memperoleh nomor pendaftaran perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum NPP BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan, calon investor tidak bisa melanjutkan pengurusan izin perusahaan di DPM PTSP.

Gustian mengatakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di MPP menambah kelengkapan pelayanan perizinan. Dan tentunya akan semakin mempermudah calon investor dalam pengurusan izin usaha.

Keikutsertaaan perusahaan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan dilampirkan di awal pengurusan izin usaha. Khusus perusahaan yang akan memperpanjang izin, maka mereka harus melampirkan keterangan bahwa karyawan perusahaannya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah dimulai hari ini, siapa pun yang ingin berinvestasi di Kota Batam, perusahaan tersebut harus ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki izin khusus penanaman modal wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. ***

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com