SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Natuna Minta Pusat Siapkan Perdagangan Langsung Antar Negara

Natuna Minta Pusat Siapkan Perdagangan Langsung Antar Negara
Pekerja pelabuhan di Anambas memindahkan genting dari kapal ke dermaga belum lama ini. Kawasan perbatasan seperti Natuna meminta kejelasan aturan perdagangan lintas batas. Foto Joko Sulistyo.

NATUNA – Pemkab Natuna meminta perdagangan langsung atau direct trading dengan sejumlah negara disiapkan pemerintah pusat lewat negosiasi ulang perjanjian perdagangan lintas batas.

Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan persoalan perdagangan lintas batas di Natuna harus jadi perhatian pemerintah pusat karena butuh penegasan aturan hubungan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang kabupaten itu.

Regulasi baru dibutuhkan untuk menegaskan transaksi perdagangan yang dibiarkan selama bertahun-tahun dalam wilayah abu-abu. Terutama soal aktivitas nelayan Natuna yang beberapa kali ditangkap karena memuat ikan dan sembako.

Sampai sekarang, aktivitas perdagangan dengan model tradisional masih berlangsung antara Natuna dengan Malaysia dan Hongkong. Hasil perikanan dan bahan pokok masih mendominasi perdagangan tersebut.

Hamid sudah menyampaikan masukan tersebut saat Kementerian Luar Negeri menggelar seminar di Natuna, kemarin. Seminar membahas soal hubungan luar negeri dengan Natuna yang punya peran strategis bagi Indonesia.

“Kiranya perdagangan antar negara bisa dibuka kembali dan dipertimbangkan pemerintah. Dari dulu kami sudah meminta jalur dibuka tapi sampai sekarang belum terealisasi,” papar Hamid di sela-sela seminar, kemarin.

Seperti yang diketahui, beberapa tahun terakhir perjanjian perdagangan lintas batas atau border trade agreement Kepri dan Malaysia dianggap justru merugikan Natuna. Perjanjian dinilai tidak lagi relevan dari tahun ke tahun.

Isi perjanjian mengatur tata niaga perbatasan kedua negara bagi setiap pemegang Pas Lintas Batas (PLB) dan pajak impor bagi transaksi yang melebihi kuota, lebih menguntungkan masyarakat di Malaysia dari pada warga Indonesia, terlebih warga Natuna. Sementara perdagangan antara Natuna dan Malaysia masih berlangsung meski dalam skala kecil.

2014 silam, Pemkab Natuna sudah mengusulkan solusi yang sama agar revisi perjanjian itu dinegosiasikan ulang dengan Malaysia. Namun negosiasi jalan di tempat sekalipun tahun lalu ada pembahasan antara Malaysia dan Indonesia.
Sampai sekarang, Malaysia belum bersedia membuka jalur perdagangan lintas batas laut, tapi bersedia lewat batas darat dengan di Kalimantan Barat.

Masalah ini juga pernah disorot DPRD Natuna tahun lalu. Anggota Komisi II DPRD Natuna, Pang Ali mengatakan selama ini Pemkab Natuna dalam beberapa periode cuek soal perdagangan lintas batas. “Perlu ada kejelasan hukum. Perdagangan lintas batas ini harus dalam wilayah legal dan diawasi,” ujar Pang Ali, September 2016, ketika menanggapi ditangkapnya nelayan Natuna di Malaysia.

Adapun kemarin Kementerian Luar Negeri menggelar workshop yang bertema Peningkatan Kapasitas Pemkab Natuna dalam Pelaksaan Hubungan Luar Negeri.

Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemenlu, Fikri Casidy mengatakan Natuna punya peran penting hubungan internasional karena letak geografisnya. Natuna berbatasan dengan negara Asia Timur dan Tenggara, juga masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga perlu peningkatan peran. “Natuna sangat berperan di dunia internasional,” ujar Fikri di Gedung Sri Srindit, kemarin.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com