SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Nelayan Terbebani Izin Pengurusan Kapal

  • Reporter:
  • Rabu, 25 Juli 2018 | 10:26
  • Dibaca : 347 kali
Nelayan Terbebani Izin Pengurusan Kapal
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri Haripinto Tanuwidjaja / Dok KORAN SINDO BATAM

KARIMUN – Nelayan Kabupaten Karimun mengeluhkan sulitnya pengurusan perizinan kapal yang diberlaku saat ini. Sesuai aturan pemerintah, pengurusan perizinan kapal yang memiliki bobot di atas 5 gross tonase (GT) dan di bawah 10 GT menjadi kewenangan di pemerintah provinsi.

Hal ini yang kemudian menjadi persoalan serius bagi nelayan, sebab mereka membutuhkan waktu lama dan mengeluarkan biaya besar untuk mengurus perizinan. “Kami merasa terbebani soal pengurusan perizinan dokumen kapal. Misalnya kapal di atas 5 GT dan di bawah 10GT harus melakukan pengurusan ke tingkat provinsi karena menyangkut waktu dan biaya yang cukup besar,” kata Abun, salah seorang nelayan dalam kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja di Kecamatan Meral, Tanjungbalai Karimun, Selasa (24/7).

Hal ini, sambungnya, menjadi masalah yang selama ini dihadapi oleh ratusan nelayana Karimun lainnya. “Memang kami sadari untuk perpanjangannya kemudian per 3 tahun, namun ini sangat memberatkan menurut kami,” ujarnya yang diamini oleh puluhan nelayan lainnya.

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya memberikan kekhususan terhadap berbagai daerah kepulauan, seperti Kabupaten Karimun untuk membuka perwakilan di daerah, sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan tidak merasa terbebani

“Kalau siap satu hari mungkin tak masalah pak, ini kadang hingga berhari-hari. Makanya kami sampaikan kepada Pak Haripinto untuk memperjuangkan kami, dan kami sangat berharap sekali adanya perwakilan untuk pengurusan ini di Karimun,” harapnya.

Abun menjelaskan, bahkan persoalan pengurusan riwayat kapal yang terkadang mengalami jalan buntu, umumnya para petugas hanya memberikan persyaratan baku. Dia mencontohkan jika nelayan melakukan pembelian dari seseorang, namun tidak memiliki identitas apapun akan menjadi persoalan yang tidak dapat diatasi dan merugikan bagi nelayan.

“Seharusnya ada kebijakanlah dari pemerintah, kapal ini hanya bisa digunakan di sekitaran sini saja bukan sampai keluar provinsi. Hal-hal inilah yang perlu buat kami,” kata Abun.

Haripinto yang menerima keluhan nelayan mengaku cukup memahami kondisi yang dialami para nelayan saat ini. Kesulitan yang disampaikan menurutnya sangat mendasar, dan perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga para nelayan yang melakukan pengurusan yang menyangkut keabsahaan kapal dapat berjalan, dan tidak menjadi beban bagi para nelayan saat mencari nafkah

“Kami akui dan memang cukup masuk akal. Jika para nelayan ini melakukan pengurusan maupun perpanjangan legalitas kapal harus ke provinsi memang cukup repot, baik waktu apalagi biaya,” ujarnya.

Ia sangat sependat dan mendukung usulan dari nelayan untuk membentuk perwakilan di tingkat kabupaten, sehingga ke depan para nelayan yang melakukan pengurusan perizinan legalitas kapalnya tidak merasa berat aturan-aturan.

“Sebenarnya pemerintah daerah harus membantu. Pemda juga memajukan para nelayan dengan cara memberikan bantuan kapal kepada nelayan, nah masa dengan adanya kemampuan nelayan yang mandiri tidak mau dibantu pengurusan suratnya, harusnya berikanlah kemudahan,” kata Haripinto.

Menurut dia, dengan adanya kemampuan para nelayan untuk membeli kapal sacara perorangan merupakan salah satu kebanggaan bagi pemerintah daerah, dimana kondisi ini menandakan taraf pertumbuhan ekonomi para nelayan masih dapat dibanggakan

“Sekarang nelayan ada kemandirian, mereka tidak lagi hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Semestinya daerah bangga. Makanya peran pemerintah daerah haruslah proaktif,” katanya. ernis hutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com