SINDOBatam

Feature+

Hattrick+

Jungkir Balik+

NJOP Naik, Bayar PBB Lebih Besar

NJOP Naik, Bayar PBB Lebih Besar
ilustrasi

BATAM – Kebijakan Pemko Batam untuk menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) tak hanya memicu reaksi dari kalangan pengusaha, namun juga masyarakat Batam. Kenaikan NJOP dipastikan makin membebani perekonomian masyarakat dan berdampak pada naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus mereka bayar.

Yanto, warga Perumahan Seruni, Batam Center mengaku belum mengetahui kenaikan NJOP yang diberlakukan Pemko Batam mulai tahun ini. Namun, dari pembayaran PBB yang dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, memang terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun kemarin (2016) saya bayar Rp200 ribu, tapi tadi (kemarin) bayar Rp300 ribu. Tidak tahu juga kenapa naik,” ujarnya usai membayar PBB, Kamis (30/3).

Yanto terpaksa membayar PBB yang naik 50 persen tersebut, meski tidak setuju dengan kebijakan Pemko Batam menaikkan NJOP. Sebab kebijakan tersebut hanya akan menambah beban dan membuat perekonomian masyarakat makin susah. Karyawan swasta ini menilai masih banyak sektor lain yang bisa digenjot untuk meningkatkan pendapatan daerah, tanpa harus menjadikan masyarakat sebagai sasaran.

“Kalau alasannya untuk menambah pendapatan, saya nilai kurang tepat, karena kan masih banyak sektor lain yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah,” katanya.

Herry Setiawan, warga Batam lainnya juga tidak setuju dengan kebijakan Pemko Batam menaikkan NJOP, karena hanya akan menambah persoalan di masyarakat. Ia sependapat bahwa masih banyak cara lain yang bisa dilakukan Pemko Batam untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Pembayaran PBB dan UWTO (uang wajib tahunan otorita) saja sebenarnya sudah memberatkan masyarakat. Ditambah lagi sekarang NJOP naik, apa tidak sama halnya ingin merampok rakyatnya,” katanya.

Warga Batam lainnya, Rio Ashari juga menyayangkan kebijakan Pemko Batam yang menaikkan NJOP dan berdampak terhadap melonjaknya pembayaran PBB. Apalagi kenaikan tersebut tidak disertai dengan sosialisasi oleh Pemko Batam melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

“Harusnya ada sosialisasi dulu, jika ada kenaikan pada NJOP-nya. Jadi kami tidak dibingungkan dengan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Pria asal Sumatera Utara ini juga menilai kondisi perekonomian Batam sedang tidak bagus. Seharusnya pemerintah daerah lebih fokus untuk membuka lapangan kerja dan mendatangkan investor ke Batam, bukan menaikkan pajak yang makin memberatkan masyarakat.

“Di mana-mana perusahaan tutup, mencari kerja sangat sulit,” katanya.

Pantauan KORAN SINDO BATAM di loket pembayaran PBB lantai II Gedung Bersama Pemko Batam, terlihat sepi. Tidak banyak warga yang antre membayar PBB.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman menilai kebijakan Pemko Batam menaikkan NJOP tidak tepat, di tengah perekonomian Batam yang masih lesu. Dia lebih mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan pendataan kawasan-kawasan NJOP yang belum tergarap, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di lahan-lahan tidur yang ada di Batam.

“Untuk saat ini harus dimaksimalkan penagihan kepada masyarakat yang belum bayar pajak dan masih hutang,” katanya.

Hendra mengaku mendukung penuh program pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, seperti pelebaran dan pembangunan jalan di Batam. Namun langkah Pemko Batam untuk menaikkan sektor pajak guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) perlu dipertimbangkan lagi.

“Biarlah masyarakat menikmati dulu pelebaran jalan. Intinya kami setuju peningkatan. Tapi tahun ini jangan dululah,” ujarnya.

Naik di Tiga Kecamatan
Mulai tahun ini ada tiga kecamatan yang mengalami kenaikan NJOP, yakni Batam Kota, Lubukbaja, dan Sekupang dengan 20 kawasan. Salah satunya adalah kawasan Nagoya yang NJOP-nya naik dari Rp3 juta menjadi Rp8 juta. Sementara 19 kawasan lainnya masih dirahasiakan oleh Pemko Batam.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah irit bicara soal kenaikan NJOP tahun ini. Mantan Kepala Bagian Bina Program Setdako Batam itu terkesan tak ingin terbuka terkait nama-nama kawasan di Batam yang mengalami kenaikan NJOP.

“Ya, nanti kita infokan ya,” katanya.

Azmansyah juga enggan menanggapi penolakan dari berbagai kalangan pengusaha dan masyarakat atas kenaikan NJOP. Ia hanya berharap masyarakat bisa memahami agar pembangunan di Batam digencarkan dan meminta masyarakat melaporkan langsung jika keberatan.

“Berkaitan dengan keberatan pajak, bisa disampaikan ke BP2RD,” katanya.

KORAN SINDO BATAM mencoba mengakses data kenaikan NJOP melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Batam, Ardiwinata. Namun hasilnya sama, Ardi juga mengaku belum mengetahui 20 titik di Batam yang mengalami kenaikan NJOP.

“Saya belum tahu, coba nanti saya cari dulu,” elaknya.

Picu Kenaikan Harga Barang
DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam meminta Pemko Batam bijaksana dalam menentukan besaran angka penyesuaian NJOP. Pasalnya, kenaikan NJOP, terutama di pusat kawasan bisnis akan mendorong naiknya harga-harga barang.

Kecamatan Lubukbaja, terutama Nagoya merupakan pusat bisnis. Jika PBB di kawasan tersebut melonjak sebagai dampak kenaikan NJOP, dipastikan semua harga barang yang dijual di kawasan tersebut juga akan naik.

“Yang mau beli ruko naik, uang sewa ruko juga naik. Itu masuk komponen modal. Kalau modal naik, pengaruhnya pasti ke harga jual. Nanti mulai dari kelontongan sampai yang lain pasti naik. Korbannya tetap masyarakat kecil,” ujar Ketua DPD REI Khusus Batam Djaja Roeslim.

Selain itu, lanjut Djaja, kenaikan NJOP juga akan berpengaruh terhadap harga jual tanah di kawasan tersebut. Jika pemerintah menetapkan NJOP di Lubukbaja naik dari Rp3 juta menjadi Rp8 juta per meter, dipastikan harga tanah di wilayah tersebut akan lebih tinggi.

“Masalahnya kalau harga tanah sudah setinggi itu, siapa yang mau beli? Bank juga akan mikir-mikir kalau harga tanahnya sudah setinggi itu,” tegasnya.

Menurut Djaja, REI tidak keberatan dengan penyesuaian NJOP, namun harus mempertimbangkan berbagai aspek. Kenaikannya juga diharapkan bertahap, agar tidak memukul kemampuan masyarakat di kawasan tersebut.

“Pemerintah harus bijaksana menentukan kebijakan. Saat ini bisnis lesu dan banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) terjadi. Jangan sampai kebijakannya malah berpengaruh buruk terhadap ekonomi,” katanya.

Djaja menjelaskan, Pemko Batam tak bisa sembarangan untuk menaikkan NJOP. DPD REI Khusus Batam pernah dilibatkan dalam pembuatan Perda PBB. Dalam perda tersebut, di antaranya menyebutkan bahwa NJOP ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) yang melibatkan semua stakeholder terkait.

“Pasal itu muncul agar Pemko tak seenaknya menetapkan NJOP. Karena itu, semua pihak terkait harus terlibat. Tapi sampai sekarang REI belum pernah diajak atau diundang Wali Kota untuk bicara mengenai NJOP,” ungkapnya.

Selain itu, kata Djaja, juga tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari Pemko Batam terkait kenaikan NJOP tersebut. Djaja mengaku terkejut ketika mendengar kabar Pemko Batam akan menaikkan NJOP hingga hampir tiga kali lipat. Mengingat ada mekanisme yang harus dilalui, tidak sebatas karena pemerintah sudah membangun jalan atau infrastruktur.

“Masyarakat akan berat kalau begini. Kalaupun ada penyesuaian, harusnya bertahap,” tuturnya.

ahmad rohmadi/iwan sahputra/fadhil/sarma haratua siregar

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com