SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Nurdin Belum Tahu SK Pemecatan ASN Korupsi

  • Reporter:
  • Rabu, 21 November 2018 | 11:41
  • Dibaca : 405 kali
Nurdin Belum Tahu SK Pemecatan ASN Korupsi
ilustrasi

PINANG – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku belum menerima dan melihat Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, sehingga belum ditandatangani.

Padahal, sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri menyebutkan, bahwa ASN yang tersangkut kasus korupsi harus diberhentikan paling lambat pada akhir November 2018 ini.

“Sampai sekarang saya belum melihat SK-nya. Tentu harus saya pelajari dulu kasusnya seperti apa,” kata Nurdin saat ditanya terkiat keputusan pemecatan ASN sesuai SKB tiga menteri pada akhir pekan lalu.

Justru dirinya menjelaskan, bahwa tidak akan gegabah dalam memutuskan ini, karena harus melihat seperti apa kasusnya dan pelanggarannya. Nurdin mengaku akan melaksanakan keputusan pusat dan tidak akan membiarkan ASN yang tersangkut kasus korupsi apalagi sudah ada keputusan yang inkrah.

“Kan ada istilah hukum praduga tak bersalah. Sehingga jangan sampai menghukum orang yang tidak berdosa. Lebih baik tidak menghukum orang yang tidak berdosa,” tegasnya.

Apa yang disampaikan gubernur berbeda dengan apa yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah yang mengatakan, bahwa SK pemecatan ASN korupsi sudah berada di meja gubernur dan tinggal ditandatangani

Proses pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepri yang terjerat kasus korupsi, untuk saat ini tinggal menunggu penandatanganan SK oleh Gubernur Kepri.

“Saat ini kami sudah melakukan seluruh tahapan, sesuai aturan terkait pemecatan PNS yang terjerat kasus korupsi. Bahkan SK pemecatan sudah dibahas dan sudah bergulir dari BKD ke Biro Hukum Kepri,” kata Arif.

Arif menambahkan, apakah SK tersebut sudah masuk ke meja Pak Gubernur atau masih di Biro Hukum dirinya belum mengetahui pasti. Sebab, saat ini dirinya belum mengeceknya ke Biro Hukum tersebut. Namun, informasi terakhir sudah di meja gubernur, namun itu perlu dicek.

Dengan telah berjalannya proses tahapan untuk pecatan PNS sesuai aturan, jelasnya, maka tinggal menunggu SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur. Selanjutnya sesuai aturan, maka PNS tersebut harus mengikuti ketentuan tersebut dengan diberhentikan dan semua hak-haknya tidak lagi mendapatkannya.

“Memang sesuai aturan dan ketentuan, PNS yang terjerat kasus korupsi dan sudah ada ketetapan hukum tetap. Maka di akhir November ini sudah harus diberhentikan. Saya berterima kasih sudah diingatkan tentang ini, sehingga akan mengkroscek SK tersebut jangan sampai melewati batas waktunya,” ujarnya.

Pemerintah Kepri tegasnya, akan mengikuti aturan main sesuai MoU bersama yang sudah dilakukan sejumlah meneteri terkait masalah ini.”Kami jelas akan mengeksekusi sesuai MoU tersebut, artinya akan menjalankan aturan tersebut dan akan memecat PNS yang tersandung korupsi itu,” tegasnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com