SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Nurdin Sentil Direksi BUP Kepri

  • Reporter:
  • Senin, 16 Juli 2018 | 13:28
  • Dibaca : 119 kali
Nurdin Sentil Direksi BUP Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun. / Dok SINDO BATAM

PINANG – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyoroti kinerja jajaran Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri. Sebab, hingga lebih dari 100 hari dilantik, belum berkontribusi dan tidak mengubah keterpurukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri.

Nurdin mengatakan, pemaparan program saat uji kelayakan saat itu, beberapa program yang disampaikan oleh ketiga direksi sangat luar biasa dan menjanjikan akan mengubah kondisi PT Pelabuhan Kepri yang stagnan, menjadi berkembang.

“Kita belum melihat ada perubahan sejak dilantik. Jajaran direksi PT Pelabuhan Kepri belum terlihat bergerak untuk melakukan pembenahan dan perubahan dari keadaan sebelumnya,” kata Nurdin di Tanjungpinang, belum lama ini.

Ia mengungkapkan, pada sejak para direksi diuji hingga akan dilantik, Nurdin menilai mereka bersemangat akan menggarap peluang di bidang pengelolaan kelautan dan kepelabuhan di Kepri ini.

Seharusnya ditambahkan mantan Bupati Karimun ini, jajaran direksi PT Pembangunan Kepri tidak terlalu terobsesi akan menggarap usaha yang jauh lebih besar. “Menurut saya, sebaiknya jangan mengharap yang muluk-muluk dulu. Tapi, apa yang ada walau itu kecil bisa digarap sehingga bisa memberikan sumbangsihnya. Minimal menunjukan sedikit perubahan akan keberadaan BUP itu,” tegasnya.

Selain itu, apabila direksi PT Pembangunan Kepri ini belum mampu dan tidak bisa bekerja sendiri, tentunya bisa menjalin kerja sama dengan pihak lain yang dapat membantu dalam mengembangkan PT Pelabuhan Kepri.

Ia menyebutkan, bisa saja direksi ini bekerja sama dengan PT Pelindo. Bisa juga kata dia, direksi PT Pembangunan Kepri menjalin kerja sama dengan pengelola labuh jangkar yang ada di Pulau Nipah dan lokasi lainnya dan juga pihak lainnya yang akan sama-sama menguntungkan.

“Semakin banyak rekanan dalam usaha akan semakin bagus. Kita akan jauh lebih dikenal dan akan mampu bekerja sama dengan baik. Saya juga mengharapkan ada kekompakan di jajaran direksi ini, sehingga bisa sinergi membangun dan membesaarkan PT Pelabuhan Kepri ini ke depannya,” harapnya.

Nurdin juga mengingatkan, bahwa keberadaan BUP ini sudah menjadi sorotan masyarakat, dimana keberadannya sejak dulu hingga saat ini belum memberikan kontribusi bagi daerah. Bahkan diungkapkan Nirdin, keberadan BUP PT Pelabuhan Kepri ini sudah menjadi sorotan DPRD Kepri. Yang menganggap, selama keberadan BUMD baik PT Pembabgunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri hanya membebani pemerintah semata.

“Kita tidak mau dicap hanya jadi beban, tentunya kita harus tunjukan kita ini bisa bangkit dan memberikan kontribusi bagi daerah dan umumnya bagi masyrakat Kepri,” tegasnya.

Jajaran Direksi PT Pelabuhan Kepri yang baru dilantik yakni Darmansyah, Windrasto Guntoro dan Rio Onasis.

Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Kepri Iskandarsyah mengatakan, selama ini Pemprov Kepri kurang maksimal dalam nengelola BUMD yang dibentuk, anggaran yang telah dikucurkan sebesar Rp43,4 miliar tidak ada hasilnya.

“Investasi yang telah dikucurkan Pemprov Kepri yakni penyertaan modal kepada BUMD yakni PT Pembangunan Kepri dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri,” kata Iskandarsyah.

Tidak adanya kontribusi bagi daerah atas investasi itu tambahnya, karena selama ini Pemprov Kepri kurang serius mengelola badan usaha tersebut dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Pemprov Kepri ujarnya, bisa lebih memaksimalkan peran BUMD/BUP untuk menggali pendapatan daerah, sebab begitu banyak potensi pendapatan yang ada di Kepri ini dan belum tergali secara maksimal.

“Pemprov pemilik saham terbesar di dua perusahan itu, artinya kalau kedua perusahaan ini berjalan dengan baik, maka akan memberikan sumbangsihnya kepada daerah dan membantu dalam meningkatkan PAD Kepri,” ujarnya.

Sebab, menurutnya jika pemprov serius mengelola kedua perusahaan tersebut, maka tidak bisa dipungkiri pendapatan akan diraih dan perusahaan dijamin akan stabil, mandiri dan sehat. Tidak seperti saat ini kedua perusahaan itu seolah hanya menjadi beban pemerintah.

“DPRD beberapa waktu lalu pernah menyarankan kepada pemerintah, agar meninjau keberadaan perusahan itu yang dianggap hanya menjadi beban saja,” kata dia.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com