SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Objek Pajak Berkurang Turunkan Target PAD

  • Reporter:
  • Rabu, 19 September 2018 | 15:42
  • Dibaca : 221 kali
Objek Pajak Berkurang Turunkan Target PAD
ilustrasi

BATAM KOTA – Target Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,87 persen. Dari sebelumnya Rp1,258 miliar menjadi Rp1,235 miliar. Penurunan PAD ini karena banyak faktor, di antaranya objek pajak berkurang.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar mengatakan, penurunan PAD karena pajak hotel yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan belum terlaksananya alat monitoring pajak secara penuh. Di mana, penambahan alat baru terlaksana awal Juni sampai dengan akhir Desember, serta adanya beberapa objek pajak yang tutup berdampak terhadap pendapatan daerah.

“Kemudian, pajak penerangan jalan umum juga mengalami penurunan karena ditundanya penerapan kenaikan tarif sesuai Perwako Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah berupa Penundaaan Kenaikan Tarif Pajak,” ujarnya saat menyampaikan tanggapan Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan APBD Kota Batam tahun 2018 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Batam, Selasa (18/9).

Kemudian juga berkurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disebabkan proses izin peralihan hak (IPH) yang turut berkurang. Namun pihaknya sepakat bahwa atas saran yang disampaikan DPRD Batam untuk menjalin komunikasi intensif dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam mendorong pendapataan dari sektor BPHTB tersebut.

Kemudian ia juga setuju bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan proporsi belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek belanja tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga peningkatan kemandirian anggaran dengan mempersempit celah fiskal anggaran setiap tahunnya.

“Dengan cara meningkatkan PAD pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Dijelaskannya, Pemko Batam berkomitmen penuh dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, khususnya dari pajak hotel dan pajak restoran melalui pemasangan tapping box untuk mengetahui potensi pajakyang lebih akurat. Kebijakan ini menjadi bagian dari rencana aksi tentang peningkatan PAD yang didampingi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Amsakar juga menjelaskan terkait dengan kenaikan belanja pegawai sebagaimana yang dipertanyakan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018.

Kemudian dalam mengalokasikan belanja hibah, Pemko Batam berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah setelah memenuhi belanja wajib urusan pendidikan dan kesehatan.

“Pelaksanaan verifikasi keabsahan lahan pada lokasi pembangunan infrastruktur dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan verifikasi awal yang dilakukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 masih dalam bentuk pengakuan dari pemberi hibah lahan,” katanya.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com