SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Oktober, DPK Batam Bahas UMK 2019

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Agustus 2018 | 15:16
  • Dibaca : 512 kali
Oktober, DPK Batam Bahas UMK 2019
ilustrasi

SEKUPANG – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menjadwalkan rapat pembahasan penentuan besar Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019 pada Oktober mendatang.

“Baru akan dibahas Oktober nanti, dan setiap tahun begitu,” kata anggota DPK Kota Batam dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam, Simson Sebayang, Senin, (20/8/2018).

Menurut dia, kenaikan besar UMK Batam berpatokan pada rumus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Besarannya dihitung dari nominal UMK tahun 2018 dikalikan dengan laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

“Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah besaran UMK ditetapkan dan disahkan Gubernur Kepri, pihak pengusaha atau perusahaan dapat mengajukan penangguhan. Nantinya akan ada tim audit yang memeriksa kondisi keuangan perusahaan tersebut dan memberikan penangguhan pemberlakuan UMK yang baru.

“Jadi bukan perusahaannya tak memberlakukan UMK yang baru, tapi diberi waktu beberapa bulan hingga bisa membayar upah pekerjanya sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Simson.

Tahun 2018 lalu, Wali Kota Batam Muhamad Rudi mengikuti ketentuan terkait penetapan UMK Batam tahun 2018 sebesar Rp3.523.427. Pasalnya, angka tersebut sudah diputuskan dan diteken oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. “Itu aturan Pak Gubernur, ya sudah jalankanlah,” ujarnya di Kantor Wali Kota Batam, Rabu 22 Desember 2017.

Menurut dia, aturan penentuan angka UMK untuk Kota Batam sudah mengikuti aturan pusat yakni merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di mana dalam regulasi itu diatur untuk penetapan UMK tahun berikutnya, yakni UMK tahun sebelumnya ditambah hasil perkalian inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, aturan tersebut juga dinilai baik diterapkan di Batam. “Aturan itu sudah dikaji oleh pusat sekian persen (kenaikannya),” kata Rudi.

Karena itu, Rudi juga mengajak kalangan pengusaha agar mematuhi pembayaran upah pekerjanya dengan mengacu pada aturan besaran UMK tahun 2018 tersebut. “Keputusan UMK yang telah disetujui oleh Gubernur kita ikuti,” ajaknya. fathurrohim/reni hikmalia

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com