SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ombudsman Buka Posko Pengaduan PPDB

Ombudsman Buka Posko Pengaduan PPDB
200 Anak Siap Ikut Tes Tertulis Masuk SMP 6. Foto Arrazy Aditya

BATAM KOTA – Sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Batam yang terjadi setiap tahun menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya Ombudsman Perwakilan Kepri yang akan mengawasi langsung pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2017/ 2018.

Tak hanya mengawasi langsung ke sekolah-sekolah saat PPDB, Ombudsman juga membuka pengaduan masyarakat melalui call centre dan SMS pengaduan. “Kenapa di Batam. Daerah ini pertumbuhan penduduk padat serta permasalahan sangat banyak,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Yusron Roni, Kamis (22/6).

Pengawasan ini sebagai bentuk pencegahan terhadap malaadministrasi dalam pelaksanaan PPDB. Dia mengatakan, dalam pelaksanaan PPDB, pihaknya telah melakukan kajian terhadap berbagai potensi terjadinya maladminstrasi. “Sebagai langkah awal, kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Persyaratan PPDB telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/2017. Yusron menambahkan, Ombudsman membuka posko layanan pengaduan terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2017/2018 melalui call center 137 dan SMS Pengaduan di nomor telepon 0821-3737-3737 dengan format Nama Pelapor*No KTP *Asal Provinsi*Isi Laporan.

Dia mengaku siap menerima aduan dari calon orangtua siswa maupun masyarakat lainnya yang ketika mendaftarkan anaknya maupun mendapat laporan adanya pelanggaran pada PPDB, maka para orangtua siswa dan masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman.

Lembaga tersebut sangat serius menyikapi persoalan PPDB ini. Sebab, adanya laporan masyarakat yang terjadi pada setiap pelaksanaan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, marak kasus memalukan yang mencoret dunia pendidikan pada proses PPDB itu. “Ini berlaku seluruh Indonesia, termasuk di Kota Batam. Kami buka laporan bagi orang tua murid yang merasa dirugikan dari proses PPDB. Apa lagi sampai ada yang namanya jual beli bangku,” katanya.

Yusron meminta untuk seluruh masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah, hendaknya tidak segan-segan untuk melaporkan ke Ombusman, jika memang merasa dirugikan dan prosesnya itu diluar dari aturan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami juga mengimbau agar orangtua jangan takut untuk melapor kalau ada proses yang melanggar aturan. Karena jika hal ini didiamkan dapat merusak citra pendidikan di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Kota Batam juga membentuk tim khusus mengawasi PPDB tahun ini. Ketua Dewan pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan PPDB dan nantinya akan bergerak bersama Tim Dinas Pendidikan (Disdik) Batam guna memantau pelaksanaan PPDB di masing-masing sekolah.

Adapun yang menjadi konsentrasi khusus Dewan Pendidikan adalah mengeni pemenuhan rasio ruang kelas dengan peserta didik. Dewan Pendidikan Batam akan memastikan bahwa seluruh sekolah yang melaksanakan PPDB tak menerima siswa lebih banyak dari Rencana Daya Tampung (RDT) yang telah disusun. “Misalnya daya tampungnya hanya 200, jangan dipaksakan menerima sampai 300,” ujarnya, belum lama ini.

Sudirman menambahkan, pihaknya akan melakukan pendekatan untuk meminimalisir praktik tersebut. Menurut dia, tak sedikit kepala sekolah yang terdesak karena paksaan banyak orang tua murid, sehingga terpaksa menerima siswa di atas kuota yang ditentukan. “Peristiwa seperti ini bukan karena keinginan tunggal dari sekolah. Biasanya ada desakan dari arus bawah yang setengah memaksa, sehingga kepala sekolah mau tak mau mengambil keputusan lain,” katanya.

iwan sahputra/sarma haratua siregar

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com