SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ombudsman Sorot Persoalan Lahan Telunas

  • Reporter:
  • Jumat, 23 Agustus 2019 | 09:39
  • Dibaca : 161 kali
Ombudsman Sorot Persoalan Lahan Telunas
Ketua Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari dan romobongan meninjau lahan sengketa di Pulau Telunas, Desa Sugih, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kamis (22/8). /ERNIS HUTABARAT

KARIMUN – Ketua Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyoroti persoalan tumpang tindih kememilikan lahan PT lsland Connections lnternational (ICI), pengelola Telunas Beach Resort, di Pulau Telunas, Desa Sugih, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Lagat menilai penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang berada di atas lahan seluas 6 hektare untuk PT ICI tersebut kurang cermat dan menyalahi aturan. Ia mengatakan, penerbitan sertifikat untuk PT ICI ini diterbitkan 2006 yang berlaku selama 30 tahun oleh BPN Kabupaten Karimun. Namun di lain sisi ditemukan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga seluas 2 hektare tepat berada di dalam bahagian tanah HGB PT ICI, surat itu diterbitkan pada tahun 1991 oleh BPN Kabupaten Kepri yang saat itu masih bergabung dengan Propinsi Riau.

“Kita menilai BPN kurang cermat dalam menerbitkan legalitas tanah,” kata Lagat saat meninjau lokasi, Kamis (22/8).

Untuk penyelesaian persoalan tersebut, Lagat bersama tim terus melakukan pengumpulan data-data dengan turun ke lapangan meninjau dan mengumpulkan keteraangan dari tokoh masyarakat sekitar. Dari data awal, pihak mendapatkan informasi bahwa PT ICI memperoleh HGB setelah melakukan pembebasan dari 3 pemilik yang sebelumnya memiliki lahan tersebut

“Kita sedang mendalami untuk memastikan apakah terbukti adanya penyimpangan dalam penerbitan sertifikat HGB tersebut, bila nantinya BPN terbukti keliru maka HGB PT ICI harus dibatalkan atau setidaknya direvisi,” tegasnya.

Lagat menambahkan, pihaknya telah memeriksa BPN Karimun dan menyarankan untuk dilakukan pengukuran ulang, namun BPN memiliki kesulitan karena tidak memiliki arsip sebagai acuan untuk melakukan pengukuran ulang.

“BPN Karimun kesulitan melakukan ukur ulang karena sebagian dokumen tanah tersebut belum ditemukan di arsip BPN. Dokumen tersebut adalah Gambar Warkah Tanah yang menjadi acuan untuk melakukan pengukuran ulang. Ombudsman Kepri tetap mendesak agar BPN mensiasati untuk memecahkan kendala agar dapat melakukan pengukuran ulang,” tegasnya.

Mencuatnya kasus sengketa lahan Pantai Telunas tatkala Zainuddin Ahmad mengaku memiliki lahan Pantai Telunas yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan BPN tahun 1991. Sementara sertifikat HGB yang dikantongi PT ICI selaku pengelola Telunas Beach Resort tahun 2006.

“Saya tidak tahu apa dasar BPN berani mengeluarkan HGB tanpa berkoordinasi pemilik lahan,” ujar Zainuddin Ahmad beberapa waktu lalu.

Sejak itu, penyelesaian sengketa lahan terus diupayakan dengan cara musyawarah. Bahkan beberapa kali dilakukan hearing di DPRD Karimun.

ernishutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com