SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ongkos Naik Haji Batam Rp32,3 Juta

  • Reporter:
  • Jumat, 15 Maret 2019 | 08:38
  • Dibaca : 140 kali
Ongkos Naik Haji Batam Rp32,3 Juta
Ilustrasi/ TEGUH PRIHATNA

BATAM – Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1440 Hijriah/2019 M dari besaran tahun lalu. Dari 13 embarkasi, ongkos naik haji dari Embarkasi Batam sebesar Rp32.306.450.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 H/2019 M yakni Keppres Nomor 8 Tahun 2019.

Keppres BPIH diterbitkan setelah Kementerian Agama dan DPR RI menyepakati besaran biaya haji tahun ini pada 4 Februari 2019. Keppres ini mengatur BPIH untuk jemaah haji reguler dan BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).
Adapun berdasarkan daftar besaran BPIH 1440H/2019M jemaah haji reguler, ongkos naik haji Embarkasi Batam sebesar Rp32.306.450.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2019 telah terbit dan tidak ada kenaikan biaya haji.

“Jadi Keppres tentang penetapan biaya haji tahun 2019 sudah ditandatangani Pak Presiden, saya mendapat informasi siang tadi Bapak Presiden sudah menandatangani. Alhamdulillah kita bersyukur biaya haji tahun ini secara rata-rata tidak naik dibandingkan tahun 2018,” kata Menag di istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (14/3).

Meskipun tidak ada kenaikan biaya ibadah haji, Menag mengatakan kualitas pelayanan terhadap para jemaah haji tidak akan menurun karena Kemenag akan memanfaatkan biaya yang selama ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Salah satu peningkatan kualitas terhadap jemaah haji, lanjut Lukman, adalah penggunaan tempat tinggal sementara di tenda dengan menggunakan pendingin udara. “Jadi ini yang pertama kalinya dalam sejarah haji kita, bahwa para jemaah haji kita akan tinggal di tenda-tenda ber-AC di Arafah, karena kan selama ini di sana tidak ber-AC,” kata Lukman.

Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga akan menggunakan jalur cepat di bandara Indonesia supaya jemaah tidak terlalu lama melalui beberapa tahap pemeriksaan.

“Seluruh pemeriksaan dokumen perjalanan, paspor, visa dan sebagainya itu sudah dilakukan di embarkasi di Tanah Air. Sehingga ketika mendarat di Jeddah maupun di Madinah mereka bisa langsung ke bis masing-masing untuk menuju hotel,” jelasnya.

Setelah Keppres BPIH terbit, maka tahapan selanjutnya adalah pelunasan BPIH. Pelunasan tahap pertama akan berlangsung dari 19 Maret – 15 April 2019 dan tahap kedua mulai tanggal 30 April sampai dengan 10 Mei 2019. “Pelunasan BPIH ini dilakukan dengan mata uang rupiah,” tegas Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saepulloh. Dia melanjutkan BPIH disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, baik secara tunai atau non teller.

Maman menjelaskan bahwa BPIH disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah merilis daftar nama jamaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler 2019 sejak 25 Februari lalu. Daftar nama tersebut juga bisa dilihat di laman haji.kemenag.go.id.

Maman menambahkan, untuk jamaah haji yang meninggal setelah ditetapkan berhak melakukan pelunasan, bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan.

Pada tahun ini bakal diterapkan kebijakan baru pelunasan BPIH. Jika selama ini dilakukan secara konvensional, tahun ini sudah bisa dilakukan secara non-teller. Artinya, jamaah tidak lagi harus datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk melunasi biaya haji. “Tahun ini mulai diterapkan kebijakan pelunasan non-teller,” terang Dirjen PHU Kemenag Nizar.

Sistem non-teller ini bersifat layanan tambahan. Dengan demikian, sistem pelunasan dengan membayar langsung ke bank tetap dibuka. “Sistem pelunasan non-teller ini tidak akan menghapus layanan pelunasan BPIH di bank. Transaksi non-teller merupakan alternatif kemudahan pembayaran dalam pelunasan BPIH,” paparnya.

Diharapkan layanan non-teller ini dapat memberikan kemudahan kepada jamaah. Selain efisiensi waktu, mereka juga dapat melakukan pelunasan dari mana saja, bahkan tidak harus oleh jamaah haji. “Pelunasan dapat dilakukan dari rekening lain (bukan rekening jamaah) dengan syarat banknya sama, sehingga anak bisa melakukan pembayaran setoran lunas BPIH orang tuanya,” urai Nizar.

Setelah melakukan pelunasan non-teller, jamaah tinggal datang ke Kantor Kemenag kabupaten/kota tempat mendaftar dengan membawa bukti transaksi untuk melakukan tahapan selanjutnya.

Direktur Layanan Haji dalam Negeri (Kemenag) Muhajirin Yanis menjelaskan ada tiga pilihan penggunaan transaksi non-teller dalam pelunasan biaya haji, yaitu ATM, internet banking, dan mobile banking. Penggunaan ATM masih bersifat terbatas karena pihak bank juga harus melakukan installing program pada ribuan ATM untuk memasukkan menu pelunasan haji reguler. “Pelunasan non-teller ini dengan cara memasukkan nomor porsi, baik melalui sistem internet dan mobile banking, maupun ATM,” tuturnya.

Proses pelunasan BPIH juga terkait dengan persyaratan istitha’ah kesehatan jamaah. Pasalnya, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes) di Kementerian Kesehatan. Data istitha’ah kesehatan jamaah didapat dari Siskohatkes. Bila jamaah belum memenuhi persyaratan istitha’ah kesehatan maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH, baik teller maupun non-teller.

Di sisi lain, penyediaan layanan akomodasi jamaah haji di Arab Saudi sudah mencapai 50%. Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengungkapkan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi VIII DPR di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi.

Komisi VIII yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Marwan Dasopang beserta Tim Panja BPIH, tahun 2019 berkunjung ke Arab Saudi untuk meninjau proses penyiapan layanan kepada jamaah haji di Arab Saudi.

Nur Kholis menjelaskan, total kebutuhan akomodasi haji di Makkah mencapai 210.697 kapasitas. Kebutuhan ini mencakup 204.000 jamaah, petugas kloter, nonkloter, sisa penempatan, dan cadangan; sedangkan kebutuhan akomodasi di Madinah berjumlah 209.967 kapasitas.

Dia menambahkan, penempatan akomodasi jamaah haji di Makkah tahun ini akan menggunakan skema baru. Jamaah akan ditempatkan berdasarkan pengelompokan asal daerah pada wilayah atau zona tertentu. Skema penzonaan ini diharapkan akan mempermudah pengawasan pelayanan, serta meminimalisasi munculnya permasalahan karena adanya perbedaan budaya dan kendala bahasa.

“Penerapan metode tersebut tentu akan dapat diikuti dengan penyesuaian pelayanan katering jamaah yang diharapkan akan semakin mudah pengondisiannya dengan menyesuaikan citarasa sesuai dengan selera daerah masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Marwan Dasopang mengatakan terbitnya keppres tersebut sangat penting karena pemerintah dan DPR sudah membahas seluruh kebutuhan haji. Komisi VIII bersama dengan Kementerian Agama juga telah melakukan survei lapangan di Makkah untuk meninjau persiapan pelaksanaan ibadah haji 2019. “Kalau keppres sudah terbit, mereka (petugas di Mekkah) sudah bisa melakukan pengerjaannya. Mereka bisa panjari (kasih uang muka) semua (kebutuhan haji),” katanya.

Selain itu, pemerintah diharapkan bisa melakukan penghematan biaya karena sudah bisa melakukan negosiasi-negosiasi apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan jamaah, misalnya kebutuhan hotel, katering. “Kalau banyak yang minat, kita bisa memilih. Keppres yang terbit ini membantu pemerintah sejak awal. Kita memberikan pengarahan apa yang mereka lakukan, tapi selama ini terganjal (belum adanya) keppres. Kini kita tinggal mendesak mereka apa yang dikerjakan bisa segera diselesaikan,” paparnya.

Bagi para calon jamaah haji, dengan terbitnya keppres ini juga bisa memberikan kepastian di lapangan siapa yang berangkat bisa segera melunasi pembayarannya. Menurutnya, biasanya ada beberapa calon jamaah yang tidak bisa berangkat haji karena faktor sakit atau meninggal dunia. “Nanti kalau sudah ada kepastian sejak awal, sisa kuota yang tidak berangkat bisa dimanfaatkan. Siapa yang berangkat, siapa mereka yang melunasi,” katanya.

Terkait penggunaan mata uang rupiah dalam pelunasan biaya haji, Marwan mengatakan bahwa kepastian ini juga membuat calon jamaah lebih senang, meski juga ada kerentanan jika ada anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Tapi itu sudah diantisipasi semua, sekalipun ada risiko di pemerintah. Kalau sudah ada keppres lebih awal kan bisa melakukan percepatan pembayaran kebutuhan haji. Kunci saja semua kalau keppres sudah keluar,” paparnya.

Adapun daftar besaran BPIH 1440H/2019M jemaah haji reguler per embarkasi yakni Aceh Rp30.881.010; Medan Rp31.730.375; Batam Rp32.306.450; Padang Rp32.918.065; Palembang Rp33.429.575; Jakarta (Pondok Gede) Rp34.987.280.

Lalu Embarkasi Jakarta (Bekasi Rp34.987.280; Solo Rp36.429.275; Surabaya Rp36.586.945; Banjarmasin Rp37.885.084; Balikpapan Rp38.259.345; Lombok Rp38.454.405; dan Embarkasi Makassar Rp39.207.741.

Lalu daftar besaran BPIH 1440H/2019M TPHD per embarkasi yakni Aceh Rp66.645.504; Medan Rp67.363.504; Batam Rp67.905.304; Padang Rp68.363.504; Palembang Rp68.566.804; Jakarta (Pondok Gede) Rp69.963.504.

Lalu Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp69.963.504; Solo Rp71.163.504; Surabaya Rp71.492.104; Banjarmasin Rp72.118.504; Balikpapan Rp72.243.504; Lombok Rp72.523.504; dan Embarkasi Makassar Rp73.543.504. (sunu hastoro/abdul rochim)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com