SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

OPD Berkinerja Buruk Perlu Diganti

  • Reporter:
  • Rabu, 28 Agustus 2019 | 09:39
  • Dibaca : 109 kali
OPD Berkinerja Buruk Perlu Diganti
PNS Pemkab Karimun mengikuti apel pagi di Kantor Bupati Karimun, belum lama ini. /DOK SINDO BATAM

KARIMUN – DPRD Karimun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mengganti pejabat yang berkinerja buruk. Sejauh ini, banyak pejabat setingkat kepala bidang maupun kepala seksi dinilai kaku dalam menjalankan tugasnya.

Fraksi Hanura dalam pandangannya menyampaikan dalam memajukan pembangunan Kabupaten Karimun yang sesuai dengan tema Mmeningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur serta Memperkuat Sinergitas Dunia Usaha dalam Membangun Kabupaten Karimun yang Berdaya Saing di Bidang Maritim, perlu yang memiliki integritas yang baik.

Dalam pandangan tersebut dijelaskan adanya beberapa Kepala OPD yang kurang dalam berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Karimun. Untuk itu, DPRD mendesak agar pemerintah daerah melakukan rotasi demi percepatan pembangunan Kabupaten Karimun serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi bukan hanya Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) saja yang dirasionalisasi. Untuk OPD, Kabid dan Kasi perlu juga dilakukan rasionalisasi,” kata politisi Hanura Nyimas Novi Ujiani, kamarin.

Fraksi Hanura juga menegaskan, sehubungan waktu anggaran hanya terseisa lebih kurang empat bulan saja, Hanura mengaharapkan masing-masing OPD mampu mengatur waktu kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Karimun yang tertuang dalam RPJMD Karimun.

“Dan begitu juga untuk BPKAD melalui bendaharanya agar jangan sampai terjadi lagi tunda bayar kepada pihak ketiga. Kasihan para kontraktor, untuk tak seberapa malah menanggung hutang,” tambah Nyimas.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan terkait rasionalisasi terhadap kepala OPD, Kabid maupun Kasi tidak dapat dilakukan. Rafiq menjelaskan jika dilakukan rasionalisasi terhadap OPD berarti harus melakukan penyederhanaan, artinya harus merubah perda tentang SOT

“Kalau rasionalisasi untuk OPD tidak dapat kita lakukan, namun kalau rotasi maupun mutasi ini akan segera kami lakukan,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq.

ernis hutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com