SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

OPD Harus Aktif Koordinasi dengan Kementerian

  • Reporter:
  • Senin, 25 Maret 2019 | 16:16
  • Dibaca : 65 kali
OPD Harus Aktif Koordinasi dengan Kementerian
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. DOK KORAN SINDO BATAM.

BATAM KOTA – Pemko Batam mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif untuk melakukan koordinasi dengan kementerian teknis. Supaya dalam menyusun usulan program kegiatan disesuaikan dengan prioritas kementerian terkait, dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai petunjuk dan teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, hal ini perlu dilakukan untuk menggenjot pendapatan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK. Pasalnya realisasinya tergantung dari kinerja OPD di lingkungan Pemko Batam. Ia menilai tahun 2018 belum optimal penerimaan dana transfer dari sektor pendapatan DAK. “Karena itu kami dorong agar OPD ini untuk aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujarnya, Jumat (22/3).

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam akhir tahun anggaran 2018 di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (21/3) disebutkan bahwa pendapatan daerah Kota Batam tahun 2018 terealisasi sebesar Rp2,360 triliun atau sekitar 94,08 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp2,508 triliun.

Rinciannya yaitu pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp1,084 triliun atau 87,82 persen dari target Rp1,235 triliun. Kemudian Pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp969,985 miliar dan terealisasi Rp983,875 miliar. Sementara Lain-lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan Rp303,591 miliar terealisasi Rp291,576 miliar.

“Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, antara lain penerimaan yang berasal dari PAD sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi serta kebijakan pemerintah pusat,” kata Amsakar.

Masalah lainnya yakni belum optimalnya penerimaan dana transfer khususnya DAK. Kemudian, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 belum maksimal, hal ini disebabkan badan usaha yang memperoleh pekerjaan di wilayah Kota Batam tidak mempunyai NPWP yang terdaftar di Kota Batam.

Sedangkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak provinsi, realisasinya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan khusus untuk penerimaan air permukaan hanya terealisasi 4,55 persen. Serta belum optimalnya pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib pajak/retribusi.

“Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan, Pemko Batam telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu mendorong OPD untuk aktif koordinasi,” jelasnya

Selain itu, tentunya juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan dan menerapkan langkah-langkah atau kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Batam. Kemudian, terkait NPWP, Pemko Batam sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan yang memperoleh pekerjaan di Kota Batam agar mempunyai NPWP cabang Batam.

“Upaya lain adalah melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Antara lain dengan penguatan sumber daya manusia, penguatan basis data pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan, pengendalian, serta peniangkatan pelayanan,” kata Amsakar. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com