SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

OPD Pendulang PAD Tidak Maksimal

  • Reporter:
  • Rabu, 18 Juli 2018 | 13:45
  • Dibaca : 94 kali
OPD Pendulang PAD Tidak Maksimal
Ilustrasi

PINANG – Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, terjadinya defisit anggaran pada APBD Perubahan 2018, bukan hanya semata disebabkan dana perimbangan pusat yang diterima Kepri berkurang. Namun, ada sejumlah faktor lain pemicu terjadinya defisit angaran ini.

Isdianto menyebutkan, pertama karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri sebagai pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan.

“OPD sebagai pendulang PAD Kepri seperti Dispenda, Dishub dan OPD lainnya tidak bisa menggenjot pendapatan secara maksimal,” katanya di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/7/2018).

Ia menegaskan, adapun penyebab OPD tidak mencapai target juga disebabkan karena hampir seluruh OPD itu memasang target pendapatan yang terlalu tinggi. Sehingga dalam realisasinya target tersebut justru tidak mampu terpenuhi. Bahkan, ada OPD sama sekali belum memberikan kontribusinnya.

“Saya contohkan, Dishub Kepri yang memasang target PAD hingga Rp60 miliar untuk sektor pengelolaan labuh jangkar, tetapi sampai saat ini masih nihil memberikan pemasukan. Bahkan, sudah dua tahun terakhir target tersebut tidak pernah terealisasi,” ujarnya.

Begitu juga lanjutnya, OPD penghasil lainnya seperti Dispenda, Pariwisata dan OPD lainnya kondisinya rata-rata sama. Dimana, target yang telah dimasukan dalam nomenklatur tidak tercapai.

Selain itu, tidak tercapainya target penerimaan PAD pada semester ini disebabkan adanya pengaruh harga minyak dari Pertamina. Sehingga, secara otomatis berdampak pada target penerimaan PAD.

Pemerintah untuk menggenjot PAD ini sudah berupaya melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun, program atau kebijakan ini juga belum mampu mendorong PAD Kepri.

“Target PAD, bila mandek salah satu sektor saja, maka akan langsung berpengaruh terhadap pendapatan lainnya,” tuturnya.

Secara akumulatif, defisit APBD Perubahan tahun 2018 ini, dari dana perimbangan diprediksi sekitar Rp100-200 miliar lebih, dan tidak tercapainya target OPD penghasil diperkirakan sebesar Rp200 miliar lebih.

“Jadi akumulasi dari itulah yang menyebabkan defisit Kepri sampai mencapai Rp400 miliar lebih itu,” kata dia.

Ke depan kata dia, khusus untuk OPD penghasil PAD diharapkan tidak terlalu muluk-muluk dalam menentukkan target PAD. Dalam waktu dekat ini, dirinya akan memanggil seluruh OPD penghasil tersebut untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini.

“Kalau memang tidak mungkin tercapai, lebih baik ke depannya dikeluarkan saja dari nomenklatur yang ditentukan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, penyebab utama terjadinya defisit pada APBD Perubahan tahun 2018 ini, karena menurunnya perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Sampai sejauh ini, munculnya defisit karena dana perimbangan yang diterima Kepri menurun. Angkanya memang belum pasti, sebab masih menunggu kepastian dari pusat,” katanya.

Untuk angka pasti berapa defisit yang disebabkan macetnya dana perimbangan ini, saat ini dirinya masih koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, guna menghitung angka pasti dana perimbangan APBD Perubahan 2018 ini.

“Kita masih berkoordinasi menunggu angka pastinya. Bila sudah ada angka pasti, maka akan dilaporkan kepada pimpinan dan akan mengambil langkah sterategis dalam menghadapi defisit ini,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com