SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Orangtua Berburu Sekolah Negeri, Diimbau Daftar Online

Orangtua Berburu Sekolah Negeri, Diimbau Daftar Online
Pengumuman penerimaan siswa baru di SDN 002 Seipanas. Foto Teguh Prihatna.

Para orang tua mulai berburu sekolah negeri seiring dengan dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD-SMA Senin (3/7) hari ini. Mereka berebut kuota yang sedikit. Dinas Pendidikan mengimbau pendaftaran dilakukan secara online agar tak berdesak-desakan di sekolah.

Kartika (21) masih mengenakan helm ketika melangkahkah kakinya ke pengumuman yang ditempel di dinding SDN 002 Batam Kota, Minggu (2/7) kemarin. Suasana sekolah sepi. Sambil manggendeng tangan adiknya, ia bergegas.

“Adik saya mau daftar sekolah besok,” ujarnya.

Ia mengamati persyaratan yang harus dipersiapkan. Dengan ponsel pintar di tangannya, ia menjepret pengumuman tersebut. “Takut syaratnya tak lengkap,” kata warga Seipanas, itu.

Para orangtua memang sedang sibuk mempersiapkan pendaftaran sekolah anak-anaknya. Terutama untuk tingkat SD. Selain Kartika, Nurmiara warga Sagulung, juga melakukan survei. Ia mendatangi sejumlah sekolah terdekat agar bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri.

“Kami telah berkeliling melihat sekolah dan mengambil formulir. Besok (hari ini) pendaftaran sudah buka,” katanya kepada KORAN SINDO BATAM, Minggu (2/7).

Nur bersama suaminya hendak menyekolahkan putri sulungnya. Selain kurikulum, jarak dan biaya pendidikan adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan. “Yang tepenting adalah pihak sekolah mengutamakan anak di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dia sering menerima informasi tentang adanya pelanggaran yang terjadi ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di antaranya, pungutan-pungutan liar (pungli) untuk memuluskan seorang anak masuk ke sekolah negeri, padahal anak tersebut tidak memenuhi persyaratan.

“Istilahnya itu uang bangku. Padahal anaknya belum berumur tujuh tahun dan tinggal di kecamatan Batuaji, bukan Sagulung,” katanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Yusron Roni mengatakan, Ombudsman turut mengawasi pelaksanaan PPDB dengan turun ke sekolah-sekolah. Selain itu, pengaduan masyarakat melalui call centre dan SMS juga dibuka.

“Kenapa Batam? Daerah ini pertumbuhan penduduk padat serta permasalahan sangat banyak,” katanya, Minggu (2/7).

Menurut dia, pengawasan ini guna mencegah terjadinya malaadministrasi dalam pelaksanaan PPDB. Ini juga dilakukan atas kajian terhadap berbagai potensi maladminstrasi yang dilakukan sebelumnya. Ia menambahkan, persyaratan PPDB diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)Nomor 17/2017.

“Guna memudahkan pengawasan, kami juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Terkait pengaduan, Ombudsman membuka layanan call center 137 dan SMS Pengaduan di nomor telepon 0821-3737-3737 dengan format Nama Pelapor*No KTP *Asal Provinsi*Isi Laporan.

Yusron meminta seluruh masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah, tidak segan-segan melaporkan ke Ombusman, jika memang merasa dirugikan dan prosesnya diluar dari aturan yang telah ditetapkan Kemendikbud.

“Kami juga mengimbau agar orangtua jangan takut melapor kalau ada proses yang melanggar aturan. Jika hal ini didiamkan dapat merusak citra pendidikan di Indonesia,” katanya.

Selain Ombudsman Kepri, Dewan Pendidikan Batam juga membentuk tim khusus mengawasi PPDB tahun ini.

Ketua Dewan Pendidikan Batam Sudirman Dianto mengatakan, tim khusus ini yang akan mengawasi pelaksanaan PPDB, dan bergerak bersama Dinas Pendidikan (Disdik) di masing-masing sekolah.

Fokus tim ini adalah pemenuhan rasio ruang kelas dengan peserta didik. Tim ini akan memastikan seluruh sekolah tak menerima siswa lebih dari Rencana Daya Tampung (RDT) yang telah disusun.

“Misalnya daya tampungnya hanya 200, jangan dipaksakan menerima sampai 300,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Batam Hernowo mengatakan, jumlah lulusan TK dan PAUD yang akan masuk SD tahun ini mencapai 25 ribu siswa. Namun daya tampung 93 SD Negeri di Batam hanya 10.944.

Dari jumlah itu, untuk SDN di Kecamatan Bengkong mampu menampung 1.512 siswa, Nongsa 972 siswa, Sagulung 2736 siswa. Sedang Seibeduk 972 siswa, Batuaji 1008 siswa, Lubukbaja 864 siswa, Sekupang 1512 siswa, Batam Kota 1332 siswa dan Batuampar 504 siswa.

Dari data tersebut, sekitar 14 ribu calon peserta didik lulusan PAUD dan TK di seluruh Batam tak tertampung di SD Negeri. “Ini belum termasuk calon peserta didik yang tak mengikuti jenjang pendidikan PAUD atau TK,” ujarnya.

Ia menambahkan, siswa SD yang lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke SMP tahun ini sebanyak 20.051. Namun daya tampung 39 SMP Negeri hanya 7.920 siswa.

SMP Negeri di Kecamatan Batuaji hanya mampu 900 siswa, Belakangpadang 180 siswa, Bengkong 468 siswa, Nongsa 576 siswa, Sagulung 1.620 siswa, Batam Kota 1.872 siswa. Dengan demikian, ada 12.131 calon peserta didik SMP tak tertampung di sekolah negeri.

“Kami kekurangan banyak ruangan kelas. Untuk SMP kurang 124 ruang kelas,” ujarnya.

Menurut dia, peran sekolah swasata menjadi strategis di tengah kondisi ini. Sekolah swasta diharapkan mampu menyerap peserta didik yang tak tertampung di sekolah negeri. Saat ini ada sekitar 626 SD dan 712 SMP swasta.

“Mereka pasti cukup menampung seluruh siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Banyak juga yang sudah mengurus surat pindah melanjutkan pendidikan di luar Batam,” ujarnya.

Sistem Online Bebas Calo
Kepala Disdik Batam Muslim Bidin mengatakan Disdik akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB online. Penerapan sistem online ini guna mencegah adanya calo dalam PPDB di sekolah reguler pada 3-5 Juli 2017.

Ia mengakui, ada sejumlah pejabat di internal Disdik membekingi calo-calo ini. Peran mereka signifikan, sehingga sekolah tak berani menolak siswa yang dititip. “Saya lihat ada orang dinas yang terlibat setiap tahun. Karena itu sekolah juga sulit untuk menolak,” ujarnya.

Maraknya aksi para calo ini didasari karena daya tampung yang minim. Akibatnya, sekolah negeri bak primadona. Banyak orangtua murid, bersedia melakukan berbagai cara asal anaknya masuk. Sejumlah pertimbangan menjadi alasan. Mulai dari biaya lebih ringan, hingga kualitas pendidikan lebih memadai.

“Itulah alasan kami terus mengevaluasi pelaksanaan PPDB online ini. Ini untuk mencegah aksi calo serta memudahkan orangtua murid juga,” katanya, belum lama ini.

Muslim mengakui pendaftaran online belum sepenuhnya menjadi cara orangtua murid mendaftarkan anaknya. Hal ini didasari pelaksanaan pendaftaran online, di laman http://disdik.batam.go.id atau di https://ppdbbatam.id, untuk empat sekolah unggulan pada 5-7 Juni 2017 lalu tidak begitu memuaskan.

Padahal, PPDB online di sekolah unggulan diharapkan memudahkan proses pendaftaran. Namun tidak demikian, banyak orangtua memilih antre sejak subuh.

“Kami akan tetap gunakan. Evaluasi akan terus dilakukan untuk penyempurnaan,” katanya.

Dia menambahkan, Disdik sebenarnya telah menghapus sistem pendaftaran manual. Namun, karena sistem online belum sepenuhnya dipahami, sekolah masih menerima berkas pendaftaran secara langsung oleh orangtua. Data calon peserta didik ini, tetap didaftarkan secara online oleh operator yang disiapkan Disdik Batam.

Muslim menjelaskan, setelah data terunggah di sistem online maka seleksi dilaksanakan melalui sistem online. Siswa yang diterima di masing-masing sekolah, juga ditentukan oleh sistem online.

Data siswa yang diterima di sekolah tersebut, kemudian diunggah otomatis di Server Pustekkom. Jika data tersebut sudah terunggah, siswa tersebut sudah sah menjadi peserta didik di sekolah terdaftar.

Proses ini diharapkan meminimalisir adanya siswa sisipan-sisipan dari pihak tertentu. Bila siswa tidak lulus seleksi kemudian disisipkan, maka data pribadinya tidak akan ditemukan di server Pustekkom. Dengan demikian, siswa tersebut tidak dinyatakan sebagai peserta didik di sekolah tersebut.

“Kalau yang sisipan, tak akan terdaftar di database online kami. Karena yang sisipan ini tak terhitung mendaftar,” katanya.

Prioritaskan Siswa Sekitar
Sejumlah SMA Negeri di Batuaji dan Sagulung seperti SMAN 5 tahun ini memprioritaskan 90 peresen kuota siswa untuk masyarakat yang bermukim di sekitar sekolah. Hal tersebut diterapkan mengacu pada sistem zonasi yang telah diputuskan pemerintah. Penerapan sistem Zonasi tidak hanya fokus di kecamatan Sagulung saja, tapi juga Batuaji.

“Kami tetap mengacu pada kriteria PPDB yang ada. Rata-rata nilai tetap jadi pertimbangan,” kata Kepsek SMAN 5 Batam Bahtiar, Minggu (2/7).

Menurut dia, penerapan zonasi diakui memudahkan siswa di dua kecamatan ini masuk sekolah. Siswa yang tinggal di sekitar Batuaji dan Sagulung juga lebih dekat ke sekolah.

“Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa meningkatkan semangat belajar siswa,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, sejumlah sekolah telah mempersiapkan secara matang untuk penerimaan pendaftaran calon siswa baru mereka. Pihak sekolah telah membentuk panitia khusus untuk memperlancar proses tersebut.

“SMAN 5 Batam hanya menerima 252 siswa baru. Jumlah itu sudah dipertimbangkan matang sesuai sumberdaya sekolah baik jumlah lokal ataupun jumlah tenaga pengajar yang ada.” ujarnya.

Sementara untuk Proses PPDB masih dilakukan secara manual. Untuk hari pertama nanti, panitia akan membatasi 300 orang pendaftar pertama.

“Kami akan lihat nilai para siswa dengan cara ring nilai, patokan nilai terendah hari pertama akan menjadi acuan di hari beritkutnya,” ujarnya.

Rangkul Swasta, Gratiskan Siswa Tak Mampu
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Indrakari mengibaratkan Dinas Pendidikan sampan yang berniat menanggung beban PPDB sendirian. Padahal masih ada sampan-sampan lain yang mampu membantu menampung beban tersebut.

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan melupakan peran swasta dalam menampung siswa saat PPDB. Padahal kuotanya cukup besar. Tapi Dinas Pendidikan seolah tak memperhitungkan jumlah mereka yang besar.

Riki menjelaskan, Pemko Batam melalui Dinas Pendidikan punya kuasa untuk mengeluarkan aturan mengenai kewajiban sekolah swasta memberikan kuta antara 5 sampai 10 persen untuk menampung siswa bina lingkungan, tanpa pungutan uang pembangunan dan SPP.

Kondisi tersebut memungkinkan, karena Pemko Batam telah memberikan sejumlah bantuan materiil kepada sekolah swasta. Sebut saja seperti pembangunan RKB, insentif guru swasta bahkan dana BOS untuk sekolah swasta.
“Kalau ini dilaksanakan, bisa meringankan beban sekolah negeri untuk bina lingkungan itu. Karena tak mungkin pemerintah mengurusi semua pendidikan ini,” jelasnya.

Sebenarnya sudah ada beberapa sekolah swasta yang menerapkan sistem tersebut. Seperti SMP Hidayatullah di Batuaji, yang membebaskan uang sekolah 20 persen siswa tidak mampu untuk bersekolah di sana. “Artinya sekolah swasta bisa melakukan itu,” tuturnya.

Lebih baik anggaran yang ada didorong ke sekolah swasta, sambil meminta komitmen mereka untuk menyerap siswa bina lingkungan. Untuk setiap bantuan 1 RKB misalnya, ada kewajiban untuk membebaskan anak tidak mampu, atau bina lingkungan dari pungutan-pungutan seperti uang pembangunan.

Sayangnya, Dinas Pendidikan sendiri tak punya data komprehensif untuk mendukung kegiatan tersebut. Komisi IV meminta Dinas Pendidikan memaparkan profil peserta didik, jumlah sekolah negeri dan swasta per kelurahan, namun tak pernah diberikan.

“Jika data tersebut ada, maka bisa dibandingkan dengan data sekolah swasta di lingkungan tersebut. Kita merasa sekolah negeri tak punya daya tampung. Tapi kita melupakan sekolah swasta,” tegasnya.

Ingatkan Panitia PPDB
Wali Kota Batam Muhammad Rudi, jauh hari telah mengingatkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak main-main. Rudi tidak ingin persoalan PPDB yang terjadi saban tahun terus terjadi.

“Semua petugas harus bekerja sesuai aturan yang ada,” katanya.

Rudi menegaskan, untuk sekolah di negeri tak ada biaya apapun. Semua permasalahan Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam dan sebagainya juga ia diingatkan agar tak terlulang lagi.

“Tidak ada biaya ini dan itu,” kata Rudi.

Saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang lesu sehingga semua yang memberatkan masyarakat dihilangkan. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan.

“Jangan sampai karena itu masyarakat tak bisa sekolah,” ujarnya.

Rudi mengaku sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Muslim Bidin agar hal ini diperhatikan dan dapat diwaspadai saat PPDB tahun ini.

Tak hanya Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga angkat bicara. Amsakar tak ingin polemik mulai dari pungutan masuk sekolah dan sebagainya terus terulang. Menurut dia, permasalahan pendidikan yang kerap terulang setiap tahun menguras energi, padahal permasalahan ini bisa selesai di tingkat sekolah.

“Kami tak ingin lagi mendengar permasalahan serupa tahun ini,” katanya.

Menurut dia, laporan mengenai permasalahan ini kerap diterima langsung dari masyarakat. Dia meminta agar seluruh tenaga pendidik mengikuti aturan agar permasalahan tak lagi muncul. “Kami tak mungkin urus persoalan itu-itu saja,” ujarnya.

Meski begitu, Amsakar juga mengingatkan wali murid agar tak memaksakan anak didik sekolah di negeri di tengah keterbatasan yang ada. Tak hanya itu, dia mengingatkan pihak sekolah bisa mengikuti aturan dan tak bermain memanfaatkan peluang PPDB.

“Jadi tak ada lagi yang masuk pakai duit,” ujarnya.

Iwan Sahputra, Fadhil, Sarma H Siregar, M Arief

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com