SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pajak Naik Bikin Pengusaha Menjerit

  • Reporter:
  • Senin, 10 September 2018 | 09:07
  • Dibaca : 195 kali
Pajak Naik Bikin Pengusaha Menjerit
ilustrasi

BATAM – Kalangan pengusaha dikagetkan dengan sederet kenaikan pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemko Batam. Kebijakan Wali Kota Muhammad Rudi itu berpotensi mengancam dunia usaha lalu berbuntut kenaikan harga jasa dan barang.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk memprediksi keputusan Rudi menaikkan sejumlah pajak daerah dan retribusi akan membuat kota ini menjadi serba mahal. Pengusaha makin terbebani dengan kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum baik.

Alhasil, Kadin melihat kenaikan pajak dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi Batam serta kontra produktif dengan pencanangan Batam 2018 sebagai Tahun Investasi dan target mendatangkan wisman. Sektor pariwisata terkena imbas karena terjepit dengan pajak hiburan yang tinggi.

“Wali Kota menaikkan pajak dan retribusi secara diam-diam mulai 100 persen sampai dengan 200 persen. Kebijakan ini akan membuat Batam menjadi mahal,” ungkap Jadi, kemarin.

Berdasarkan catatan pengusaha, kenaikan pajak tersebut mencakup pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kemudian NJOP sejak 2018 juga dinaikkan yang membuat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan melonjak sampai paling besar empat kali lipat. Kenaikan NJOP ini yang kedua dalam dua tahun terakhir.

Lebih detil, pajak hiburan di antaranya pajak diskotik, klub malam, panti pijat, spa dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen. Permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tunggal 15 persen, kini dibagi dua, khusus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen. Di dalamnya juga diatur pajak pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor yang semula 10 persen naik menjadi 20 persen. Pajak bowling dari 5 persen menjadi 15 persen.

Pajak reklame juga naik. Kenaikan dibagi dalam dua kategori, jika reklame non rokok dan non alkohol naik dari 15 persen jadi 20 persen. Sementara, reklame rokok dan alkohol dari 15 persen jadi 25 persen. Sedangkan pajak parkir dari 20 persen menjadi 25 persen. Sempat ditunda, kebijakan pajak itu tetap berlaku sejak Maret 2019 dan pembayaran dimulai April 2018.

Kadin menilai ada kejanggalan terkait kenaikan pajak tersebut. Wali Kota Batam Muhammad Rudi dinilai tidak terang-terangan menyampaikan kenaikan pajak ke publik dan pengusaha. Kalangan pengusaha disebut belum sama sekali diajak bicara terkait kenaikan pajak tersebut. “Sekalipun kewenangan kepala daerah, namun jangan semena-mena menaikkan pajak dan retribusi di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Sangat memberatkan masyarakat dan pengusaha,” tambah Jadi.

Sebagai kepala daerah, sambung Jadi, Wali Kota seharusnya lebih mementingkan membuat program pertumbuhan ekonomi daripada menggenjot kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menaikan pajak dan retribusi. Praktis kenaikan pajak dinilai menjadi cara Pemko Batam menyiasati defisit anggaran berjalan. “Pemko harus membuat inovasi karena masih banyak sektor lain yang belum dikelola dengan masksimal. Jangan pajak terus yang dinaikan,” kata Jadi.

Jadi menyebut kondisi defisit sebaiknya jangan membuat masyarakat menjadi sasaran dibebankan pajak dengan kenaikan yang dinilai luar biasa. Di sisi lain, Kadin melihat defisit APBD terjadi karena peningkatan anggaran belanja pada pemerintah kota yang mengakibatkan anggaran belanja lebih besar dibandingkan pendapatan berjalan. “Kadin Batam minta kenaikan ini ditunda sembari dievaluasi dasar aturan kenaikan tersebut. Akan kami persoalkan ke pemangku kepentingan di Pemerintah Pusat Mendagri hingga Presiden,” papar Jadi.

Induk organisasi pelaku usaha tersebut juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meminta kepada Wali Kota Batam supaya membatalkan kebijakan tersebut. Sebagai lembaga wakil rakyat menurut dia harus menyampaikan aspirasi dari rakyatnya.

Desakan Ditunda

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendra Asman meminta Pemko Batam menunda kenaikan pajak hiburan sebesar 35 persen sampai awal 2019. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dengan menaikkan NJOP tidak tepat di tengah perekonomian Batam yang masih lesu.

“Pemerintah jangan asal naikkan NJOP dan retribusi di tengah sulitnya ekonomi Batam. Pemerintah harus peka dan harus mendorong investasi,” kata Hendra di Batam Centre, Minggu (9/9).

Ia lebih mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan pendataan kawasan-kawasan NJOP yang belum tergarap, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di lahan-lahan tidur yang ada di Batam. “Dengan naiknya NJOP maka masyarakat dan pengusaha akan terbebani. Saya minta ditunda dulu pelaksanaannya,” katanya.

DPRD Batam, sambungnya, telah menggelar pertemuan dengan pengusaha dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri dan Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) Kepri untuk mendengar aspirasi pengusaha hiburan terkait Perda tersebut. Pengusaha terus berusaha agar kondisi usaha mereka tetap berjalan.

“Saya dari Fraksi Golkar minta ditunda dulu penerapannya karena mengingat kondisi ekonomi yang sedang terpukul. Kami akan segera memanggil BP2RD,” jelasnya.

Hendra mengaku mendukung penuh program pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, seperti pelebaran dan pembangunan jalan di Batam. Namun langkah Pemko Batam untuk menaikkan sektor pajak guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) perlu dipertimbangkan lagi.

“Saya khawatir kalau di paksakan PAD akan terancam tidak terpenuhi targetnya karena pelaku usaha akan terbenani dan akhirnya dibebankan lagj ke masyarakat. Barang-barang akan jadi mahal,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan, pemberlakuan ini seiring berakhirnya masa penundaan selama tiga bulan pajak dari Desember 2017 hingga Februari 2018.

Penundaan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 72 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah Berupa Penundaan Kenaikan Tarif Pajak.

“Jadi Maret sudah pasti diberlakukan tapi untuk pembayaran April,” katanya.

Dalam aturan baru, ia menyampaikan juga diatur terkait batas waktu pembayaran pajak yang ditambah hingga 10 hari, dari yang biasa jatuh tempo setiap tanggal 10 kini menjadi tanggal 20. Ia menyampaikan, kebijakan penambahan waktu jatuh tempo ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

Pemerintah daerah juga menyesuaikan NJOP pada Maret tahun ini. Kenaikan NJOP tertinggi diterapkan di Nagoya, Lubukbaja dari yang semula tahun 2017 lalu paling tinggi Rp5,6 juta per meter kini menjadi Rp6,8 juta per meter.

Azman mengatakan, komponen NJOP merupakan penentu besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Sementara kenaikannya sangat variatif sesuai dengan kondisi per wilayah dimana objek PBB berada.

Salah satu faktor kenaikan harga tanah, kata dia, adalah pelebaran jalan yang gencara dilakukan oleh Pemko Batam beberapa tahun belakangan.

“Masih bisa dijangkau masyarakat. Nilai NJOP segitu bukan sebesar itu yang dibayar ada caranya, misal nilai ruko di Nagoya 2 miliar kalikan 0,12 persen bayarnya sekitar Rp2 juta. Misal nilai Rp12 paling bayarnya 15 ribu setahun, murahkan,” katanya.

Tahun 2018 ini, nilai batas atas dan batas bawah NJOP dapat dirinci yakni
Belakangpadang NJOP per meter dari Rp7,500 hingga Rp285,000, Batuampar dari Rp285 ribu hingga Rp 4,6 juta. Sekupang dari Rp64 ribu hingga Rp1,8 juta.

Kecamatan Nongsa dari Rp10 ribu hingga Rp600 ribu, kecamatan Lubukbaja dari Rp500 ribu hingga Rp6,8 juta. Kecamatan Seibeduk dari Rp7 ribu hingga Rp1,4 juta. Bengkong dari Rp100 ribu hingga Rp1,4 juta. Batam Kota dari Rp300 ribu hingga Rp3,7 juta. Sedangkan Sagulung dari Rp160 ribu hingga Rp700 ribu, dan Batuaji dari Rp7 ribu hingga Rp800 ribu.

“Susah untuk merinci kenaikannya lagi, tapi bisa kita lihat dari total penetapan kalau tahun lalu Rp160 miliar, tahun ini Rp180 miliar naik penetapannya sebesar Rp20 miliar,” katanya. iwan sahputra/ahmad romadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com