SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Panglima Baru Janji Perkuat Soliditas TNI-Polri

  • Reporter:
  • Jumat, 8 Desember 2017 | 20:25
  • Dibaca : 203 kali
Panglima Baru Janji Perkuat Soliditas TNI-Polri
Foto KORAN SINDO

JAKARTA – DPR resmi menerima Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Tanpa interupsi, seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna DPR kemarin menerima hasil laporan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR pada Rabu (6/12/2017).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat mempersilakan Marsekal Hadi naik podium pimpinan untuk diperkenalkan sebagai panglima TNI yang baru. Kepada awak media Hadi menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani proses ini selama dua hari, yakni fit and proper test di Komisi I pada Rabu (6/12/2017) dan rapat paripurna kemarin sore.

Dengan kata lain, semua proses di DPR telah dilaluinya sehingga dia merasa lebih lega. “Perasaan saya plong karena beban yang diberikan kepada saya untuk menjalani fit and proper sudah selesai.

Tinggal hasilnya,” ungkap Hadi. Mengenai tudingan politis atas pencalonannya sebagai panglima TNI, Hadi menegaskan, dia sebagai prajurit Saptamarga tentu menjalankan tugas dalam koridor itu dan akan mengikuti aturan yang ada.

Menurut Hadi, dia ingin meningkatkan soliditas dua institusi, yakni TNI dan Polri, sebagaimana tujuan dari UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian. Jadi keduanya harus disinkronkan agar tidak ada lagi konflik.

“Kalau sudah sinkron dan tidak ada konflik lagi, kita semua akan senang. Soliditas TNI-Polri yang dipentingkan,” ujarnya. Hadi juga ingin memajukan industri pertahanan yang ada di dalam negeri semisal PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan Pindad.

Dengan demikian keperluan mendasar TNI bisa diperoleh dari perusahaan dalam negeri. Hadi juga memastikan bahwa TNI akan netral pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 nanti karena TNI memang harus profesional.

“Kita perkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. TNI tidak berpolitik praktis dan ikuti politik negara,” tandasnya. Sementara Fadli meyakini, calon panglima TNI yang dipilih pasti orang yang sudah teruji.

Apalagi syarat menjadi panglima harus sedang menjabat atau pernah menjabat posisi kepala staf dari tiga matra di TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. “Artinya proses yang dialami mereka sendiri, ketiga kepala staf, sudah panjang.

Jadi, salah satu dari tiga itu pun akan baik,” kata Fadli di Gedung DPR. Menurut Fadli, yang perlu menjadi prioritas Panglima TNI ke depan adalah bagaimana memperkuat pertahanan dalam menghadapi berbagai potensi konflik baik nasional, teritorial maupun internasional.

Misalnya konflik di Laut China Selatan, isu separatisme, dan berbagai isu lain yang menjadi ancaman pertahanan. “Dan itu semakin banyak karena globalisasi, perang asimetris, dan lainnya,” ujar Fadli.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais menambahkan, Panglima TNI yang baru harus bisa menjamin netralitas TNI karena akan menghadapi agenda politik besar, yakni Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu dan Pilpres 2019 sebagai bentuk menjaga profesionalitas TNI.

Dia melanjutkan, panglima baru juga harus melakukan modernisasi dan penambahan alutsista, terutama pada keunggulan udara dan laut. Sebab yang menjadi misi pemerintah sekarang adalah menjadi poros maritim sehingga indikator yang paling mudah adalah penambahan pertahanan udara dan laut.

“Akan kita lihat komitmen panglima baru. Kami dorong ada koordinasi dan komunikasi yang efektifdari panglimabarudengan Kemenkeu untuk pengupayaan janji anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB (produk domestik bruto),” sebutnya. (kiswondari)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com