SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pelaku Kartel Didesak Bayar Denda

  • Reporter:
  • Kamis, 12 September 2019 | 11:03
  • Dibaca : 79 kali
Pelaku Kartel Didesak Bayar Denda
Komisioner KPPU Republik Indonesia, Guntur Syahputra Saragih memberikan keterangan pers di Kantor KPPU Kanwil II, Batam Centre, Rabu (11/9). f ahmad rohmadi

BATAMKOTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pelaku usaha kartel yang terbukti bersalah membayar denda yang telah ditentukan. Meski telah diputuskan secara inkrah, banyak pelaku usaha tak kooperatif dan mematuhi UU Persaingan Usaha.

Komisioner KPPU Republik Indonesia, Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan untuk memutuskan setiap perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dalam keputusan KPPU, perusahaan yang dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan persengkongkolan maka akan dikenakan denda dengan besaran sesuai dengan aturan yang ada.

“Sanksinya memang denda, tapi selama ini banyak perusahaan yang tak kooperatif. Ada yang bayar setengah, ada juga yang tak bayar,” ujarnya di Kantor KPPU Kanwil II, Batam Centre, Rabu (11/9).

Guntur berharap pelaku usaha tersebut bisa menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Dalam mengambil keputusan, KPPU sudah pasti akan melakukan pemeriksaan secara proposional dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Ketentuan terkait eksekusi dalam Undang-Undang 5/1999 pasal 44 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima hasil putusan komisi. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi (PT) selambat-lambatnya 14 hari.

“Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari, maka dianggap sudah menerima hasil keputusan KPPU,” katanya.

Guntur menegaskan, pihaknya akan menyerahkan keputusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun keputusan KPPU merupakan bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Kepala Biro Hukum KPPU RI, Ima Damayanti mengatakan, secara nasional sebanyak 382 perkara sepanjang tahun 2007-2014 yang telah ditangani KPPU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan atau dihentikan di PP dengan presentase mencapai 14 persen.

Kemudian KPPU juga telah memutus perkara sebanyak 312, di mana 257 perkara di antaranya dinyatakan bersalah. Sedangkan untuk sumber perkara itu sendiri, ada 52 perkara yang bersumber dari inisiatif, 311 laporan dan 19 laporan merger. Menurut dia, 71 persen masih didominasi oleh perkara tender pengadaan barang dan jasa. Disusul Non-Tender ada 24 persen dan Merger 5 persen.

“Dari perkara yang diputuskan beberapa sudah dilaksanakan, sehingga memberikan kontribusi dalam jumlah penanganan perkara di tingkat nasional. Namun ada beberapa yang tak melaksanakan putusan,” katanya.

Khusus untuk KPPU Kantor Wilayah II dengen cakupan wilayah kerjanya meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, bengkulu, Bangka Belitung, Batam dan Kepri total sisa denda-denda perusahaan yang tak kooperatif mencapai Rp11,94 miliar. Karena itu pihaknya mendorong agar perusahaan-perusahaan itu segera melaksakan putusan tersebut. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com