SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pelanggaran Tak Sampai 5 Persen, Anambas Giat Tegakkan Disiplin Pegawai

  • Reporter:
  • Senin, 30 Juli 2018 | 13:51
  • Dibaca : 130 kali
Pelanggaran Tak Sampai 5 Persen, Anambas Giat Tegakkan Disiplin Pegawai
ilustrasi

ANAMBAS– Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Anambas terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). BKPSDM Anambas mencatat secara keseluruhan tingkat pelanggaran pegawai di Anambas terbilang rendah, tak sampai lima persen.

Peningkatan sumber daya itu dilakukan dengan sosialisasi pengawasan dan pengendalian bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepala BKPSDM Linda Maryati mengatakan, lewat sosialisasi tersebut para ASN juga mendapatkan bekal terkait penerapan aturan kepegawaian seperti disiplin dan lainnya.

“Anambas ini sedang giat-giatnya melakukan penegakan kedisiplinan pegawai. Untuk itu kita sosialisasikan lagi biar sama-sama tahu,” kata Linda, Minggu (29/7).

Menurut Linda, BKPSDM Anambas baru memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang cuti, serta jam kerja. Melalui sosialisasi yang menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dia berharap, para ASN sama-sama mengerti dan memahami bahwa peraturan dalam Perbup tersebut tak hanya diberlakukan di Anambas, melainkan di seluruh Indonesia.

“Kita sengaja undang narasumber dari BKN. Jadi ASN bisa tahu jika penegakan disiplin itu tidak hanya di sini tapi menyeluruh,” katanya.

Linda menilai, secara keseluruhan tingkat pelanggaran pegawai di Anambas terbilang rendah, dan tidak sampai lima persen. Namun di setiap perangkat daerah pasti ada pegawai yang melanggar aturan.

“Contohnya setelah lebaran masih ada pegawai kita yang belum pulang dan menambah libur setelah cuti bersama selesai. Meski jumlahnya kecil, tapi ini merusak dan mengganggu. Pegawai “nakal” ini mengganggu yang lainnya,” katanya.

Linda menyebut pihaknya tak tinggal diam dengan persoalan tersebut. Sejumlah langkah telah dipersiapkan, salah satunya dengan menerapkan finger print, jam kerja dan aturan cuti.

“Tentang cuti itu mengatur PNS yang izin juga digunakan pengurangan dan tidak dibayarkan kesranya pada hari izinnya. Dia melahirkan izin melahirkan, istri melahirkan cuti alasan penting, anak sakit cuti alasan penting. Tapi ada kemungkinan meninggalkan kantor di luar hal-hal tersebut. Bahkan hak cuti masi ada, kalau cuti tahunan tidak dipotong,” ujarnya.

jhon munthe

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com