SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pelayanan Karimun dan Bintan Zona Kuning

  • Reporter:
  • Rabu, 2 Januari 2019 | 09:38
  • Dibaca : 69 kali
Pelayanan Karimun dan Bintan Zona Kuning
ilustrasi.

KARIMUN – Ombudsman Perwakilan Kepri menilai, Karimun dan Bintan masuk dalam zona kuning dalam hal pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Kepri, Arif Budiman mengatakan meski masih berada di zona kuning, kedua kabupaten tersebut sebenarnya sudah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan.

“Sebenarnya Karimun dan Bintan sudah lebih baik dari tahun lalu, karena sebelumnya mereka masuk dalam zona merah,” katanya, kemarin.

Arif mengatakan, untuk Pemko Batam, Tanjungpinang dan Provinsi Kepri sudah berada di zona hijau. Dalam artian pelayanan publik yang diberikan sudah sangat baik. Pada 2017, lanjutnya, Pemko Batam, Tanjungpinang dan Provinsi berada di zona kuning.

“Tahun ini semua penilaiannya jauh lebih baik, bahkan Provinsi Kepri mendapatkan nilai terbaik se Indonesia,” ujarnya.

Ombudsman Kepri, akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh kabupaten di Provinsi Kepri agar mendapatkan hasil penilaian kepatuhan di zona hijau.

“Kita ingin semuanya mendapatkan penilaian di zona hijau dan tahun depan kita akan mulai melakukan bimbingan untuk Lingga, Natuna dan Anambas,” katanya.

Pihaknya baru dapat melakukan bimbingan teknis kepada OPD di Lingga, Natuna dan Anambas di 2019 karena keterbatasan anggaran di 2018.

“Selain itu, kemarin cuma ada lima anggota dan sekarang sudah ada tambahan menjadi delapan, sehingga kita bisa memberikan bimbingan ke sana (Lingga, Natuna dan Anambas),” jelasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Siadari mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik. “Penilaian kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” katanya.

Pada 2018, kata dia, Ombudsman Kepri menerima 158 laporan yang didominasi pengaduan mengenai pelayanan publik yang masih kurang maksimal. Dari jumlah tersebut tujuh laporan ditolak dan satu bukan merupakan kewenangan pihaknya.

Lagat menambahkan, pihaknya hanya dapat menyelesaikan 95 persen laporan dikarenakan belum lengkapnya hasil pemeriksaan. Dalam memberikan laporan masyarakat dapat menyampaikannya dalam beberapa sarana. Di antaranya media sosial Ombudsman Provinsi Kepri, WhatsApp, email atau datang langsung ke kantor Ombudsman di Batam Kota.

“Dari sarana pengaduan tersebut paling besar jumlahnya masyarakat yang datang langsung ke kantor kita, itu ada 82 laporan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan investigasi berdasarkan inisiatif sendiri sebanyak 22 laporan. Lagat menjelaskan, subtansi laporan terbanyak mengenai administrasi kependudukan terdiri dari KTP, KK dan akte lahir sebanyak 19 laporan. Selain itu, lanjutnya ada juga mengenai infrastruktur 19 laporan, mengenai pelayanan di kepolisian ada 19 laporan dan maladministrasi sembilan laporan.

“Dari laporan-laporan ini kita dapat mengambil kesimpulan pelayanan publik di Kepri masih bermasalah, karena tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

ahmad romadi/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com