SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pelayanan Rumah Sakit Terancam Menurun

  • Reporter:
  • Rabu, 9 Oktober 2019 | 10:42
  • Dibaca : 69 kali
Pelayanan Rumah Sakit Terancam Menurun
Antrean pasien di loket pendaftaran RSUD Embung Fatimah, kemarin. Sejumlah rumah sakit di Batam mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan, karena dapat mempengaruhi pelayanan bagi pasien. f dok sindo batam

BATAMKOTA – Rumah sakit swasta di Batam akhir-akhir ini menghadapi keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Keterlambatan ini berimbas pada keuangan rumah sakit, dan dikhawatirkan pelayanan kepada pasien terancam menurun.

Keterlambatan tersebut membuat rumah sakit swasta terpaksa menalangi biaya untuk rumah sakit hingga dicairkan oleh pemerintah. Perusahaan obat-obatan juga enggan memasok obat jika biaya tidak disalurkan segera.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kepri, Ibrahim mengatakan, keterlambatan pembayaran klaim bakal mengganggu keuangan RS. Bahkan kondisi ini, katanya, berpotensi membuat mutu pelayanan menurun di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan pelayanan kesehatan.

“Dari sebagian Mei sampai Oktober ini belum cair. Tentunya ini menjadi dilema bagaimana kami membayar jasa medis dan suplier obat-obatan,” ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Batam, Selasa (8/10).

Pihaknya meminta pemerintah tegas menyelesaikan sengkarut masalah yang dihadapi oleh rumah sakit swasta ini. Kondisi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan ikut mendorong sejumlah kekhawatiran tersebut semakin melebar.

Di sisi lain, RS swasta makin banyak ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam menerapkan sistem JKN. Hal ini merupakan sebuah tantangan karena program JKN membuat seluruh masyarakat harus menjadi peserta.

“Ini peluang dan tantangan RS swasta untuk berkembang,” katanya.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Kepri, Made Tantra Wirakesuma menambahkan, pihaknya merasa iri dengan perbedaan perlakuan antara sektor kesehatan dan pendidikan. Padahal kedua sektor ini dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kalau pendidikan dapat bantuan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dari pemerintah daerah. Sementara kami yang rumah sakit swasta tidak pernah sama sekali dapat bantuan,” kata Made.

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Batam, Irfan Rachmadi mengatakan keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit sudah menjadi isu nasional karena defisit anggaran.

“Sedangkan pembayaran di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan puskesmas tetap berjalan normal,” katanya.

Keputusan terkait kebijakan, katanya, berada di pemerintah pusat. Sedangkan pihaknya hanya menjalankan tugasnya di daerah yaitu melakukan sosialisasi terkait JKN-KIS dan lainnya kepada masyarakat.

“Kami di sini tidak pegang dana cash. Sistemnya kami mengajukan dulu ke pusat baru dicairkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan terus mengembangkan program Supply Chain Financing (SCF) yang dapat dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan (faskes) untuk pembiayaan pelayanan kesehatan.

Program SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan layanan pembiayaan oleh bank. Secara khusus, program ini diberikan kepada mitra BPJS Kesehatan untuk membantu mempercepat penerimaan pembayaran klaim kesehatan.

Caranya, dengan pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Sejumlah perbankan, baik nasional maupun swasta, siap memberikan manfaat pembiayaan tagihan pelayanan kesehatan lewat SCF.

“Sistem ini adalah solusi untuk rumah sakit. Adapun rumah sakit yang sudah mulai seperti, Charis Medika, Graha Hermine, Harapan Bunda dan lainnya,” katanya.

Secara teknis, faskes akan mengajukan tagihan klaim dan BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk memberikan persetujuan pembayaran. Setelah BPJS Kesehatan menerima tagihan dan memberikan persetujuan atas tagihan itu, bank dapat mencairkan pinjaman kepada faskes yang telah memenuhi syarat pengajuan klaim.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi setiap ada kebijakan yang terbaru kepada rumah sakit,” katanya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan, BPJS Kesehatan harus menjalin komunikasi yang baik dengan fasilitas kesehatan dan rumah sakit di Batam agar tidak ada kesalahan komunikasi di lapangan.

“Masukan-masukan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ides Madri mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke pemerintah pusat untuk menyampaikan permasalahan yang ada di Kota Batam.

Menurutnya, kehadiran BPJS sangat diperlukan oleh masyarakat. Pihaknya juga terus mendorong agar pelayanan di rumah sakit terus diperbaiki. “Saya rasa solusi pinjaman bank tadi merupakan solusi dari BPJS. Ini adalah program pemerintah yang suka atau tidak suka harus kita jalani,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com