SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pembahasan APBD-P Natuna Mundur

  • Reporter:
  • Jumat, 7 September 2018 | 15:38
  • Dibaca : 134 kali
Pembahasan APBD-P Natuna Mundur
Ketua DPRD Natuna Yusripandi

NATUNA – Pembahasan APBD-Perubahan Natuna 2018 dipastikan mundur dari jadwal awal Agustus menyusul postur anggaran berjalan yang diperkirakan terjadi defisit.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan pihaknya akan memulai pembahasan APBD-Perubahan pada pertengahan bulan ini. Pembahasan anggaran ini diperkirakan berlangsung alot.

Dia mengakui proses pembahasan pengesahan APBD Perubahan terbilang lambat karena sudah melampaui target yang sudah direncanakan.

“Insya Allah dua minggu ke depan kami mulai membahas APBD-Perubahan. Kami mau ke BPK dulu, mau koordinasi pembayaran kapal Indra Perkasa, habis itu baru kita mulai bahas,” kata Yusripandi di kantornya, kemarin.

Ia menyebutkan rencana awal pengesahan APBD-Perubahan pada Agustus lalu, akan tetapi target itu tak tercapai karena ada beberapa sebab.

“Pengesahan APBD Perubahan kita ini memang telat. Pemerintah baru minggu kemarin menyerahkan RKUA PPAS ke kita. Kami maklum karena pemerintah juga mesti merescedule anggaran karena APBD defisit,” tuturnya.

Politisi partai Demokrat itu memperkirakan pembahasan anggaran perubahan akan berlangsung alot karena adanya perbedaan pandangan mengenai skala prioritas.

Ditambah lagi dengan kondisi anggaran yang cukup terbatas sehingga pihaknya dan pemerintah benar-benar detail dalam memilih skala prioritas dimaksud.

“Tapi pembahsannya bakal alot. Banyak hal yang memerlukan pembahasan panjang lebar, bisa saja menurut yang lain bayar kapal dan rumah dinas Bupati itu tidak priotas dan menurut yang lain itu prioritas, begitu juga beberapa hal lain,” ungkapnya.

Namun begitu putra kelahiran Natuna ini berharap pembahsan APBD Perubahan dapat berjalan lancar sehingga cepat disahkan. “Tahun ini banyak program kegiatan pemerintah yang kurang bisa diterima semua kalangan. Tapi semoga saja prosesnya lancar,” tutupnya.

Pada April lalu, ruang defisit APBD Natuna bisa berkurang dari asumsi awal tergantung transfer dana dari pemerintah pusat. Asumsi sebelumnya APBD Natuna defisit Rp211 miliar mengacu dana tunda salur yang mundur dan perubahan Peraturan Menteri Keuangan.

“Kami belum berani putuskan desifit Rp211 miliar meski sebelumnya ada asumsi. Hitung-hitungannya kemungkinan tidak sebesar itu,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Natuna Dicky Kusniadi.

Adapun asumsi defisit Rp211 miliar muncul setelah BPKAD meyakini Peraturan Menterian Keuangan (PMK) sebelumya akan ada uang masuk sekitar Rp150 miliar. “Tiba -tiba berubah PMK nya menjadi Rp. 100 miliar dan ada asumsi-asumsi lain pada tahun 2017 lalu tidak masuk hitungan, salah satunya dana tunda salur yang tidak pasti,” jelasnya. sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com