SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pembangunan Batam Andalkan PAD

  • Reporter:
  • Senin, 19 November 2018 | 13:08
  • Dibaca : 418 kali
Pembangunan Batam Andalkan PAD
Ilustrasi Foto teguh prihatna

BATAM KOTA – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, Wajib Pajak (WP) adalah pahlawan bagi Kota Batam. Pembangunan yang gencar dilakukan Pemko Batam saat ini sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“APBD 2019 diestimasi Rp2,8 triliun, dengan PAD kisaran Rp1,4 triliun. Artinya 50 persen APBD dari PAD. Batam daerah yang paling hebat, paling mandiri, biayai pembangunan di daerah. Alhamdulillah bisa, tanpa tunggu DAK, transfer daerah, dan sebagainya. Tapi dari potensi lokal yang ada kita sudah bisa bangun,” kata Amsakar di Batam Centre, kemarin.

Sampai 2021, kata dia, Pemko Batam punya target APBD Rp4 triliun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Amsakar mengatakan angka ini relatif sulit dicapai. Capaian ini tidak mudah karena Pemko Batam juga harus bertenggangrasa.

Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 25 Tahun 2016, lanjutnya,sudah diterbitkan dua tahun lalu. Tapi karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah di 2017, pemerintah menunda penerapannya sesuai permintaan pengusaha.

“Kami tunda pemberlakuan. Kami sungguh sangat mendengar, pertimbangkan apa yang jadi persoalan di tingkat pelaku usaha,” ujarnya.

Namun saat ini pemerintah berharap pengusaha mendukung upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak online. Karena penerapan pajak online berikan peningkatan angka penerimaan daerah yang cukup signifikan.

“Ini sekaligus bentuk transparansi. Batam jadi pilot project. Kalau sudah dipasang tapping box tapi server tak aktif, jangan sampai mengundang tanda tanya KPK,” jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah menambahkan, penggunaan alat perekam data transaksi (tapping box) telah meningkatkan angka penerimaan pajak daerah. Pada Oktober 2017 jumlah penerimaan dari empat jenis pajak yaitu hotel, restoran, hiburan, dan parkir tercatat Rp9,306 miliar. Pada periode yang sama tahun 2018, atau pasca diterapkannya tapping box, pendapatan daerah dari empat jenis pajak ini sebesar Rp11,827 miliar.

“Angka ini hanya dari WP yang terpasang tapping box. Sementara total pendapatan bulan Oktober dari semua wajib pajak (WP) empat kategori pajak ini sebesar 18,6 miliar. Artinya dari 300 WP ini menyumbang 64 persen pendapatan dari semua WP yang masuk empat kategori pajak tadi. Total ada 1.500 WP dari empat jenis pajak ini,” jelasnya.

Azman mengatakan hingga 31 Oktober sudah terpasang 301 tapping box di 292 wajib pajak. Terdiri dari 77 hotel, 179 tapping box di 170 restoran, 34 tempat hiburan, dan 11 lokasi parkir.

Target awal pemasangan tapping box adalah hotel bintang 2 ke atas. Sementara usaha hiburan yang dipasang alat perekam data transaksi ini antara lain KTV, massage, pub, dan diskotik. Kemudian restoran, rumah makan, dan kedai, serta tempat parkir khusus.

“Ada beberapa masalah yang dihadapi seperti perangkat pencatatan transaksi masih sistem manual pakai nota. Ada juga yang sudah terpasang perangkat tapi belum bisa diakses datanya,” katanya.

Menurutnya, ada sekitar 73 pengusaha yang sudah memasang tapping box tapi belum bisa direkam data transaksinya. Ia berharap pengusaha segera buka akses bagi petugas ke server data usahanya.

“Data wajib pajak kami jaga kerahasiaannya. Hanya total yang kami publish, tidak per wajib pajak. Dan data yang kami ambil hanya komponen yang terkait dengan pajak daerah. Di luar itu tidak,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com